Ahok.Org – Makin maraknya pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) menyebabkan kondisi kawasan kebanggaan warga ibu kota itu semakin semrawut. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penertiban dan menjadikan Monas steril dari PKL.
“Tidak ada toleransi lagi buat PKL selama-lamanya, siang ini harus clear. Ini mulai siang ini mau kita sikat, diadakan apel, kita sikat habis, nggak mau tahu lagi. PKL cuma ditoleransi di IRTI. Kita bina yang betul-betul mau dibina saja. Nanti kalau tambah bagus, baru kita pindahin ke taman,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Senin (16/6).
Dikatakan Basuki, penertiban PKL di kawasan Monas digelar karena dinilai sudah sangat menggangu. Terlebih, Pemprov DKI memiliki banyak jadwal kegiatan di kawasan tersebut.
“Ada 7.000 ribu PKL di Monas, tapi sebagian besar tidak memiliki KTP Jakarta. Dibawain sama bosnya. Bos-bos bajingan ini yang kurang ajar datengin orang,” ujarnya.
Basuki menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam penertiban terhadap para PKL di Monas. Sebab, dalam beberapa hari ini, aksi perlawanan yang dilakukan para PKL sudah semakin membahayakan.
Misalnya, PKL mengancam tukang las yang sedang menutup lubang-lubang di sepanjang pagar kawasan tersebut.
“Tukang las pagar kita itu diancam mau dibunuh, diancam golok, diancam celurit. Karena itu kita jagain. Nanti kalau mereka (PKL) melawan, tembak saja pakai pistol listrik. Saya kan cuma janji tidak akan pakai pentungan, tapi tidak pernah janji tidak pakai pistol, kan,” tegasnya.
Menurut Basuki, ancaman terhadap PKL itu akan efektif untuk menghindarkan bentrok fisik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. “Lebih baik gitu dong daripada saling tusuk. Kalau sama-sama pakai pisau, belum tentu ilmu silat Anda (Satpol PP) lebih jago dari dia (PKL). Nanti kalau Satpol PP saya luka gimana? Mendingan saya suruh pakai pistol listrik. Kalau ditembak, biar aja dia (PKL) pingsan,” tandas Basuki. [Beritajakarta]
Bp. Ahok untuk PKL di Monas ini harus segera dibenahin jangan dikasih hati lagi kalau perlu diberi sanksi masukin penjara, waktu ada PRJ Monas saya pergi untuk melihat pameran disana pada tanggal 14 Juni 2014 sesampainya disana yang terlihat sampah berserakan dimana – mana seharusnya kalau ada acara seperti ini yang harus ditekan oleh panitia adalah kebersihannya tidak menyalahkan orang yang membuang sampahnya dikarena tong-tong sampah juga tidak disediakan oleh panitia. Saya hanya memberi inputan jadi kalau Pemprov DKI menyelenggarakan event seperti ini kebersihan harus lebih ditekankan lagi kepada personal yang menggunakan tempat disana kalau tidak bisa menjaga kebersihan didenda kan beres jadi Pemrov tidak perlu harus menyediakan tenaga untuk membersihkan sampah lagi.
Betul banget Pak Ahok. Saya dukung pembersihan dan penertiban Monas. Saya akhir tahun kemaren ada bawa temen dari luar negeri jalan2 ke monas ga taunya sampah berserakan di mana2. PKL di tengah2 jalan dalam monas. Aduh malunya. Temen saya cuma komentar becanda “gak apa2, ini pengalaman buat saya ngeliat “real world”” haha.
satpol PP harus dibantu oleh TNI. kalo satpol PP aja gak mempan.
pak Ahok,satpol pp dan polisi tidak mempan pak,TNI harus turun tangan,di daerah stasiun jatinegara,pasar batu,jembatan item sudah makin menggila pak.
Pak Ahok.. kan depkeu sudah membuat undang2 bahwa setiap warganegara Indonesia wajib punya NPWP ? lalu setiap orang yang melakukan bisnis usaha wajib punya ijin usaha. kalau PKL belum diatur oleh pemerintah pusat, ya tugas pemprov DKI untuk mewajibkan para PKL, pedagang2 di pasar untuk punya ijin usaha.. dimana salah satunya adalah wajib punya tempat tinggal minimal 1 tahun atau 2 tahun entah rumah milik sendiri, atau numpang di rumah saudara atau sewa kost2an. PKL tsb wajib bayar sewa atau ada yang menjamin tempat tinggal mereka selama masa ijin usaha berlangsung ( non-transferable ). untuk menjaga tidak ada kenakalan berusaha, PKL wajib memberikan uang deposit ke pemprov DKI sejumlah Rp.1-5 juta. bila PKL melanggar aturan hukum dan dikenakan sanksi denda dan PKL menolak membayar, maka denda tsb diambil dari deposit. dan karna jumlah deposit berkurang dari minimum deposit yang wajib ada, maka otomatis ijin usahanya di-suspend. kalau dalam masa suspend, ia melanggar aturan hukum lagi, maka ia harus bersedia barang dagangannya disita negara. dan kemudian pemprov DKI melelang barang dagangan tsb ke publik.
