Ahok – Hujan deras yang mengguyur Ibukota pada Minggu (18/9) kemarin menyisakan genangan. salah satunya yakni di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Padahal lokasi tersebut sudah berulang kali tergenang namun tidak ada tindak lanjut dari aparat setempat.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai lurah setempat kurang cermat dalam memetakan genangan. Padahal pada dua pekan lalu lokasi juga tergang, namun tidak segera ditindaklanjuti.
“Waktu dua minggu lalu kan hujan sudah tergenang sampai Gatot Subroto, kenapa nggak dibersihin? Kemarin tergenang lagi. Jadi kalau kasus kayak gini berarti lurahnya yang nggak bener kerjanya,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/9).
Basuki mengatakan, seharusnya jika ada genangan langsung dicek penyebabnya. Sehingga pada hujan berikutnya sudah tidak lagi tergenang. “Kan lurah estate manager. Setiap hujan sudah ada PPSU tungguin, ada Tata Air. Tiap hujan kan harusnya dia tahu mana yang tergenang,” katanya.
Selama ini beberapa pejabat selalu melaporkan genangan sudah surut dalam hitungan menit atau jam. Namun dirinya tak ingin ada genangan walaupun hanya 10 menit. Karena itu akan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang.
“Jakarta 10 menit juga nggak boleh tergenang. Makanya saya nggak mau dengar sudah surut pak 45 menit, ini ada fotonya. Kalau itu salurannya kurang besar atau nggak ada saluran penghubung ya kerjakan. Masa selalu alasannya dua jam surut pak,” tandasnya. [BeritaJakarta]
Itu staf yang tidak memiliki need of achievement, jadi tidak bekerja dengan target setiap kali lebih baik lebih sempurna tidak piawai tidak handal. Kalau memiliki anah buah masih dengan mental seperti ini memang akan sulit sinambung dengan revolusi mental. PNS memang mental dasarnya seperti itu ya pokoknya exist ajah tanpa satu target, jadi hidupnya kerjanya itu tanpa dinamik yang kuat dan visioner. Orang yang hidup tapi sebenarnya mati. Mentalnya lain dan pada hakekatnya pemalas dan mabok uang, tapi mau tanpa kerja. Sebenarnya dalam era JKW BTP PNS seperti ini sudah tidak boleh ada lagi, tetapi kalau yang menyortir dan melantik Sekda sangat mungkin!!
Mengapa di Indonesia abad ke21 masih ada pejabat-pejabat negara dengan mental seperti ini dan di pemprov mereka dibayar mahal, kinerjanya ???
Mengapa mereka tidak dipecat dengan segera, kan mau perampingan birokrasi pemprov DKI kan mau menjadi etalase pemerintahan kota di JKT??