Meramu Formula Tepat untuk Smart City Jakarta

Ahok – Jakarta jadi provinsi pertama yang membuat UPT khusus untuk menangani Smart City. Ke depan, pengembangan Smart City Jakarta akan dimulai dari lingkup paling kecil dengan mengembangkan mii Smart City area di kawasan Pluit.

Namun untuk menuju kearah itu, Setiaji, Kepala UPT Smart City Jakarta menyadari bahwa masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Pertama soal integrasi sistem, sebab banyak sistem yang dibangun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jakarta yang saling terpisah. Untuk itu, ia menjelaskan perlunya kolaborasi antar SKPD. Setiaji mengaku, saat ini tengah membangun platform yang juga bisa mengakomodir data dan aplikasi dan sensor.”Kita belum concern untuk big data. Banyak data unstructure yang perlu dicombine,” tuturnya dalam acara Power Lunch Jakarta Smart City yang diagakan oleh IT Media Group Kompas Gramedia Majalah. Permasalahannya, arsitktur seperti apa yang tepat digunakan?

Untuk bidang transportasi Setiaji juga berharap bisa berkersama dengan operator telekomunikasi untuk menentukan dimana terjadi kemacetan dan optimasi jalur busway. Hal lain yang ditekankan dalam pengembangan Smart City Jakarta adalah keterbukaan informasi publik. Hal ini telah dilakukan dengan inisiatif Open Data. Untuk partisipasi publik, selain lewat aplikasi crowdsourcing seperti Qlue, Pemda Jakarta kini sudah membuka API (application programming interface)-nya agar developer bisa ikut membangun aplikasi yang membantu warga Jakarta.

Menanggapi kendala tersebut, beberapa vender TI seperti HP, Intel, Indosat, NetApp dan Cisco yang jadi peserta dalam acara ini urun pendapat. NetApp sebagai vendor solusi manajemen data menyampaikan bahwa dalam pengembangan Smart City, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, komputasi untuk melakukan analitik perlu power process yang besar. Kedua, data harus punya mobilitas tinggi, sebab sensor tidak hanya untuk mengumplkan semua data dengan benar perlu konektivitas yang baik, ketiga, data punya gravitasi.

Meski diakui biaya mengembangkan sistem ini tak murah, namun Gubernur DKI jakarta, Basuki T. Purnama, yang akrab disapa Ahok tersebut, percaya mengembangkan sistem ini, dapat membuat anggaran operasional Pemda Jakarta lebih ramping. Salah satunya harapan agar penerapan Smart City dapat mengefisiensikan biaya ATK DKI.”Biata ATK DKI itu 500M setahun. Makanya saya minta agar bisa paperless,” serunya.”Saya ingin Smart City bisa buat program membantu mengawasi fraud. Saya yakin kunci atasi korupsi adalah dengan transparansi,” tambah Ahok.

Pemda DKI juga ingin mendorong agar para developer bisa mengembangkan aplikasi yang bisa membantu warga Jakarta . Oleh karenanya, Pemda DKI membuka API mereka sehingga bisa dimanfaatkan developer untuk membuat aplikasi. Inisiatif ini membuat Jakarta jadi provinsi  pertama yang menyediakan API itu. Selain itu, untuk mendukung kerja dan diskusi para developer, Ahok menyebutkan bahwa Pemda menyediakan ruang khusus yang dipersiapkan akan menjadi inkubator bagi pengembangan aplikasi yang akan berkontribusi untuk aplikasi untuk Pemda Jakarta.

Antusias Ahok dan Setiaji tersebut, disambut hangat oleh tamu undangan, termasuk perwakilan dari Cisco, HP, Indosat, Intel dan NetApp. Dari vendor yang hadir, tentunya siap berkontribusi mendukung program Pemprov DKI, khususnya untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik. [Majalah CHIP 12/15]