–
Tanpa kewajiban memiliki ijin usaha dan memberikan deposit sbagai jaminan, PKL akan smakin menjamur dan petak umpet slalu dengan petugas hukum.
–
Pak Ahok jangan cuman bangga transparan slip gaji diri sendiri dan apbd. tapi juga transparan dalam segala hal termasuk tidak ada diskriminasi antara orang miskin vs orang kaya, wong cilik vs wong elite, bawahan vs atasan. Terlalu sering kebijakan2 yang diambil pemprov DKI hanya untuk mengambil hati orang2 kecil dengan seolah2 “menghajar/menghukum” orang2 kaya demi orang2 kecil kecipratan rejeki atau “dianakemaskan”. Itu adalah suatu tindakan pembodohan rakyat yang klasik dan telah terbukti secara paten bahwa ujung2nya, orang2 kecil itulah yang akan lebih menderita dengan kebijakan2 tsb. Pemimpin yang membuat kebijakan2 diskriminasi tsb akan gagal dalam setiap programnya. rakyat akan semakin menderita. dan jurang perbedaan antara kaya dan miskin akan smakin melebar. Sehalus apapun diskriminasi tsb, itu adalah senjata pamungkas iblis untuk memiskinkan manusia dan mengkerdilkan akhlaknya dari manusia menjadi hewan2 lapar. dan hukum rimba pun menggantikan hukum2 negara 🙂 salam.
Setuju….
Beri kesempatan wong cilik Untuk menjadi layak.Dan juga jangan salahkan si kaya karena memang keringat nya sendiri.Boleh salahkan si kaya kalau gak jelas asal hartanya…
Kalau saya lebih setuju pak ahok hajar jajaran bapak yang selalu minta pungli dari kelurahan sampai tingkat walikota termasuk satpol pp nya agar citra nya baik.
Tadi saya baru aja urus surat pindah dan masih di mintai “administrasi” walau pun caranya lebih halus. Dan saya masih merasakan hal yg diskriminatif karena saya etnis keturunan.
ga setuju dengan “bayar dimuka”, deposit dllnya, disitulah masalahnya kenapa PKL merajalela, karena yang resmi selalu minta uang dimuka. yang bener kasih kesempatan, begitu melanggar, ditindak pidana biar kapok! masalahnya keputusan hakim tdk memuaskan, alias denda yang dikasih ga bikin kapok krn kecil. Usul agar masyarakat dan Pemprov membuat perda, yang denda minimumnya 1jt atau kurungan bulan/kerja sosial. dengan perda baru yang denda minimumnya sudah besar, hakim jadi mau tidak mau mutusin angka minimum yang pasti bikin kapok.
Pak JB
Kalau daerah Ring 1 diacak acak, para stake holder dan pihak berwajibnya tidak peduli.
Ini artinya keadaan sudah parah.
Ada kemungkinan juga adanya pihak2 yg melakukan manuver poltik dengan menghalalkan segala cara.
Harus dicari tahu biang keladinya dan dibawa ke meja hijau.
Tidak ada satupun Negara yg maju kl cara tidak diindahkan dan hukum sudah tenggelam’
1.Tegas
2.Aksi
3.Terus menerus
4.Pantang Mundur
5.Tidak pandang bulu
Agar negara ini bisa tertib dan rakyatnya taat peraturan diperlukan REVOLUSI MENTAL !
Pak Ahok, kalau bisa sesekali bapak sidak langsung ke Monas (ga cukup hny melihat dari balik jendela atau cctv).
Terima kasih.
YES! Action.
Pak Ahok, mrk berani, krn ada yg backing, etnis tertentu biasanya, atau ormas. Pegang boss nya pak, pegang kepala nya.
TNI harus dilibatkan.
Sdh waktunya ditindak, ditertibkan benar2, yg melawan penjarakan saja. Suruh bersihkan monas tiap hari!
Iya pak TNI AD, AL dan AU harus dilibatkan agar mereka gentar….
Kalo tidak ya Jakarta makin semrawut pak