Ahok – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) di dalam kota. Sehingga ke depan pengelolaan sampah DKI tidak bergantung ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang seperti saat ini.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, jika DKI telah memiliki insinerator atau tempat pembakaran sampah di dalam kota, maka TPST Bantar Gebang bisa digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
“Kedepan kalau dalam kota sudah ada insinerator, berarti yang di Bantar Gebang akan fokus untuk bekasi dan sekitarnya,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7).
Basuki menerangkan, selama ini pihaknya telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Terlebih saat ini pengelolaan TPST Bantar Gebang telah diambil alih oleh Pemprov DKI.
“Kami kan ada kerjasama dengan Bekasi,” tandasnya.
Pemprov DKI Jakarta akan menunjuk dua BUMD DKI Jakarta untuk membangun ITF yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya. Pembangunan berbagai ITF tersebut sempat tertunda karena beberapa hal.
Setelah adanya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka Pemprov DKI bisa menunjuk langsung BUMD untuk membangun. [Beritajakarta]
–
DKI Koordinasikan Penanganan Warga Bantar Gebang
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Rachmat Effendi untuk memberikan pengertian kepada warga di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
“Masih ada satu dua warga, kan wali kota yang bantu. Jadi saya sudah bilang ke wali kota, pak ini kan wilayah bapak, bapak juga butuh pakai tempat ini nanti,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7).
Menurut Basuki jika Intermediate Treatment Facilities (ITF) di dalam kota telah dibangun, maka sampah DKI tak lagi dibuang ke TPST Bantar Gebang.
“Jadi nanti Bantar Gebang bisa dipakai Bekasi juga untuk incinerator disana, asal bapak (wali kota) bantu saja,” ucapnya.
Setelah mengambil alih pengelolaan TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta telah menaikan besaran nilai bantuan dan jumlah penerima program pemberdayaan masyarakat (community development) kepada warga di sekitar TPST Bantar Gebang, Bekasi.
Sebelumnya penerima program ini hanya 15 ribu Kepala Keluarga (KK) dengan besaran Rp 300 ribu per tiga bulan. Kemudian naik menjadi sebanyak 18 ribu KK dengan besaran Rp 500 ribu per tiga bulan.
Selain itu, pemulung yang ada di di TPST Bantar Gebang akan diberikan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih mendata jumlah pemulung yang ada. [Beritajakarta]
Sweden business delegations already visited your office Mr. Ahok. they offer the technology to convert waste to biogas (RNG). in their country they already put it into practice, the garbage truck use biogas fuel from waste. their recycling, incenerator and waste programs are successful.
right now natural gas is considerably cheaper, but still it is limited for longer time frame, so it’s good to start RNG program before the gas price rising again in the future. renewable energy.