- Merupakan halaman khusus report kerja BTP di Senayan sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
RUU yang telah selesai menjadi Undang-Undang
-
Undang-Undang yang berasal dari inisiatif DPR RI
- Undang-Undang Keprotokolan (Bernomor 9 Tahun 2010)
- Undang-Undang Cagar Budaya (Bernomor 11 Tahun 2010)
- Undang-Undang Gerakan Pramuka (Bernomor 12 Tahun 2010)
- Undang-Undang Hortikultura (Bernomor 13 Tahun 2010)
- Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Bernomor 1 Tahun 2011)
- Undang-Undang Perubahan UU Parpol (Bernomor 2 Tahun 2011)
- Undang-Undang Akuntan Publik (Bernomor 5 Tahun 2011)
- Undang-Undang Mata Uang (Bernomor 7 Tahun 2011)
- Undang-Undang Perubahan UU Mahkamah Konstitusi (Bernomor 8 Tahun 2011)
- Undang-Undang Perubahan UU Sistem Resi Gudang (Bernomor 9 Tahun 2011)
- Undang-Undang Perubahan UU Perdagangan Berjangka Komoditi (Bernomor 10 Tahun 2011)
- Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bernomor 12 Tahun 2011)
- Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin (Bernomor 13 Tahun 2011)
- Undang-Undang Bantuan Hukum (Bernomor 16 Tahun 2011)
- Undang-Undang Intelijen Negara (Bernomor 17 Tahun 2011)
- Undang-Undang Perubahan UU 22-04 ttg Komisi Yudisial (Bernomor 18 Tahun 2011)
- Undang-Undang Rumah Susun (Bernomor 20 Tahun 2011)
-
Undang-Undang yang berasal dari inisiatif Pemerintah
- Undang-Undang Grasi (Bernomor 5 Tahun 2010)
- Undang-Undang Pengesahan MoU Pemerintah RI dan Kerajaan Kebawah Duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan Brunei Darussalam di bidang Pertahanan (Bernomor 6 Tahun 2010)
- Undang-Undang Pertanggungjawaban atas APBN TA 2009 (Bernomor 7 Tahun 2010)
- Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Bernomor 8 Tahun 2010)
- Undang-Undang APBN TA 2011 (Bernomor 10 Tahun 2010)
- Undang-Undang Transfer Dana (Bernomor 3 Tahun 2011)
- Undang-Undang Informasi Geospasial (Bernomor 4 Tahun 2011)
- Undang-Undang Keimigrasian (Bernomor 6 Tahun 2011)
- Undang-Undang Perubahan UU APBN TA 2011 (Bernomor 11 Tahun 2011)
- Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2010 (Bernomor 14 Tahun 2011)
- Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Bernomor 15 Tahun 2011)
- Undang-Undang Pengesahan Konvensi hak-hak Penyandang Cacat (Bernomor 19 Tahun 2011)
Daftar Prolegnas Prioritas 2011
Daftar Prolegnas Prioritas 2012
RUU yang masih dalam tahap penyusunan (pembentukan dan pembahasan) menjadi Undang-Undang
1. RUU Bidang Politik
Artikel Terkait
Rapat Badan Legislasi (Presentasi Tenaga Ahli Baleg) terkait RUU Perubahan UU Pemilu
RDPU Baleg terkait dengan RUU Perubahan UU Pemilu
Usulan KPU Revisi UU 10 Tahun 2008
Draft RUU PEMILU di Paripurna_19 Juli 2011
-
Draft RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3
Artikel Terkait
Daftar Inventarisasi Masalah Terkait dengan Kinerja dan Sistem Pendukung DPR
Laporan Evaluasi Kinerja Anggota DPR: Perintah UU MD3 & Tata Tertib DPR
2. RUU Bidang Hukum
-
Draft RUU Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Artikel Terkait
Kerangka Acuan RUU tentang Perubahan UU Jabatan Notaris disusun oleh tim asistensi Baleg
RDPU dengan Pakar – 28 Februari 2011
Notaris mengambil lahan Profesi lain?
RDPU dengan IPPAT, INI, dan IPLI – 07 Maret 2011
-
Draft RUU Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Artikel Terkait
Revisi UU Kejaksaan: Reformasi tubuh penegak hukum atau sekedar menyelamatkan muka Presiden?
Lapsing RDPU Baleg dengan Pakar – 09 Februari 2011
Seponering Sebagai Jalan Keadilan Restoratif?
3. RUU Bidang Sosial
4. RUU Bidang Ekonomi
Artikel Terkait
Presentasi TA Baleg terhadap Pembentukan RUU Revisi UU Keuangan Negara
Masukan Bapenas dan Bank Mandiri
5. RUU Bidang Hankam
Artikel Terkait
Masukan Instituti Titian Perdamaian
Matriks Hasil Kunker Pansus RUU PKS
6. RUU Bidang Birokrasi Negara
Lain-lain
Halaman ini disusun oleh Staf khusus Dwi Putra Nugraha, S.H.
