Joko Widodo – Basuki T. Purnama, Harapan Baru

Ahok.Org – Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Joko Widodo-Basuki Cahya Purnama akan langsung memprioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan rumah bagi warga DKI yang kurang mampu.

Joko Widodo berjanji akan langsung terjun ke lapangan. Tujuannya agar semua program tepat sasaran. ”Pertama kali yang akan saya lakukan, ya, jalan-jalan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor KPU Provinsi DKI di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9).

Kemarin, Joko Widodo datang ke KPU untuk mengambil surat ketetapan yang diterbitkan KPU. Surat ketetapan itu akan ia bawa ke DPRD Solo. ”Nunggu surat ketetapan. Kalau sudah ada, diurus ke DPRD Solo,” kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo.

Ia tiba di halaman kantor KPU sekitar pukul 09.00 dan keluar dari mobil Xenia warna hitam B-1795-PON dengan mengenakan batik coklat dan celana hitam.

Sementara itu, Basuki memberikan penjelasan lebih rinci tentang program kerja jangka pendek mereka.

”Dalam beberapa pertemuan informal dengan sejumlah kepala dinas, lembaga setara, dan staf, kami sudah membahas prioritas perhatian dalam jangka pendek ini, yaitu soal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi warga kurang mampu. Ini prioritas kerja 2013, ya,” ungkap Basuki.

Menyinggung soal pelayanan kesehatan, ia dan Jokowi akan menyempurnakan jaminan dana pendidikan dan kesehatan yang sudah ada.

”Soal pelayanan kesehatan, misalnya, kami mau menyempurnakan sistem pembebasan biaya rawat inap untuk kelas tiga bagi warga kurang mampu. Benar-benar bebas biaya dan dengan sasaran benar-benar warga kurang mampu. Soal sekolah gratis sudah jelas mekanismenya, lewat kartu pintar seperti janji kami. Sekarang masih kami formulasikan sistemnya agar pelayanannya lebih cepat dan mudah, tetapi sulit disalahgunakan,” kata Basuki.

Menyinggung soal perumahan rakyat, ia mengatakan, tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI akan merehabilitasi dan membangun rumah susun sewa (rusunawa).

”Kami akan membangun rusun dan menerapkan sistem sewa yang transparan. Tidak ada lagi pembangunan rusun yang dijual. Yang menempati rusunawa harus benar warga DKI kurang mampu. Aparat DKI yang terlibat praktik calo dalam rusunawa akan kami tindak, sementara penghuni rusunawa yang tidak sesuai ketentuan bakal ditertibkan,” kata Basuki.

Selain itu, lanjut Basuki, ”Kami akan membangun kerja sama lebih cepat dan menguntungkan dengan PT Kereta Api Indonesia.”

Resmi

Hari itu, Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar menyatakan, Jokowi-Basuki resmi unggul atas pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Setelah penetapan ini, KPU memberi tenggat tiga hari bagi pasangan yang tidak puas untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika terjadi gugatan, pelantikan 7 Oktober bakal ditunda sampai November.

Berdasarkan data KPU, dari total jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.996.951 orang, hanya 4.592.945 orang yang memilih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.472.130 memilih pasangan Jokowi-Basuki (53,82 persen), sedangkan 2.120.815 suara lainnya memilih Fauzi-Nachrowi (46,17 persen).

Ke lapangan

Pada bagian lain, Jokowi menjelaskan mengapa pada hari-hari pertama menjadi Gubernur DKI ia bakal rajin ke lapangan. Menurut dia, selain untuk mencocokkan data di atas kertas dan kenyataan di lapangan, ia perlu menyapa dan mengenal lebih baik warga Jakarta.

”Hanya dengan jalan-jalan saya bisa mengenal warga dan memahami kebutuhan riil mereka. Dari sana bisa ketahuan, mana tempat yang harus didahulukan,” tuturnya.

”Jadi, kalau semua lancar, sehari setelah saya dilantik, yaitu mulai 8 Oktober, saya jalan-jalan. Mau jalan-jalan dari pagi sampai malam,” lanjut Jokowi.

Menanggapi langkah prioritas Gubernur DKI terpilih, pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyatakan, rencana tersebut sudah tepat. ”Itulah yang bisa dilakukan keduanya dan segera tampak hasilnya dalam waktu dekat,” ujarnya.

Khusus tentang perumahan, lanjut Andrinof, Jokowi juga harus segera merealisasi gagasan satu atap antara pasar rakyat dan permukiman pedagang. ”Jika terealisasi, gagasan satu atap ini bakal banyak meredam masalah kemacetan lalu lintas,” katanya.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengingatkan, gubernur dan wakilnya wajib berbagi tanggung jawab serta peran dalam mengemban tugas memimpin Jakarta.

”Pola kerja keduanya yang lebih banyak di lapangan harus dilanjutkan, yaitu 7 jam di lapangan dan 1 jam di kantor. Yang pasti harus berbagi, kalau tidak, justru saat dicari atau dibutuhkan malah keduanya tidak ada di tempat,” katanya.

Dengan pola kerja yang unik tersebut, mereka bisa mengawasi sendiri realisasi program pembangunan di lapangan. Yayat mengingatkan perlunya unit reaksi cepat yang bisa segera diterjunkan ke tengah masyarakat ketika terjadi hal-hal luar biasa.

Sementara itu, arsitek lanskap Nirwono Joga berpendapat, akan lebih baik jika Gubernur DKI terpilih bisa memberi- kan perhatian khusus saat membahas pemenuhan kebutuhan warga miskin atas rumah layak.

”Seperti di Bukit Duri, Jakarta Selatan, di bantaran Ciliwung. Perlu dibuat perencanaan detail, termasuk penyediaan lahan dari siapa, apakah pemerintah harus membeli atau memang resmi lahan milik pemerintah,” kata Nirwono.

Patut dipikirkan juga kelancaran aliran Sungai Ciliwung yang melintas dari perbatasan Depok hingga bibir Teluk Jakarta itu.[Kompas]