Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggagas pertemuan bersama kepala daerah se-Jabodetabek. Banyak hasil positif yang ditelurkan dari pertemuan tertutup selama dua jam itu.
Pertemuan ini digelar di sebuah restoran di lantai 28 Gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2014). Usai keluar dari ruang, hampir semua kepala daerah menunjukkan wajah sumringah.
“Jadi kita akhirnya sepakat, nggak ada lagi yang namanya kota penyangga. Kata Pak Zaki (Zaki Iskandar, Bupati Tangerang) ‘enak saja kita nyanggain kota Jakarta ini’. Jadi kita sebut sekarang ini kota mitra,” jelas Ahok saat menjelaskan isi pertemuan kepada wartawan.
Di samping Ahok berdiri Zaki, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti. Mereka tersenyum dan menyeletuk membenarkan ucapan Ahok.
“Ini kota mitra. Tapi itu memang benar kok. Nggak ada teori mana pun di dunia yang kecil nolongin yang gede, justru yang besar yang mesti nolong yang kecil,” imbuh Ahok.
Konsekuensi dari kesepakatan itu berimbas pada masalah lain. Sebagai mitra, para kepala daerah berembuk mencari solusi untuk masalah transportasi, banjir dan juga kependudukan.
Sebagai kota metropolitan, Ahok ingin memberikan bantuan kepada daerah mitranya agar bisa membenahi infrastruktur.
“Nah semua infrastruktur, mulai jalan masalah transportasi dan sungai serta waduk kan juga masalah. Ya sudah kita sepakat kasih bantuan uang saja. Mulai 2015,” kata orang nomor dua di DKI itu.
Tak tanggung-tanggung, jumlah bantuan yang ingin diberikan Ahok 20 kali lipat dibanding yang selama ini ada. Jika dulu hanya Rp 5 miliar alokasi bantuan untuk daerah, kali ini Ahok akan meningkatkan menjadi Rp 100 miliar.
“Rp 5 miliar itu kekecian, buat apaan. Kita akan ajukan pada DPRD ya kasih Rp 100 miliar dong tiap satu tempat. Baru bisa diberesin dan dikerjain semua jalan dan sungainya,” tandasnya yang diikuti anggukan tanda setuju para kepala daerah.[Detik.com]
Awas jangan kemaruk, duit rakyat Jakarta tuh!…
jgn duit lah klo bisa lgs kontrak kerja pembersihan sungai/perbaikan jalan /perbaikan infrastruktur.smoga kepala daerah laen bisa punya laporan lengkap & bertanggung jawab mengenai pemakaian uangnya.dan klo bisa semua area skitar jakarta punya semua fasilitas infrastruktur sendiri yg besar.jd tidak terlalu tergantung dgn area laen…
bagus,gpp bantu gede, jangan mikir diri sendiri,toh nanti juga balik ke warga jakarta bisa lebih nyaman
yg saya tangkap adalah pengertian n pemberlakuan defacto : saya berjanji dan percaya utk berbuat baik, dan juga percaya bahwa orang lain juga akan berbuat sebaik yg saya buat. (kontrol melekat dari segenap individu menjadi keharusan jadinya).
.
“baik” yg diatas, adalah a.l. : rendah hati, termasuk menerima kritik (dng sadar menghindari perilaku utk memesan-1-porsi-kritik-yg-tidak-pedas, apapun alasanya), b-t-p, selalu sadar, bahwa saya adalah rakyat, tetap rakyat sewaktu menjabat dan akan tetap rakyat sesudahnya(tanpa mentargetkan harus punya “deposito jasa”).
.
unsur pertama dalam bernegara adalah kepercayaan.
.
apa yg bisa membatasi kebaikan universil, batas kota? propinsi? entik? religi?
.
salam,
Iya pak Ahok…
Jangan banyak2 kasih duit ke daerah lain sebab daerah lain juga sudah punya duit sendiri.
Duit puluhan trilyun kan bisa untuk menggaji rakyat DKI dan bisa untuk pembangunan di DKI.
Sebenarnya solusinya sangat simple koq pak Ahok.
Nih rakyat kasih solusi ke pak Ahok.
Ada baiknya apa yg sudah dilakukan VOC juga ditiru dan dilanjutkan kembali di zaman sekarang.
Dulu pada zaman VOC pembangunan itu dilakukan oleh seluruh rakyat yaitu dg kerja rodi.
Sekarang sebaiknya semua pembangunan di DKI itu dilaksanakan bersama2 dg seluruh rakyat DKI bukan cuma tukang bangunan aja yg disuruh kerja sama dinas PU. Makanya Indonesia ga bisa maju sebab pembangunan hanya dilaksakan oleh dinas PU dg menyuruh tukang kerja…
Pak Ahok harus menyerukan bahwa setiap warga DKI wajib dan harus mau untuk bekerja mengeluarkan tenaga, keringat, pikiran dan darah untuk membangun DKI secara langsung dan nyata.
Coba kalo pembangunan sudah selesai, rakyat bisa berkata yang bangun proyek A, B, C sampai Z rakyat semua.
