Ahok.Org – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama mempimpin rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Jumat (15/5) di Ruang Rapat TPUT.
KASUS PEMBERHENTAIN KEPSEK SMA 3 IBU RETNO
NEGARA JANGAN MUNDUR DAN TIDAK PERLU KHAWATIR
Negara tidak bisa diatur oleh 1 orang semaunya tanpa disiplin
KE1
WAKTU DIANGKAT JADI KEPSEK SMAN3 TANPA ALASAN APAPUN BOLEH
KE2
WAKTU DICOPOT TANPA ALASAN APAPUN BOLEH ,ITU HAK PEMPROV DKI DALAM HAL INI DISDIK
KE3
BELIAU AKTIF DI ORGANISASI GURU SUDAH MEMBUKTIKAN BAHWA DIA LEBIH SEBAGAI AKTIVIS DARIPADA SEORANG PENDIDIK
KE 4
KEGIATAN AKTIVIS TIDAK BISA DILEPASKAN SEBAGAI KEGIATAN BERPOLITIK
KE 5
DIA DIWANCARAI DI SALAH SATU TV JUGA MILIK SALAH SATU KETUA PARTAI ,JADI BELIAU SUDAH BERPOLITIK
KE6
BELIAU TERKESAN MEMENTINGKAN ORGANISASI DARIPADA UJIAN DISEKOLAHNYA SENDIRI
KE 7.
APABILA SANTER BERITANYA DULU MAU DIANGAT MENJADI KADISDIK TIDAK JADI, JADI WAJAR KALAU ADA KESAN BELIAU MAU MELAKUKAN PERLAWANAN
KESIMPULAN:
1.BELIAU SANGAT PANTAS DICOPOT DARI JABATANNYA
2.JANGAN SAMPAI KEPENTINGAN INDIVIDU MAU MENGATUR NEGARA
Mohon dong tegur para bawahannya… untuk segera mengeluarkan Gaji bulan April, para pekerja swakelola Dinas Pelayanan Pajak DKI JAKARTA,
So kita Profesonal Saja, kalau sampai mesti nunggu 3 bulan lagi Gaji baru di cairkan…. Anak Istri kita pada mau makan apa ?? memang harus cari hutangan melulu….
Mengapa video ini terputus-putus sekali juga rekamannya yang diucapkan tidak synchron dengan yang didengar. Bagaimana Om Sak ada kwalitas yang lebih baik? THX
sebenarnya Pemprov DKI punya kapasitas untuk kelola server GPS sendiri tanpa perlu bayar biaya bulanan ke third parties. Bahkan bisa buat bisnis GPS tracking untuk companies swasta yang berminat. Ini salah satu contoh software untuk dipasang di server: gps-server.net, soal biaya GPRS, itu juga bisa di”cut”, khan pemerintah punya BUMN Telkomsel, nah negosiasi saja supaya biaya GPRS untuk GPS Device lewat jaringan bagi armada truk sampah di “bypass”, toh bandwithnya juga kecil, anggap sebagai dukungan CSR perusahaan untuk mewujudkan “Jakarta Baru” yang bersih.
untuk software GPS fleet management, pilihannya cukup banyak: (capterra.com/fleet-management-software/), beberapa bahkan bisa diminta demo versionnya dulu sebelum dibeli.
