Optimisme ”Jakarta Baru” Berlanjut…

Ahok.Org – Dua  tahun sudah Jakarta melangkah dalam alur konsep ”Jakarta Baru”. Sejumlah kebijakan mulai mengubah wajah Ibu Kota lebih cantik. Ketika Joko Widodo mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, bukan berarti Jakarta berhenti berbenah. Di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, warga Jakarta menggantungkan harapan kuat untuk terus berubah menjadi lebih baik.

Litbang Kompas telah tiga kali memantau kinerja pemerintahan Jokowi-Basuki di DKI Jakarta melalui survei pendapat masyarakat. Penilaian 100 hari dan setahun setelah pelantikan yang lalu menggunakan survei tatap muka. Kedua survei ini menunjukkan apresiasi positif dari warga Ibu Kota terhadap gerakan pembenahan.

Survei terbaru dilakukan dengan jajak pendapat lewat telepon. Hasilnya, setelah dua tahun berjalan, kinerja pemerintahan Jakarta Baru dianggap semakin baik oleh sebagian besar warga Ibu Kota. Masyarakat menyukai perubahan yang dilakukan, terutama di bidang kesehatan, birokrasi, dan pendidikan. Penilaian ini seiring dengan pernyataan 71,4 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jakarta Baru.

Dibandingkan dengan lainnya, reaksi positif paling banyak diberikan untuk pembaruan di bidang kesehatan. Hampir 80 persen responden puas terhadap kebijakan kesehatan yang ada. Salah satunya, kemunculan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kemudian melebur menjadi satu dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Sebelum ada KJS, warga miskin harus melalui birokrasi panjang mendapatkan surat miskin untuk pengobatan gratis. Dengan KJS, warga bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, dilanjutkan ke rumah sakit jika diperlukan.

Selain KJS, ada pula penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di pasar tradisional dan rumah susun serta pengembangan puskesmas rawat inap. Juga muncul kebijakan penambahan kapasitas tempat tidur kelas tiga pada rumah sakit umum daerah (RSUD) dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Sebanyak 76 persen responden mengaku puas dengan perbaikan birokrasi. Lelang jabatan lurah dan camat menjadi gebrakan yang patut diacungi jempol. Melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ala Jokowi-Basuki, didapatkan pegawai negeri sipil yang punya kompetensi dan profesionalisme untuk memimpin kelurahan atau kecamatan.

Perbaikan di sektor pendidikan juga dinilai memuaskan oleh 75 persen responden. Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi kebijakan yang menonjol. Keberadaan KJP membawa angin segar bagi pelajar miskin di Jakarta. Setiap bulan, siswa SD mendapat dana KJP Rp 1,08 juta, siswa SMP Rp 1,2 juta, dan siswa SMA Rp 1,4 juta. Sampai saat ini, sudah 576.000 KJP yang dibagikan kepada pelajar miskin berprestasi.

Keberadaan lelang jabatan kepala sekolah juga menjadi hal baru yang positif. Melalui program ini, profesionalitas tenaga pendidik diuji. Semua tenaga pendidik PNS di Jakarta yang berusia maksimal 54 tahun berhak mendaftar lelang. Dengan lelang ini, kepala sekolah baru diharapkan lebih mementingkan manajemen kegiatan belajar-mengajar dibandingkan dengan mengurusi proyek. Bulan Maret, 180 kepala sekolah hasil lelang jabatan telah dilantik Gubernur Jokowi.

Kepemimpinan Basuki
Meski Jokowi tak lagi menjabat gubernur, harapan warga terhadap Jakarta Baru tetap kuat. Masyarakat Ibu Kota yakin sosok Basuki mampu menempati posisi yang ditinggalkan Jokowi. Sebanyak 74,3 persen peserta jajak pendapat yakin Basuki mampu menyelesaikan persoalan Jakarta.

Dibandingkan dengan yang lain, lagi-lagi harapan akan terselesaikannya masalah di bidang pendidikan pada masa mendatang membubung paling tinggi. Pelaksanaan KJP yang relatif lancar selama dua tahun menyebabkan 83,8 persen responden berharap banyak pada perbaikan di sektor pendidikan. Ke depan, KJP akan tetap dilaksanakan untuk membantu pelajar miskin. Pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tawuran pelajar.

Problem bidang kesehatan juga diyakini oleh mayoritas responden bisa diperbaiki Basuki. Pemprov DKI berencana mengubah beberapa puskesmas menjadi RS tipe D untuk mengatasi keterbatasan jumlah tempat tidur di RS. Pemprov DKI juga akan memperbaiki kualitas RSUD menjadi lebih baik hingga setara RS swasta dan menempatkan dokter spesialis di RSUD.

Perbaikan birokrasi tampaknya akan terus berlanjut. Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama ini telah memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Mulai Januari 2015, pengurusan pelayanan publik akan lebih gampang dengan berdirinya 500 kantor Badan PTSP di Jakarta. Lelang jabatan yang berhasil di waktu lalu akan dilanjutkan dengan rencana lelang jabatan terhadap 6.434 jabatan eselon II-IV.

Transportasi dan ekonomi
Optimisme warga Jakarta menguat setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Enam dari 10 responden meyakini bahwa masalah Jakarta akan lebih cepat selesai setelah Jokowi menjadi Presiden. Selama ini, menurut Basuki, pusat kurang memperhatikan persoalan Ibu Kota (Kompas, 18 Maret 2014).

Keyakinan publik dan koordinasi dengan pemerintah pusat yang lebih baik harus menjadi pendorong Pemprov DKI untuk memperbaiki kekurangan, terutama di sektor transportasi dan ekonomi. Kemacetan masih saja terjadi. Angkutan umum juga masih terseok-seok melayani mobilitas warga Jakarta. Rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota juga
masih menimbulkan kontroversi.

Sebenarnya mayoritas kebijakan transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jakarta
(RPJM) 2012-2017 sudah dijalankan. Peremajaan armada bus sedang, penataan parkir, dan pembenahan bus transjakarta, misalnya, belum maksimal.

Problem ekonomi juga harus dicermati Pemprov DKI mengingat kepuasan warga Jakarta dalam sektor ini terendah dibandingkan dengan 10 bidang lain. Meski permasalahan ekonomi dipengaruhi situasi ekonomi nasional, dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal kota dan peningkatan ketahanan pangan kota yang tercatat dalam RPJM Jakarta harus terlaksana. [Kompas 20/10/14]