Jadi cobalah pak Ahok libatkan semua penduduk DKI untuk bekerja secara langsung dan nyata membangun semua proyek DKI seperti pada zaman VOC atau seperti pada pembangunan tembok besar China/ Tiongkok…jangan cuma suruh dinas PU dan dinas PU akan suruh tukang untuk kerjakan semuanya…
Itu pak Ahok, pada waktu membangun tembok besar China/ Tiongkok… itukan jutaan rakyat China/ Tiongkok yang mengerjakan langsung…. Inilah yang rakyat mau pak… Agar Indonesia menjadi bangsa yang maju
Seluruh Rakyat Indonesia menginginkan agar FPI segera dibubarkan
PAK GUBERNUR BASUKI
ADA 3 ISSUES YANG TIDAK PERLU DITANGGAPI SAMA SEKALI
KARENA HABISKAN WAKTU BAPAK DAN FAKTANYA SUDAH TIDAK ADA DUKUNGAN DARI RAKYAT
1.APAPUN SOAL YG BERKAITAN DENGAN GERINDRA
2.APAPUN YG BERKAITAN SOAL FPI
3.SOAL PERTANYAAN SOAL SIAPA WAGUBNYA
SEANDAINYA MAU DIJAWAB
JAWABNNYA SANTAI SAJA
KALAU MAU TANYA ISSUE YG LAGI NGETREND DONK
ITU DAH LEWAT SEMUA.GAK MENARIK LAGI
ITS OVER ,FINISH AND DONE
APAPUN YG TERJADI KEPADA DIRI BAPAK ITU YG TERBAIK YG TUHAN YME PILIHKAN SEBAB BAPAK SUDAH BEKERJA DENGAN HATI NURANI DAN MAKSIMAL.
APA YG MENJADI URUSAN TUHAN ,BAPAK JANGAN CAMPUR TANGAN
KALAU BAPAK CAMPUR TANGAN ,NANTI TUHAN ANGKAT TANGAN
Pertemuan bagus.
.
Dan ide yang bagus juga.
.
.
DKI sebagai big brother membantu saudara-saudaranya.
.
Konsep ini adalah konsep sebuah keluarga tradisional yang patut dipertahankan.
.
Konsep ini makin bergeser di jaman sekarang dan kurang dihargai lagi.
.
Seharusnya konsep keluarga ini akan sangat bagus dipakai dalam sistem bernegara juga.
.
Konsepnya, sebuah negara adalah kumpulan banyak keluarga. Maka sangat baik sekali sebuah negara dijalankan juga dengan prinsip-prinsip berkeluarga.
.
Sesama saudara saling bantu, saling dukung, saling menghibur satu sama lain dalam susah dan senang. Sering disampaikan oleh orang-orang tua kita jalam dulu. Supaya keluarga dapat bertahan dan hidup terus di masa-masa kini dan masa-masa depan.
SELAMAT… MARI DENGAN TULUS DAN MEMBERI CONTOH… PELAJARAN BUAT KITA SEMUA… PAS AHOK BERI 100 M PAS FPI PASANG SPANDUK NILAI PAKE NURANI KITA,,, INI MAUNYA TUHAN
dari rakyat kembali ke rakyat, duit nya juga duit rakyat, wilayah tetangga juga rakyat NKRI selagi bisa membantu dan membuat segalanya jadi lancar juga berhubungan dgn jakarta yah bearti itu duit rakyat berguna banget daripada selama ini bagai tetesan air di padang yang tandus lebih baik sekali siram berasa ke DKI imbasnya
Dana ada karena permainan korupsi dicegah. DKI dibawah Jokowi dan Ahok lebih tersedia dananya untuk Rakyat DKI dan mitra.
bentuk bantuan bisa berupa dana atau kontrak kerja, tapi apapun itu asalkan diLAKUKAN dengan benar pasti akan memberikan dampak yang baik.
sama usul buat kedepan, pak :
1. seluruh PNS DKI diWAJIBKAN menggunakan transjakarta dengan kondisi :
– moda transportasi massal sudah MEMADAI
– program kartu prepaid sudah baik
– semua PNS disubsidi biaya transportasinya.
2. untuk menguji hasil reformasi birokrasi mungkin perlu sesekali di tes ( tempatkan orang bapak sebagai pihak yang berkepentingan didalam birokrasi ). semua temuan harap diputuskan dengan bijak.
3. proses perbaikan / pengerukan kali / sungai harap terus dikerjakan terlebih disaat musim kemarau seperti ini. pengerukan kali harap dilakukan bukan hanya dikali yang besar saja, tapi juga di kali yang kecil.
berdayakan pihak kelurahan dan kecamatan.
4. konsolidasi secara intens dengan kota mitra agar program yang saling terkait dengan jakarta dijalankan secara tepat, cepat.
thank you Pak.. JBU.
Halo pak Ahok
Seluruh Rakyat Indonesia tidak menginginkan koruptor dan residivis (bekas napi) M Taufik menjadi Wakil Gubernur DKI.
Seluruh Rakyat Indonesia mengendus niat jahat,licik dan busuk para pengkhianat bangsa untuk mengkudeta pak Ahok sebagai Gubernur DKI dan mengkudeta Presiden Jokowi seperti yang dilakukan Soeharto ketika mengkudeta Presiden Soekarno dan Amien Rais ketika mengkudeta Presiden Gusdur.
Bagaimana ya pengawasan utk uang yg diberikan oleh DKI ke daerah lainnya?. Semoga APBD daerah lainnya tidak semakin banyak yg di corrupt.. apakah pembangunan sungai misalnya..apakah 100 persen dari DKI, atau ada pembagiannya?
Benar uang yg akan di bagikan itu adalah uang negara maka pertanggung jawabannya harus jelas. Sebenarnya secara sederhana uang itu hanya digunakan unt 3 hal saja. 1 unt membeli 2 unt sewa 3. unt upah. Kalau beli harus ada bukti pembeliannya + Pajak, Sewa hrs ada kwitansi sewa nya + pajak, Upah harus ada bukti kehadiran dan pembayaran + pajak juga.
Tapi semuanya itu harus riil dan diaudit kalau tdk bisa disuruh mengambalikan krn buktinya tdk sah.
Kalau untuk kegiatan hrs berorientasi outcome jgn hanya output… itu saja…