Gagal Serap Anggaran, Bogor Kembalikan Dana Hibah

3
158

Ahok – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil kembali dana hibah sebesar Rp 66 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dana hibah tersebut diambil kembali karena tidak bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Bogor yang memberikan dampak positif bagi DKI Jakarta.

“Jadi kalau nggak bisa bikin sesuatu, dana hibah ‎kita minta balik karena nggak bisa dipakai sama mereka,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat (4/12).

Basuki mengingatkan, daerah lain yang‎ ingin meminta bantuan dana hibah dari DKI harus mematangkan dengan baik lokasinya dan juga perhitungannya. Sebab, apabila tidak demikian, dana hibah yang tidak bisa digunakan tersebut akan diambil kembali untuk pembangunan di Jakarta.

“Makanya kalau mau minta dari kami, Anda harus tentukan betul titiknya, hitungannya, Detail Engineering Design (DED), lelangnya mesti ada. Kalau sampai gagal lelang, kita ambil uangnya,” ujar Basuki.

Sekadar diketahui, sebelumnya Pemkab Bogor mengembalikan dana hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 66 miliar. Dana itu dikembalikan karena gagal terserap akibat terkendala lelang dan waktu pengerjaan.

Bantuan dana hibah itu rencananya dipakai untuk penanganan banjir di Kabupaten Bogor dan Jakarta. Dana hibah itu sendiri cair ke kas Pemkab Bogor pada September lalu.

Adapun proyek penanganan banjir yang batal dikerjakan Pemkab Bogor diantaranya proyek sodetan Cikaret dan Kebantenan,revitalisasi pasar hewan dan rumah potong hewan (RPH) di Jonggol dan pembebasan lahan. [Beritajakarta]

3 COMMENTS

  1. ternyata “oknum” di bogor aja bisa ketakutan utk mensukseskan perlelangan nya. di karenakan hasil hibah yg di berikan akan di pastikan di audit total oleh DKI.

  2. silpa-silpa disuntik saja ke Angkasa Pura, koordinasi dengan ibu Rini. “Grand Design” bandara Soekarno Hatta jadi bisa CEPAT selesai. kalau bisa sebelum Asian Games khan bagus. jadi promo untuk Indonesia dan menambah “investor confidence”. toh infrastruktur ini buat kepentingan “Greater Jakarta”, bukan hanya Jakarta saja. “arsitektur dan design bandara bisa lebih baik dari mal-mal di ibukota”.

  3. Mesti tahu prioritas dan wewenang Pem.Pusat atau pemprov DKI Jakarta…
    13 kali aja yg mengalir ke Jakarta, jadi proyek wewenang pemerintah pusat…
    Padahal Jakarta statusnya istimewa…!?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here