LKPP Kunci Untuk Kebut Pembangunan

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan masukannya kepada Presiden Joko Widodo. Saran yang diberikan Ahok seputar strategi yang harus diambil Jokowi untuk mempercepat pembangunan secara merata di seluruh Indonesia.

“Saya bilang, kalau bapak pengen kebut pembangunan di Indonesia, kuncinya ya di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Kalau bisa dilakukan kontrak individual akan lebih baik,” kata Ahok di gedung SMESCO, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Menurutnya, mekanisme lelang yang dilakukan selama ini membuat laju pembangunan tidak bisa berlari kencang. Dia mencontohkan, soal cleaning service yang ada di kantor pemerintahan yang mewah. Ada kalanya para petugas kebersihan itu tidak mendapat gaji jika LKPP telat dan pengadaan tak bisa dilakukan.

“Presiden berharap Jakarta jadi showcase untuk mempertontonkan sebuah proses transformasi bangsa ini. LKPP ini lokomotifnya. Jadi perbelanjaan bisa dipercepat. Saya bilang sama Pak Presiden, kalau mau genjot pembangunan di Indonesia maka yang harus diperhatikan itu LKPP,” ujarnya lagi.

Mantan Bupati Belitung Timur ini yakin jika pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik, maka laju perekonomian akan ikut terkerek. Selain itu kinerja atau penyerapan anggaran daerah juga bisa lebih maksimal karena para SKPD bisa mulai belanja sejak awal tahun.

“Kalau sekarang, mereka mulai belanja pengadaan itu baru aktif Juni atau Juli. Itu kan lambat. Kalau sudah e-Catalog di LKPP pada 2 Januari pun bisa langsung menggunakan anggaran, jadi penyerapannya bisa cepat,” tuturnya.

“Jika terus mengandalkan tender, prosesnya terlalu lama dan rawan permainan anggaran juga kan. Dengan e-Catalog itu semua sudah ada di situ, pemerintah tinggal bikin ‘daftar’ lalu belanja seperti di supermarket atau toko online,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Agus Raharjo menyatakan mulai tahun depan sistem pembelian barang akan dilakukan secara elektronik melalui e-Catalog. Menurutnya, penerapan itu sesuai dengan instruksi presiden.

“Presiden menargetkan satu juta produk barang akan dapat dibeli melalui sistem e-purchasing. Perkembangan sampai hari ini (15/12) sudah ada hampir 8.000 produk dalam sistem e-Catalog yang pembeliannya dalam dilakukan langsung (e-purchasing),” imbuh Agus. [Detikcom]

–

Banyak PR di 2014 yang Masih Gagal

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai menghitung pelaksanaan program-program pembangunan di pemprov DKI selama 2014. Menurutnya, masih ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang tak kunjung selesai dan bahkan gagal mencapai target.

“Banyak (PR belum beres). Banyak sekali yang masih gagal,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Salah satu yang disorotinya yakni soal transportasi umum yakni pengadaan bus. Begitu juga normalisasi kali untuk penanganan banjir dan pembangunan jalan.

“Soal bus belum beres, kita gagal beli bus. Sheet pile juga kita gagal, e-Catalog, zero hole juga gagal. Makanya saya ke LKPP, bicarakan pembelian barang seperti apa. Karena pengadaan barang juga salah, kalau sudah ada di e-Catalog harusnya enggak pakai tender lagi,” tambahnya.

Ahok berujar dia sengaja datang menemui Kepala LKPP Agus Raharjo untuk menyamakan persepsi. Mulai tahun depan semua pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia akan dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik.

Selain itu, yang juga disoroti Ahok yakni pengambilan aset DKI yang masih gagal. Karena itu dia berniat untuk mengadakan pengacara professional yang bisa diandalkan mengambil alih aset DKI.

“Harusnya hukum kita kan menggugat orang, tanah kita diduduki orang mestinya kita yang gugat dong. Di sini kan enggak ada penggugagatan makanya orang habis diusir berani balik lagi,” kata Ahok.

“Coba kalau kamu gugat, dia enggak berani balik lagi. Sekarang sudah bongkar, balik lagi balik lagi. Jadi bukan mau keras, tapi di Jakarta kita mau orang taat hukum, kalau enggak nanti semua orang jadi ngelunjak,” jelasnya. [Detikcom]