KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, NEWS » Ahok dan Reformasi Birokrasi

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak perlu sering mengumbar amarah andaikata reformasi birokrasi telah dijalankan.

Undang-undang yang menjadi landasan perubahan konsep aparatur negara termasuk pegawai daerah ini sudah disahkan. Tapi pelaksanaannya masih menunggu peraturan pemerintah dan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Nasional Ahok kerap geram karena merasa dipermainkan oleh anak buahnya Ia memarahi antara lain Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Wiriatmoko yang dianggap tidak becus mengurus bus hasil hibah.

Menurut Ahok, bus bantuan berlogo nama perusahaan penyumbang ini semestinya dikenai tarif iklan murah. Tetapi, oleh Wiriatmoko, diminta membayar iklan dengan tarif wajar. Sebaliknya, iklan dari partai politik malahan gratis.

Dalam sebuah rapat, Ahok juga pernah berang pada salah satu pejabatnya dan direkam melalui kamera video, lalu diunggah ke media sosial.

Ahok pun pernah jengkel terhadap kinerja pegawainya. Dia menghitung, dalam sepekan, pegawai DKI faktualnya hanya bekerja sekitar delapan jam. Padahal kerja delapan jam aturannya untuk satu hari.

Fenomena itu menggambarkan betapa sulit mereformasi birokrasi. Kultur pegawai negeri serba lamban membuat birokrasi jauh dari efisien.

Gubernur DKI Joko Widodo dan Ahok berupaya keras mengubahnya, antara lain lewat lelang jabatan lurah, dan merotasi banyak sekali pejabat dinas. Hanya, perubahan ini tidaklah cukup.

Itulah pentingnya Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disahkan pada Januari lalu. Undang-undang ini mendorong pemberian imbalan dan promosi jabatan berdasar kinerja, bukan senioritas, dan melarang penempatan pegawai atas dasar kepentingan politik atawa nepotisme.

Pemilahan aparatur sipil menjadi dua kategori–pegawai negeri dan pegawai dengan perjanjian kerja–juga memudahkan kementerian atau pemerintah daerah merekrut para profesional mengisi jabatan penting.

Banyak melihat undang-undang baru itu mengurangi wewenang kepala daerah. Soalnya, rekrutmen pegawai harus benar-benar transparan dan akan diawasi oleh Komisi Aparatur.

Kepala daerah tak bisa lagi mengangkat pegawai sembarangan, apalagi berbau nepotisme. Tetapi seharusnya kita melihatnya dari sisi reformasi birokrasi. Undang-undang itu justru memudahkan kepala daerah merekrut kalangan profesional membenahi dan memerkuat birokrasinya. Pemerintah DKI, misalnya, bisa memecat pejabat tak becus atawa sengaja mencari kesempatan korupsi, tanpa banyak ribut. Kinerja buruk bisa menjadi alasan. Jokowi-Ahok juga bisa segera mencari penggantinya dengan cepat–kalau perlu, merekrut dari luar. Terjadi sekarang, pemecatan dan rotasi pejabat terkadang tak menyelesaikan masalah lantaran penggantinya juga tak lebih baik. [Opini – Koran Tempo 26/04/14]

  • Share/Bookmark

34 Responses to “Ahok dan Reformasi Birokrasi”

  1. Test Case Di DKI Pak AHOK , Pecat si MOKO dan serahkan KPK untuk usut harta dan lacak aliran dana serta penyimpangannya , terutama pemberian Ijin Iklan.
    .
    Cek ALiran dana gampang ambil kartu keluarganya telusuri aliran dana di kartu keluarga tsb , kemudian cek silsilah keluarganya , adik , kakak , keponakan ,
    Biasanya pencucian uang melalui sanak keluarga dan keluarga dekat

    Reply
  2. Apa sebaiknya Itwilprov,bertanggung jawab kepada Gubernur dan wewenang dpt KPK daerah, khusus mengawasi dan menindak kasus koropsi dilingkungan PNS pemprov DKI Jakarta…

    Reply
  3. setuju sekali dengan pernyataan Tjahja. bawa si moko kekpk dan usut habis hartanya biar menjadi contoh untuik pejabat yang lain bila perlu seperti negara china memberantas koroptor tidak kenal siapapun sikat habis!!

