Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang pada 100 hari pemerintahannya dalam mengelola Ibu Kota. Sebab, ia mendapat “kado istimewa”, Kamis (26/2/2015) ini.
“(Pada) 100 hari kerja, enggak ada suka dan duka, 100 hari kerja dapat poin kan diangketin DPRD. He-he-he,” kata Basuki, di Balai Kota.
Rencananya, DPRD DKI akan menggelar paripurna pengesahan panitia angket, Kamis ini, sekitar pukul 14.00. Angket itu bertujuan untuk menyelidiki kesalahan Pemprov DKI dalam mengajukan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Basuki menyerahkan dokumen APBD yang sah ditetapkan pada paripurna 27 Januari 2015 lalu dan tidak lagi membahas dokumen APBD tersebut dengan komisi. Sementara itu, DPRD berpandangan, setelah paripurna, komisi masih memiliki hak membahas anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Hal inilah yang membuat DPRD mengajukan hak angket.
Kisruh ini semakin runyam ketika Basuki mengungkapkan adanya dugaan “anggaran siluman” sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam APBD DKI 2015 seusai disahkan oleh DPRD DKI. Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Basuki yang akrab disapa Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan program yang bukan prioritas.
Salah satunya ialah untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Setelah dicek, ternyata tak satu pun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS. Namun, pihak DPRD DKI, melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI, justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.
Berdasarkan pantauan, di lingkungan Gedung DPRD DKI, telah bersiaga personel kepolisian dengan mobil barracuda. Selain itu, beberapa mobil SNG milik media televisi juga terparkir di sana. [Kompas.com]
Tuh Banggar DPRD udah keblenger kali ya… mana mungkin kalau orang memang mau suap lu biar APBD nya lolos, malah pimpinannya teriak- teriak ada anggaran siluman yang dititip DPRD…..You sekolah dimana ???? Lulus nya nyontek kali….Cape deh…yang seperti ini jadi wakil rakyat, kacian deh jakarta…….Rgds
uma’ai bapandir kah sabarataan, apa kada mangarti UPS untuk apa gin….
hak angket
jebul nggo njambret
tiba’e malah keseret
ilmune yo mepet
blekethet…
tiet..tiet…
serasa berjuang
andum wirang
eh, kok ngompyang
insentif ilang
hah
yuyu ilang capite
Saya baca di kompas katanya pak Ahok terlalu banyak berwacana sebenarnya kalo kita mau jujur apa yang dilakukan oleh pak ahok skrg ini adalah membangun fondasi, team work yang baru sehingga hasilnya baru akan kelihatan 1-2 tahun mendatang hanya sangat disayangkan skrg harus berhadapan dengan para tikus koruptor.
Dprd gigit jari, mskanya ahok mau digulingkan. Masalahnya kalau ahok jd gubernur dan sudah memakai sistem e-budgeting maka seluruh indobesia akan ikut memakai e-budgeting, mknya seluruh dprd takut tdk bs garong duit lg maksnya ahok digoyang.
Dan secara politis dprd takut ahok akan terpilih di thn 2017, makanya skrg semua anggota dprd kerjasama u/ menggulingkan ahok.
Kalau ahok masih tetap menjabat maka semua anggota dprd akan miskin, cm ngaperin gaji doank..
Yg korupsi keluarganya semua mati kena kangker. Aminn…
uda Hok, kalo di lengserin mending kerja sama Boss Tahir aja. kalo bisa pimpin perusahaannya yg ada di luar negri. ngapain pusing2 ngurus Indonesia? lo berjuang sendirian, ga ada yg bela lo pas kaya gini. Jangan2 Presiden Jokowi juga ga brani bela lo.
anggota dprd dki bisa masuk ke MURI ini. masa mau”di sogok” 12 triliun di tolak. LOL
Bpk Gubernur harus hati-hati dengan DPRD, ternyata mereka itu sepertinya berwujud 2 wajah, yaitu sebagai politisi di satu sisi dan di sisi lain berwujud wakil rakyat. Itu bukan kado pak ahok kena jebakan batman,masih segar ingatan dan jelas-jelas rapat anggaran telah di setujui tanggal 27-1-2015 dan Bpk telah berterima kasih kepada DPRD, waktu itu Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin berkas apapun. Bapak saat itu mengatakan kepada media Bapak merasa heran masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Tetapi ternyata sekarang mereka menuduh Bapak telah memasukkan draft anggaran ke Mendagri tanpa persetujuan mereka. Wah, ini jebakan untuk pak Ahok. Setelah Bapak teliti ternyata anggaran telah di-crop 10-15 persen. Dan bapak punya bukti dana yang masuk yang Rp 12,1 triliun. Ternyata ada oknum anggota DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Sebaiknya harus di usut tuntas siapa oknum DPRD yang bermain curang itu dan kalo terbukti harus di pidanakan. Baca lengkap http://news.detik.com/read/2015/02/25/021408/2842104/10/begini-cara-dprd-utak-atik-dana-siluman-di-apbd-2015-versi-ahok
Bareskrim Polri atau Kejagung, segera membuktikan benarkah omongan Gubernur Ahok…cukup banyak lho, 12 trilyun…
4 tumbs up for pak ahok…
DPR ato DPRD itu tak lebih dari sekumpulan kutu busuk yg kerjaanya ngisep darah negara,ampe negara ini kurus kering kerontang…
maju terus pak ahok…anda adalah pilihan rakyat tangan panjang Tuhan untuk mengubah negri ini…saya doakan anda bisa jadi presiden
Seharusnya DPRD yang Temukan Penyelewengan Anggaran, Kenapa Justru Ahok?
Salah satu fungsi legislatif adalah untuk mengawasi segala kebijakan yang dibuat eksekutif, termasuk apabila terjadi penyelewengan anggaran.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, pun mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD DKI atas adanya anggaran “siluman” dalam APBD DKI.
“Yang jadi pertanyaan, seharusnya yang menemukan (anggaran siluman) itu DPRD DKI. Kenapa ini justru pemerintah yang membuka?” ujar Abdullah Dahlan di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Dengan demikian, Abdullah menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah gagal. Seharusnya DPRD DKI memeriksa rancangan anggaran yang diajukan Pemprov DKI, seperti memastikan apakah anggaran relevan, efisien, dan tidak ada pemborosan.
Akan tetapi, hal yang terjadi justru tidak demikian. Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menyerahkan APBD hasil e-budgeting kepada Kemendagri, DPRD DKI justru tidak terima.
Apalagi ketika Basuki membeberkan anggaran siluman yang dia temukan. Justru hak angketlah yang didapat Basuki dalam 100 hari kepemimpinannya kemarin.
“Ini yang kemudian kita pertanyakan lagi. Apa yang melatarbelakangi hak angket ini? Jangan- jangan muatan politiknya lebih berat daripada substansi yang dipermasalahkan,” ujar Abdullah. Dengan demikian, Abdullah berpendapat, substansi hak angket dinilai kurang tepat dengan masalah yang timbul.
Selama ini, Basuki selalu menitikberatkan pada anggaran siluman yang ia temukan. Namun, DPRD DKI lebih fokus pada cara Basuki yang menyerahkan APBD, bukan hasil pembahasan dengan Kemendagri. Seharusnya DPRD DKI membuktikan bahwa memang tidak bermain anggaran.
Sebanyak 106 anggota DPRD DKI secara bulat mendukung penuh pengajuan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015.
Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.