saran: kalau dana mencukupi, sekalian dengan fitur “fuel monitoring”, supaya bahan bakar untuk truk sampah tidak lagi dicuri seperti yang pernah terjadi (dan mungkin masih berlangsung sampai sekarang). Kalau solarnya diambil…mana bisa truknya buat perjalanan panjang. Truk ini barang mahal…harga di atas Rp. 400 juta per unit. Jadi kalau untuk tambah GPS device mulai harga sekitar US$30 sampai yang US$300 juga masih make sense…
sistem fuel monitoring yang ada sekarang sangat OK, karena selain bisa lihat berapa banyak bahan bakar yang keluar, kemungkinan yang dicuri berapa banyak… ia juga bisa merekam berapa liter bahan bakar yang diisi…jadi kalau ada permainan mengisi bahan bakar yang tidak sesuai dengan jumlahnya dengan bon pembelian juga bisa ketahuan…
KEPADA GUBERNUR DKI YTH:
KASUS PEMBERHENTAIN KEPSEK SMA 3 IBU RETNO
NEGARA JANGAN MUNDUR DAN TIDAK PERLU KHAWATIR
Negara tidak bisa diatur oleh 1 orang semaunya tanpa disiplin
KE1
WAKTU DIANGKAT JADI KEPSEK SMAN3 TANPA ALASAN APAPUN BOLEH
KE2
WAKTU DICOPOT TANPA ALASAN APAPUN BOLEH ,ITU HAK PEMPROV DKI DALAM HAL INI DISDIK
KE3
BELIAU AKTIF DI ORGANISASI GURU SUDAH MEMBUKTIKAN BAHWA DIA LEBIH SEBAGAI AKTIVIS DARIPADA SEORANG PENDIDIK
KE 4
KEGIATAN AKTIVIS TIDAK BISA DILEPASKAN SEBAGAI KEGIATAN BERPOLITIK
KE 5
DIA DIWANCARAI DI SALAH SATU TV JUGA MILIK SALAH SATU KETUA PARTAI ,JADI BELIAU SUDAH BERPOLITIK
KE6
BELIAU TERKESAN MEMENTINGKAN ORGANISASI DARIPADA UJIAN DISEKOLAHNYA SENDIRI
KE 7.
APABILA SANTER BERITANYA DULU MAU DIANGAT MENJADI KADISDIK TIDAK JADI, JADI WAJAR KALAU ADA KESAN BELIAU MAU MELAKUKAN PERLAWANAN
KESIMPULAN:
1.BELIAU SANGAT PANTAS DICOPOT DARI JABATANNYA
2.JANGAN SAMPAI KEPENTINGAN INDIVIDU MAU MENGATUR NEGARA
Dear Pak Ahok….
Mohon dong tegur para bawahannya… untuk segera mengeluarkan Gaji bulan April, para pekerja swakelola Dinas Pelayanan Pajak DKI JAKARTA,
So kita Profesonal Saja, kalau sampai mesti nunggu 3 bulan lagi Gaji baru di cairkan…. Anak Istri kita pada mau makan apa ?? memang harus cari hutangan melulu….
Mohon segera di tindak lanjuti pak Gubernur!
Mengapa video ini terputus-putus sekali juga rekamannya yang diucapkan tidak synchron dengan yang didengar. Bagaimana Om Sak ada kwalitas yang lebih baik? THX
sebenarnya Pemprov DKI punya kapasitas untuk kelola server GPS sendiri tanpa perlu bayar biaya bulanan ke third parties. Bahkan bisa buat bisnis GPS tracking untuk companies swasta yang berminat. Ini salah satu contoh software untuk dipasang di server: gps-server.net, soal biaya GPRS, itu juga bisa di”cut”, khan pemerintah punya BUMN Telkomsel, nah negosiasi saja supaya biaya GPRS untuk GPS Device lewat jaringan bagi armada truk sampah di “bypass”, toh bandwithnya juga kecil, anggap sebagai dukungan CSR perusahaan untuk mewujudkan “Jakarta Baru” yang bersih.
untuk software GPS fleet management, pilihannya cukup banyak: (capterra.com/fleet-management-software/), beberapa bahkan bisa diminta demo versionnya dulu sebelum dibeli.
saran: kalau dana mencukupi, sekalian dengan fitur “fuel monitoring”, supaya bahan bakar untuk truk sampah tidak lagi dicuri seperti yang pernah terjadi (dan mungkin masih berlangsung sampai sekarang). Kalau solarnya diambil…mana bisa truknya buat perjalanan panjang. Truk ini barang mahal…harga di atas Rp. 400 juta per unit. Jadi kalau untuk tambah GPS device mulai harga sekitar US$30 sampai yang US$300 juga masih make sense…
sistem fuel monitoring yang ada sekarang sangat OK, karena selain bisa lihat berapa banyak bahan bakar yang keluar, kemungkinan yang dicuri berapa banyak… ia juga bisa merekam berapa liter bahan bakar yang diisi…jadi kalau ada permainan mengisi bahan bakar yang tidak sesuai dengan jumlahnya dengan bon pembelian juga bisa ketahuan…
kalau mau software GPS Server yang free (open source) juga ada, mungkin bisa untuk kompetisi HackJak: traccar.org & opengts.org