    Reply
  4. Jadi terbukti sekarang, bahwa pemerintahan Gubernur dan Wagub DKI sekarang tidaklah lebih baik dari pemerintahan Gubernur2 DKI sebelumnya, bukan ?! 🙂

    Memang gembar gembor rencana perubahan DKI itu besar2an di ekspos di media massa dan sampai buyar2 mulut pemimpin DKI berorasi mempromosikan agenda kerjanya ke depan tiap menit. tapi hasilnya ? selalu kembali ke NOL. mentah terus. bukan karna agenda kerjanya jelek, tapi pelaksanaannya sama sekali tidak serius dari pemimpinnya. kalau serius, tentu semua kemungkinan dan langkah2 preventif telah dilakukan supaya bisa gol.

    Contohlah cara kerja bu Risma dari Surabaya. Di bawah kepemimpinannya yang jauh dari gembar gembor media massa, kota Surabaya tidak kalah maju dibanding kota DKI Jakarta. Berbagai penghargaaan terus menerus mengalir diterima bu Risma. Gubernur DKI dan Wagub musti sowan dan belajar banyak dari bu Risma. Ia lebih pantas didukung jadi Presiden karna prestasinya yang sudah berbicara banyak itu sebagai bukti otentik.

    tapi semua kembali lagi pada dasar : Tuhan yang mengangkat Gubernur dan Wagub, biarlah Tuhan sendiri juga yang melengserkan mereka bila tidak becus bekerja 🙂 merdeka !

    Reply
    • hehehe kenapa grace sepertinya tidak begitu suka dengan pemerintahan jokowi ahok?. Apakah karena pilpres? :). mereka berdua paling tidak lebih baik dari sebelumnya.. mereka berusaha melawan sesuatu yg sudah mendarah daging di pemerintahan.. yg sebelumnya sesuatu yg salah sdh dianggap benar. kenapa kita lihat pemerintah DKI skr dan sebelumnya terlihat sama. karena aparatnya sama.. bedanya yg skr pemimpinnya berusaha memperbaiki sesuatu yg salah..yg dulu ikut menambah kesalahan

      tentang ibu Risma. ibu Risma memang bagus, tetapi beliau tidak mengetahui apa yg telah dilakukan pegawainya. yang penting program kerja bu Risma terlaksana.

      di DKI program kerja terlaksana, dan juga pegawai tidak boleh main2. karena permainan para bawahannya diketahui pimpinan. Ini yg tidak disukai pimpinan DKI

      Kenapa pemerintahan di Surabaya lancar2 saja?. karena bu Risma tidak terlalu ketat seperti di DKI, sehingga para bawahannya tidak terlalu mempersulit bu Risma juga

      Perbedaan di DKI dan Surabaya, menurut saya karena pak Ahok. Jika pak jokowi sendirian, maka akan sama seperti ibu Risma. Beliau berdua tidak akan mampu mengontrol semua sendirian

      Reply
    • jgn membandingkan surabaya (6,6t) dengan DKI Jakarta (72t), APBD mereka beda jauh. banyak pejabat/pns yg hanya ingin korupsi. jumlah penduduknya aja juga beda jauh. di jakarta itu banyak kepentingan.

      Reply
    • Bung Chandra dan bung Doko, sisi pandang kita berbeda melihat persoalan berbeda. saya tidak melihat perbedaan antara kota DKI Jakarta dengan kota Surabaya. sama2 kota. berintegrasi dengan kota2 yang berbatasan wilayah dengannya. Kalau orang2 daerah lebih tertarik ramai2 datang ke jakarta ketimbang ke surabaya, itu karna warga2 pendatang itu melihat betapa Gubernur DKI sangat mengambil hati rakyat demi memperoleh dukungan suara sebanyak mungkin buat pileg dan pilpres 2014 ini. sudah ngerampok tanah di bantaran kali, weleh dikasih unit rusunawa fully furnished + gratis sewa 6 bulan + uang pindah + kios berdagang di wilayah rusunawa tsb. wow… aji mumpung ! sedang yang PKL-PKL pembuat masalah sosial & pelanggaran hukum, dikasih fasilitas2 unit kios bagus GRATIS UANG SEWA 6 bulan + suntikan modal + dsb. Pokoknya pemprov DKI jakarta lagi gembar gembor ke media bahwa sedang kebanyakan duit jadi bisa dihambur2kan. ada fasilitas KJP & KJS. membuat KTP DKI dibikin sangat mudah. “wong cilik” dielu2kan dan diperlakukan sebagai raja di DKI dan orang2 berpendidikan dan penghasilan menengah ke atas diperlakukan sebagai sapi perah untuk tunduk pada kehendak “wong cilik” wkwkwkwk… DKI Jakarta menjadi SURGA buat para pendatang daerah sekaligus neraka buat para pelaku bisnis. SEMUA AJI MUMPUNG ! 🙂 maklum…. Gubernur & Wagub DKI yang sekarang pun juga di “import” dari daerah lain alias status pendatang. wajar merasa senasib sepenanggungan dengan para “wong cilik” pendatang lainnya. hahahaaaa…..

