Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja meluncurkan portal open data melalui data.jakarta.go.id. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk rutin mengirimkan data-data yang dimiliki. Peluncuran ini adalah komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap keterbukaan informasi.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengintruksikan kepada jajaran SKPD agar selalu mengirimkan data ke open data. Sehingga data yang dimiliki selalu terbarukan. “Saya minta kepada SKPD agar rutin mengirimkan data ke open data ini,” ujar Basuki, saat meluncurkan portal Open Data Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (30/6).
Dia mengatakan dengan keterbukaan informasi ini akan mempermudah tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Masyarakat bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada. “Semakin banyak data yang dibuka, mambuat kemudahan bagi rakyat dan pemerintah juga,” katanya.
Dikatakan Basuki, jika ada SKPD yang tidak mau memberikan data maka dinilai tidak transparan. Hal itu bisa mengindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan. “Kalau Anda tidak mau buka data, berarti Anda curang. Smart city menurut saya itu sederhana, keterbukaan data, keikutsertaan partisipasi publik itu saja,” katanya.
Basuki mencontohkan saat dirinya menyebarluaskan APBD DKI 2013 lalu melalui internet, ada yang membantu membuatkan aplikasi untuk menyisir anggaran siluman. Aplikasi tersbut akhirnya bermanfaat untuk bisa menekan penyimpangan dan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
“Kalau ada yang tidak mau mengirimkan data akan langsung distafkan, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)-nya langsung dicabut juga,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, seluruh kepala SKPD menandatangai komitmen open data. Secara simbolis penandatangan dilakukan oleh empat kepala SKPD yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) Ii Karunia, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, serta Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede.
Seperti diketahu, dalam peluncuran portal open data kali ini ada 403 data set atau kumpulan data yang langsung bisa diakses. DKI Jakarta sendiri merupakan provinsi pertama yang memiliki portal open data. Saat ini baru ada 15 SKPD yang rutin mengirimkan data. [Beritajakarta.com]
Disarankan kepada pak Ahok supaya mendesak semua Kepala SKPD Dinas maupun Suku Dinas, khususnya kepada Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, serta 5 Wilayah Kepala Suku Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Tata Air untuk mengirim semua lokasi terkait kegiatan Penanggulangan dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan Tidak Terprediksi (Swakelola) yang selama 10 tahun terakhirnya tidak transparan. Diduga kuat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada kegiatan yang dimaksud relatif besar tiap tahunnya. Terima Kasih
Disarankan kepada pak Ahok supaya mendesak semua Kepala SKPD Dinas maupun Suku Dinas, khususnya kepada Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, serta 5 Wilayah Kepala Suku Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Tata Air untuk mengirim semua lokasi yang telah dikerjakan ke data.jakarta.go.id terkait kegiatan Penanggulangan dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan Tidak Terprediksi (Swakelola) yang selama 10 tahun terakhirnya tidak transparan. Diduga kuat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada kegiatan yang dimaksud relatif besar tiap tahunnya. Terima Kasih