Ahok.Org – Terhitung mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan sistem elektronik dalam setiap kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi.
Penggunaan sistem elektronik yang disebut E-Musrenbang ini dilakukan agar masyarakat Jakarta dapat mengetahui rencana pembangunan yang akan dikerjakan di 2016 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati menjelaskan, E-Musrenbang ini diterapkan mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Di mana di dalamnya terdapat usulan kegiatan dari tingkat RW yang sudah diverifikasi dan dibawa ke Musrenbang berikutnya.
“Supaya semuanya transparan, mulai dari usulan kegiatan di tingkat RW yang terverifikasi. Nanti bisa dilihat kenapa usulan tidak dikerjakan, siapa yang menginput. Semua bisa dilihat di situs Musrenbang.bappedajakarta.go.id,” katanya saat dihubungi, Minggu (5/4).
Tuty menerangkan, saat ini, usulan kegiatan dari tingkat RW, baru sampai di Musrenbang tingkat kota. Sebelumnya, usulan kegiatan dari tingkat RW dimasukkan secara manual ke dalam Musrenbang tingkat kelurahan.
”Di Musrenbang kelurahan, usulan kegiatan dari tingkat RW yang berkaitan dengan pembangunan fisik, langsung diverifikasi, termasuk foto kondisi lapangan. Setelah itu, baru dimasukkan ke dalam halaman website kita,” jelasnya.
Ia melanjutkan, usulan kegiatan yang sudah masuk ke dalam website, selanjutnya dibawa dan dibahas ke Musrenbang kecamatan. Tak hanya diverifikasi ulang, usulan tersebut nantinya juga akan disaring dengan menggunakan skala prioritas.
“Berikutnya, usulan yang sudah disaring di tingkat kecamatan tersebut dibawa ke tingkat kota dan dikombinasikan dengan usulan kegiatan Suku Dinas (Sudin) serta hasil reses dari anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing,” ucapnya.
Tuty menjelaskan, usulan kegiatan di tingkat kota itu akan dibahas selama empat hari dan dibawa ke Musrenbang tingkat provinsi. Berbagai kegiatan yang diusulkan tersebut tidak dibatasi jumlah pagu anggaran.
“Kami bebaskan apa yang menjadi prioritas. Kalau tidak sesuai dengan anggaran, kita berlakukan asas prioritas. Misalnya, dari 10 ribu usulan, kami akan pilih mana yang akan dikerjakan pada 2016,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, kegiatan Musrenbang di tingkat provinsi, rencananya akan digelar mulai 14-16 April mendatang. Dalam Musrenbang itu, usulan yang masuk tidak hanya diverifikasi ulang dan dipilah berdasarkan asas prioritas, tapi disinkronisasikan juga dengan kegiatan di dinas terkait.
“Hasil Musrenbang provinsi akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya bakal dikunci ke dalam E-Planning dan bermuara di E-Budgeting. RKPD harus secepatnya diselesaikan, paling lambat hingga akhir Mei mendatang,” tukasnya. [Beritajakarta.com]
ini agak kacau, kalau bukannya betul-betul kacau n ibarat kiamat ! ! !
perlukah dengan segala upaya untuk diusahakan kegagalannya ? ? ?
.
kalau hal diatas, e-musrenbang di dki yang notabene adalah test case n adalah pencontohan, terlaksana dan berhasilnya, maka untuk selanjutnya, kemungkinan besar untuk seluruh nusantara, e-musrenbang ini akan jadi keharusan; maka yang jadi juragan dinegeri ini benar-benar rakyat, sampai rakyat yang ter “kecil” akan jadi juragan, juragan yang tertib n empati kepada kepentingan umum, umum yang benar-2 umum, objektive.
.
lantas, para garong duit rakyat dengan pelbagai dalih, pembodoh rakyat agar mudah diombang-ambingkan supaya kalau digarong duitnya diam saja, akan ditempatkan dimana, di “pentas” e-musrenbang tadi ???? ngak ada kan “ruang” bagi mereka kecuali malah dituntut harus bertanggung jawab atas tingkah lakunya selama ini yang tak layak kepada bangsa n negara ? ? ? karena segala kedok akan tanggal ! ! !
.
maka, selagi belum nyata, ayo dng sekuat tenaga, perjuangkan agar e-mus tidak menjadi nyata, n usahakan sampai titik darah yang . . . . . (punya berapa titik kah kalian ??)
.
saya pilih yang e-mus ! ! ! anda ? ? ?
.
salam,
Malah RW nya yg tutup mata, jalur hijau dibikin foodcourt, warteg, bahkan taman dicaplok RS,parkir sampe bikin macet jalan…lapor kemana?
angkat topik ini di musrenbang juga kali, paling tidak agar disediakan dana untuk ngurusi begal-2 kecil dimaksud, misal : dana makan untuk berapa bulan di hotel pordeo.
.
salam,
Banyak mau nya nih warga….ngomong2 ente semua sudah bayar pajak dg benar belum?
mungkin, gue jadi wajib pajak sudah seumur elu bro, dan bayar pajak serta blasting dengan cukup taat, may be.
.
n saya tidak nanya-2 sesiapa pun sesama wni, apakah bayar or tidak bayar pajaknya.
.
paling tidak, saya tidak beli or “pinjam” or di”hibahi” lamborgini atau apalah ??.
.
bro, yang nanya-2 kepatuhan bayar pajak wni lain, beranikah anda tulis npwp anda di rubrik ini ??? paling tidak ikut membuktikan bahwa anda cukup konsekuen.
.
sorry bro, merasa nggak nyaman ya baca komen-2 diatas ??
.
salam,
Apapun itu rencana baik adanya ! Saya dukung ! Boleh tanya sebenarnya ada berapa penduduk DKI ?
Salam
Suan