      Kalau pemimpin kota Surabaya kan tegas. pemimpinnya dari orang sendiri. cinta kotanya lah. makanya, peraturannya tegas. pelaksanaan kerja juga teratur sistematis. Berhasil deh. Warga2 daerah yang ingin mengadu nasib di kota surabaya tidak bisa sembarangan bersikap seenak udel-nya saja. alih2 untung, malah masuk penjara wkwkwkwk…. Dua jempol buat pemerintah Surabaya 😀 begicuu…

      Reply
      • jgn salah bung Grace, pak Jokowi & Ahok ini membangun sebuah system, membuat pagar2 yg ketat, sehingga jika kelak mereka tinggalkan, system diharapkan bisa terus berjalan. Manusia2 yg terganggu (korupsinya) inilah yg terus saja membuat segala nya tdk trlaksana dgn baik. Tidak bisa tuntas, dan dibenturkan juga dgn tingkat pemerintahan yg lbh tinggi. Manusia2 korup ini sangat menyukai situasi stall atau lumpuh, contoh simple saja, truk sampah, selama ini kongkalikong dikelola dgn swasta yg suap/bagi duit sana sini, pemda ingin berdikari, ingin beli armada truk sendiri, ini demi rakyat jakarta dan kesejahteraan petugas2 kebersihan jangka panjangnya….Nah anda tau sendiri, apa yg terjadi kemaren…Program ini dipersulit, bahkan anak buah Gub dan Wagub sendiri yg menyampaikan titipan ancaman dari swasta nya secara halus ketika rapat…belum lg kasus armada bus yg rusak/bekas, lagi2 bawahan malah menyarankan dibayar saja…sungguh perilaku yg KONYOL dan cerminan konflik kepentingan.
        Saran saya buat pak Gub dan pak Wagub, PECAT saja…jgn mutasi..tapi PECAT TIDAK HORMAT dan serahkan ke KPK.

        Sebagai warga, sdh seharusnya lah kita jg turut menuntut kinerja aparat setempat, Lurah harus tau permasalahan dan ada penuntasan. Lihat kondisi sekitar kita, got penuh sampah, aparat yg korup, laporkan, minimal ke website Lapor.go.id.

        Reply
      • Jadi bingung saya dengan pendapat grace.. bukannya kita ingin pemerataan.. mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.. Grace malah berpikir sebaiknya.

        Saya rasa pak Jokowi, tidak ingin mengambil hati rakyat. Beliau memang seperti itu, ingin semua org sejahtera

        Reply
    • Ada benarnya apa yang anda kemukakan tetapi penilaian anda terhadap JB buat saya terlalu keras dan kurang adil. Risma bagus dan beritikad untuk tetap bagus. Tetapi Risma itu orang pemkot Surabaya dari sejak awal. Kalau bicara teori 80:20 nya Pareto, dia tahu 20% yang mana yang harus dia prioritaskan untuk menimbulkan perubahan – baik orang maupun program. JB orang luar DKI, harus memimpin organisasi birokrasi (pemerintahan)yang korup, yang boleh dikatakan tidak mendukung tetapi tidak gampang (boleh) diganti. Menurut saya yang sampai pensiun berkiprah dilingkungan pemerintahan, bukan swasta, saya cukup menghargai bagaimana JB bermain cantik memimpin DKI, termasuk melalui gaya “koar-koarnya” Ahok. Belum selalu menang, tetapi sudah lebih banyak menangnya. For me the last two years adalah winning yearslah. Sabar, mbak Grace.

      Reply
    • Grace…..
      Langkah-2 yg diambil DKI-1&2 selama 2 tahun terakhir ini dah bener. Pola lelang jabatan, copot pejabat sana sini, bangun sana sini, dan sejumlah program lainnya yg masih dan blm dijalankan.
      Kenyataan di lapangan ternyata masih banyak pejabat SKPD dan PNS di bawahnya yg bermental buruk dlm kinerja.
      Tugas berat bagi DKI 1&2 (siapapun dia) yg bermental melayani masyarakatnya untuk memberantas itu semua. Butuh kerjasama dan dukungan dari pihak-2 yg ingin DKI menjadi kota yang maju, masyarakatnya sejahtera dan bermartabat.
      Jadi Grace…. jangan hanya bisa menyalahkan DKI 1&2, tapi dukung dengan masukan yg positif untuk kemajuan DKI ini….

