BTP Soal Sea World Jakarta

10
282

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram kepada manajemen Sea World yang tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Menurut Basuki, kontrak build operate transfer (BOT) yang dimiliki Sea World sudah kedaluwarsa.

“Itu penafsiran lucu dari Sea World. Mereka BOT selama 25 tahun, ada opsi sambung (kontrak) 20 tahun. Penafsiran kami, setelah 25 tahun, (pengelolaan Sea World) balik ke kami enggak? Balikin dulu dong. Tafsir mereka tidak dikembalikan, tambah 20 tahun, baru dikembalikan ke kami, mana masuk akal begitu,” kata Basuki geram, di Balaikota Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Perjanjian BOT yang dilanggar oleh manajemen Sea World itu kemudian dibawa oleh PT Pembangunan Jaya Ancol ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Basuki mengatakan, BANI sepakat dengan tafsiran PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai BUMD DKI.

Hal lain yang membuat Basuki semakin geram ialah setelah PT Pembangunan Jaya Ancol mengambil alih kawasan itu, Sea World tidak mau beranjak. “Ya sudah, kami bubarkan dan ambil alih (lahan Sea World). Dia malah enggak mau pergi, ya sudah ditutup saja,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku geram dengan pemilik Sea World, Lippo Group. Ia mengaku tidak menyukai cara grup itu berbisnis. Terlebih lagi, hingga saat ini, Sea World masih merespons pelayanan tiket online bagi para pengunjung. Padahal, PT Pembangunan Jaya Ancol sudah menutup Seaworld.

“Makanya, kami kirim surat saja ke pengadilan, suruh sita aset. Lahan di sana punya kami. Lippo Group sudah BOT 25 tahun, masa bandel banget begitu sih? Lippo Group tuh begitu main politiknya. Saya minta Ancol bereskan masalah ini,” kata Basuki kesal.

Dalam perjanjian yang dibuat tahun 1992, Sea World mengelola wahana akuarium raksasa itu hingga Juni 2014. Namun, Sea World dianggap tidak mematuhi perjanjian dan tetap beroperasi secara komersial.

Mulai Sabtu (27/9/2014), PT Pembangunan Jaya Ancol terhitung telah menutup operasional Sea World, yang dikelola PT Sea World Indonesia oleh Lippo Group. [Kompas.com]

10 COMMENTS

  1. PAK GUBERNUR BASUKI

    1.DIAMBIL ALIH SAJA OLEH BUMD
    2.KERJASAMA DENGAN DANJEN MARINIR
    IPB BOGOR BAGIAN MARINE BIOLOGY
    3.GUNAKAN CONSULTANT INTERNATIONAL DI TAHAP AWAL
    4.HARUS GERAK CEPAT KARENA MEREKA RENTAN AKAN KEMATIAN DAN PERAWATAN

    GOOD LUCK

  2. Setuju !!!
    Pak Ahok mohon agar segera di tuntaskan, kasihan hewan hewan yg ada di sana kalau sampai ada yg mati krn kelaparan dgn alasan kehabisan biaya operasional, dosanya sangat besar bila hewan sudah dikandangkan dan mati karena kelaparan karena tidak dikasih makan.
    “Save the animal”.

  3. Iya pak Ahok

    Gimana kalo lippo dimiskinkan saja. Semua harta dan aset disita untuk negara.
    Pemilik dan para petinggi lippo juga harus dan musti dihukum mati karena merugikan negara dan bangsa.

  4. BOT 25 thn dgn opsi tambahan 20 tahun…. hmmm
    tentunya lippo bisa mengajukan perpanjangan dengan melakukan negosiasi biaya sewa untuk 20 tahun tersebut.
    Kalo pemda DKI dibawah AHOK tentunya mau perpanjangan 20 tahun ini bisa diberikan asalkan pendapatan sewa yang akan masuk ke kas DKI sesuai dengan keadaan sekarang, jangan pakai angka2 25 tahun yang lalu lalu diberikan kenaikan 100%. Mantappp pak Ahok

  5. ktnya kontrak business-to-business tp kenapa pemprov campur tangan? Pak Ahok bisa fair nggak? Tdk selalu pihak pemerintah yg benar – tahu sendiri kan bagaimana pihak pemprov memperlakukan penyumbang bus Transjakarta. Kedepan buatlah perjanjian kontrak yg jelas dan adil,kalau tidak, bagaimana dgn nasib pebisnis swasta yg mau diajak kerjasama dlm program2 pemprov DKI?

      • iya, kontrak 1992 dan peraturan yg thn 2008 itu dua2nya bukan pak Ahok yg teken. Sy cuman ingin tau aja dng adanya perselisihan ant. Sea World dan Ancol, dimanakah posisi Beliau. Apakah hrs di pihak Ancol krn BUMD? Sy sih mengharap Beliau berada ditengah tdk dikubu manapun spy bisa mengambil keputusan yg adil.

  6. hahaha namanya lippo gitu loh, rekanan kecil di real estat dia aja dikerjain kok, apa lagi milik pemerintah yg pengurusnya (pejabatnya) bukan pemilik sebenarnya, di nego lah suap sana suap sini tapi kasian deh loeh lippo kena pejabat gak doyan suap, sono muke loe jauh….bah

  7. ga cuma jkt pak. di daerah juga banyak. perlu ditegasi developer2/perusahaaan2 ini. supaya mereka pencari keuntungan sebesar2nya ini diberangus. supaya kekayaan negara ini bisa kembali ke rakyat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here