Didemo Sopir Metro Mini, Ini Komentar BTP

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak mau ambil pusing atas aksi demo yang dilakukan sejumlah sopir Metro Mini.

Ahok mengatakan, langkah Perintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan penertiban dan mengandangkan sejumlah Metro Mini bermasalah adalah solusi menekan angka kecelakaan.

Dia menjelaskan Pemprov DKI sudah cukup memberi Metro Mini waktu berbenah, bahkan sejak masa dirinya masih Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

“Jadi kita tak ada pilihan, sudah keterlaluan. Saya sudah kasih kesempatan sejak saya Wagub. Sudah sampaikan kepada mereka, untuk lebih fokus jalan saja perseorangan. Kami mengerti Anda (Metro Mini) perorangan. Kalau perorangan, masuklah ke salah satu perusahaan Metro Mini,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2015).

Namun, kata Ahok, yang datang ke dirinya malah 3 perwakilan dari 3 kelompok Metro Mini yang mengklaim kelompok mereka dilegalisir.

Ahok pun mengimbau agar para pengemudi untuk hijrah ke perusahaan bus kota yang sudah memiliki mekanisme operasi dan penanggung jawab.

“Datang 3 kelompok, karena 3 kelompok saya punya istilah pindah partai deh kamu coba pindah. Ke Kopami dan Kopaja yang sudah terintegrasi,” jelas Ahok.

350 Kopaja Bergabung

Ahok menyatakan, Pemprov DKI terbuka bagi siapa pun pengelola bus kota yang ingin bergabung seperti Kopaja yang bersedia terintegrasi. Bahkan Kopaja bersedia menyerahkan 350 unit busnya untuk di ‘sulap’ menjadi angkutan yang layak.

“Minggu depan sudah 350 Kopaja bergabung,” ucap Ahok.

Jika bersedia terintegrasi, lanjut Ahok, Pemprov akan menyediakan lahan untuk pangkalan dan menerapkan sistem pengupahan baru di mana sopir bus tak perlu mengejar setoran karena digaji berdasarkan jumlah kilometer yang ditempuh.

“Kamu (pengelola bus kota) nggak ada pul atau tempat, kami (Pemprov DKI) bisa sediakan. Kita sudah tawarkan, kita bayar rupiah per kilometer, kamu gak usah pikirin penumpang,” ujar Ahok.

Mantan Gubernur Belitung Timur ini menuturkan dana Public Service Obligation (PSO) yang akan diberikan Pemprov kepada pengemudi tidak akan bergantung pada jumlah penumpang. Yang utama, imbuh Ahok, adalah kualitas pelayanan bus dan seberapa rajin si pengemudi.

“PSO kami bukan atas (jumlah) penumpang. Kalau PSO atas penumpang kamu (pengemudi) boleh khawatir untuk bisa kredit bank. Jadi PSO kami dalam bentuk rupiah per kilometer. Asal kamu rajin, kami juga jamin service ditanggung dan bayar langsung,” ucap Ahok.

Ahok juga menyampaikan, bahwa jika sistem tersebut berjalan baik maka pengemudi bus dapat digaji sebesar 2 atau 2,5 kali lipat nominal Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dan akan ada jenjang karier untuk si sopir, semisal awalnya mengemudi biasa lalu menjadi pengemudi bus gandeng atau tingkat dengan gaji 3,5 kali UMP.

“Sopir kita naikin gajinya 2 sampai 2,5 kali UMP.  Kamu (pengemudi) tinggal jalan saja. Sekarang saya tanya, sopir-sopir gajinya berapa? Kecil kalau kagak ada penumpang,” tandas Ahok.

“Kalau kamu sudah biasa bawa bus single 2,5 kali UMP gajinya, kalau nanti makin jago dan pinter, kamu bisa bawa (bus) yang gandeng. Gajinya 3,5 (kali lipat) UMP,” sambung Ahok.

Ahok yakin jika sistem pengupahan tersebut mampu memperbaiki kesejahteraan sopir dan memotivasi para kenek bus untuk mau belajar mengemudi bus,” tutup Ahok. [Liputan6.com]