      Reply
    • Yup, grace, saya lebih respect sama bu risma untuk perjuangan kota surabaya nya, bisa kelihatan hasilnya, kalau untuk JAKARTA BARU makin lama makin pesimis, contohnya angkot-angkot yang ngetem di depan terminal kali deres, kapan mau dibenerinnya, kemudian jalan dari situ setiap 20 meter dari kali deres ke arah tangerang , kita akan lihat orang yang berjualan buah2an dengan mobil box, coba lihat lampu yang terang benderang itu mereka mendapatkan listrik darimana?bayangkan kerugian negara atas pencurian listrik tersebut. Untuk hal- hal yang kecil saja, kita tidak melihat ada perubahan.

      Reply
  5. Di sini ada salah satu pengacau yaitu Grace, anak buah pak Kumis.

    Ayo pak Jokowi dan pak Ahok sikat semua anak buah rezim si Kumis.

    Reply
    • sepertinya bukan kumis kok. tetapi lebih suka yang naik kuda. nggak tau kenapa?. mungkin grace bisa ngasih tau kita, kelebihan yg berkuda, drpd jokohok

      Reply
    • Whoiii… Muhammad. kamu siapa sampai berani mengangkat diri jadi hakim atas saya eh ?! …

      Koment saya tujukan ke pak Gubernur dan Wagub. bukan ke kamu. kenapa kamu yang jadi sewot ? emang kamu corong perpanjangan mulut dari beliau2 itu yeouw ?! wkwkwkwk…

      Sudah jangan ribut dan jangan sok jadi pahlawan kesiangan deh buat para beliau2 di DKI tsb. mereka sudah cukup gede untuk membela diri mereka sendiri dan mempertahankan argumentasi mereka sendiri ke warganya. Nga perlu pembelaan picisan macam yang kamu buat ini. paham kan ya ?! 🙂

      Reply
      • andakan membandingkan antara jaman pak kumis dengan jokohok, lebih baik pak kumiskan. makanya anda itu buta. dijaman pak kumis dki adalah pemprov terkorup di indonesia. tidak ada pembangunan sama sekali yg ada masuk ke rek pns. untuk surabaya bu risma hanya meneruskan dari walkot sebelumnya. bu risma itu walkot yg bagus, sy juga suka bu risma. jokohok itu masih bnyk kekurangan tetapi lebih baik dari pak kumis.

        Reply
        • ah anda yang perlu diubah mindsetnya, hanya korban berita palsu, kalau bu risma hanya meneruskan kebijakan dari walikota sebenarnya, bambang DH, andaikan benar hanya meneruskan, kalau kapasitas nya tidak hebat, tidak akan maju, anggap contoh, sir alex ferguson,penerusnya david moyes, kalau tidak punya kecakapan seperti sir alex, mana bisa.Kalau si kumis, lagi enak2 di jerman, nyari duit disana

          Reply
          • gak nyambung loe dodol. baca lagi yg baik. si grace bilang jaman pak kumis lebih baik dari jokohok, gw bilang dia buta. gw bilang bu risma hanya meneruskan si walkot sebelumnya bambang.

          • Doko, anda lebih super dodol lagi. enak aja fitnah orang dengan pelesetin pernyataan yang saya buat. fitnah lebih kejam daripada fitness tahu ! 😛

            nich saya copas koment saya awal :
            ” Jadi terbukti sekarang, bahwa pemerintahan Gubernur dan Wagub DKI sekarang tidaklah lebih baik dari pemerintahan Gubernur2 DKI sebelumnya, bukan ?! 🙂 ”

            Belajar menyimak yo !

