Ahok.Org – APBD DKI yang diusulkan Pemprov sebesar Rp 72,9 triliun hanya disetujui Rp 69,8 triliun oleh Kemendagri. Rencana Pemprov DKI melakukan penyertaan modal ke beberapa BUMD pun terganjal. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akan memikirkan ulang penyertaan modal BUMD pada APBD-P.
“Yang terganjal itu PMP (Penyertaan Modal Pemerintah). Kita sudah tanda tangan dengan DPRD,” jelas Ahok saat ditanya program yang terganjal akibat Pergub APBD.
Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015). Ada 3 BUMD yang terganjal PMP-nya akibat APBD DKI yang dipangkas itu. 3 BUMD itu adalah PT Tjipinang Food Station, Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Padahal peranan 3 BUMD itu dinilai Ahok sangat penting. PT Tjipinang Food Station misalnya, tadinya sudah disetujui PMP Rp 1,5 triliun oleh DPRD DKI.
“Kita ingin beras musim panen ada. 4 bulan ada masa nggak ada beras? Kalau pakai Pemda saja nggak mungkin. Kita beli resi gudang di lumbung-lumbung beras untuk mengamankan pasokan 4 bulan. Soalnya orang Bangka Belitung, orang Kalimantan, beli berasnya ke Jakarta. Kenapa nggak jadikan Jakarta sebagai barometer? Harga beras Jakarta naik, seluruh daerah kan panik,” jelas dia.
Sedangkan untuk Bank DKI, imbuhnya, untuk mencapai status Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III, Pemprov DKI mesti menyetorkan PMP Rp 1 triliun. PMP untuk Bank DKI itu juga sudah disetujui DPRD DKI.
Yang ketiga adalah PT Jakpro. PT Jakpro ini disiapkan Pemprov DKI untuk membangun instalasi pengolahan air pasca operator swasta tak boleh lagi menangani penyediaan kebutuhan air bersih.
“Kita mau mengolah air sendiri sambil nunggu Palyja agak panjang. Kenapa kita nggak mengelola air sendiri melalui Jakpro. Kita lebih baik suntik ke yang BUMD karena BUMD tidak ada batasan multiyears tapi pelayanan semua oke,” jelas dia.
Dia berharap bisa menyertakan PMP dalam APBD-Perubahan. Program pembangunan gedung yang membutuhkan pembiayaan tahun jamak akan dihilangkan dan dialihkan untuk PMP BUMD tersebut.
“Strategi kita kalau sampai bulan depan misalnya, DPRD tidak kasih tahun jamak untuk tahun jamak pembuatan gedung, kan nggak mungkin selesai delapan bulan kan, nah uang-uang itu lebih baik saya matikan, saya ambil, saya akan setorkan ke BUMD,” jelas dia. [Detikcom]
Untuk beras sih PT TFS bisa kredit ke bank DKI pak!, bunganya bisa diatur kan, hanya beda masuk kantong kiri atau kanan saja. Nanti APB-P dimasukkan lagi sebagai bayar kredit, yg penting segera beli berasnya supaya stabil nggak boleh terlambat.