      • mas Grace, ada baiknya anda protes atau sampaikan pandangan anda langsung ke Balai Kota, supaya anda jangan menjadi corong fitnah disini atau dimana pun…Kan anda sdh dewasa toh? untuk bisa bertanggungjawab atas ucapan dan perilaku? seperti pak Gub dan Wagub yg sdh gede. Sampaikan lah, secara gentleman, segala dugaan dan tuduhan anda.
        Mengenai si kumis, ntar jg kena tuh…tunggu tgl mainnya saja, dipanggil balik jkt…

        Reply
  6. sebenarnya soal birokrasi agak susah membandingkan antara kota satu dgn kota lain soalnya setiap kota beda peraturan daerahnya seperti perdanya atau pergubnya, terkadang birokrasi terhadang disana, dan makin besar kota nya makin banyak peraturan penghalangnya apalagi negara ini suka banget buat undang-undang tapi sedikit yang mau mengawasi dan menerapkan undang2 tsb, tiap bulan tiap tahun ada undang2 dan peraturan baru yang keluar sehingga sering saling tumpang tindih dan menyebabkan banyak celah sehingga tergantun birokrasinya mau diapain itu undang2 dan peraturan, mau di persulit bukan hal yang sulit, mau di permudah juga bukan hal yang sulit, pemimpin nya pun di ping pong ke sana kemari karena pemimpin di pilih 5 tahun sekali sedang birokrasi bertahun2 duduk manis didalam sistem berurat akar menghapal semua borok dan celah yg bisa dimain2kan bersama oknum2 dari dprd sampai oknum kecamatan

    Reply
  7. Pak Ahok… lanjutkan Reformasi Birokrasi yg sudah berjalan di Pemda DKI. Kami yakin kultur yg tidak baik pasti akan semakin berkurang… Generasi PNS muda di belakang Bapak siap mengawal kebijakan Bapak dengan penuh integritas.

    Reply
  8. pak basuki… anda suda tau kan anak buah anda yang mana kerja baik dan tidak… tapi mengapa anda tdk berani menindak tegas yg kerjanya tidak benar??? ada apa di balik ini semua?

    Reply
    • Bung Indra, pak Basuki cuman posisi Wagub yang tidak punya otoritas kekuasaan apapun kepada anak buahnya Gubernur. Sekarang ini kan Gubernur lagi sibuk copras copres, mana ada waktu untuk urus anak buah ?! hehehehe… supaya kelak tidak jadi buah simalakama, para anak buahnya pak Basuki bekerja hanya berpatokan pada aturan hukum yang ada. bukan pada apa kata perintah Wagub. apalagi Wagub sendiri tidak berani mengambil alih tanggung jawab wewenang tugas yang melanggar aturan hukum tsb. mana itu jelas2 perda DKI dan pergub DKI yang dilanggar. ngeri lah para anak buah tsb dijadikan tumbal. cari selamat sendiri2. Gubernur dan Wagub bisa dimakzulkan atau tidak terpilih kembali stelah 5 tahun. sedang PNS abadi sampai usia pensiun jadi pegawai disitu. mending pilih bertahan kan ?! hehehee….

      Reply
      • yup, kita berasa kaya jalan di tempat nih untuk jakarta baru, ga kelihatan perubahannya, untuk hal2 yang kecil, iklannya aja yang kegedeaan, menggembor2kan keberhasilan , tanah abang, tetep aja macet sampai sekaarang, pKL diungsiin ke blok g, angkot2 ngetem didepan, sama saja, tidak terlihat satpol PP

        Reply
        • Anda sudah protes belum ke Camat atau Lurah setempat bung? emang mereka manusia atau hewan? harus selalu dicambuk atasan nya buat bekerja??? Pak Gub dan Wagub sdh buka jalan, aparat setempat harus melanjutkan dan masyarakat harus menjaga nya, dgn berlaku tertib dan kritis! Baru sebuah system bisa berjalan baik…

          Reply
        • sebelum para PNS diDKI di rombak total. sepertinya sulit terlihat bagus. dan penegakkan hukum digalakkan sulit untuk tertib.. Pak ahok pernah bilang, setelah Undang2 ASN berlaku..kita lihat saja nanti.. Tidak mungkin 2 orang pemimpin mengatur seluruh warga.. harus di bantu PNS. tetapi jika PNSnya bermain.. ya sulit

          Reply
  9. Terlepas pro dan kontra kebijakan yg diambil masing-masing birokrat daerahnya, yg penting adalah tetep pengawasan (Itwilprov kurang maksimal, bahkan mandul) dan yg paling penting adalah ketegasan penerapan hukum yg hrs disinkronkan, dari pemprov DKI sendiri, polisi, kejaksaan dan hakim…yg kecil dulu soal hukum TIPIRING tidak usah dipenjara, cukup terapkan HUKUM CAMBUK akan jadi solusi yg mumpuni, bahkan nilai kejutnya melebihi panaz api neraka…

    Reply
    • harusnya rakyat bersatu dan rame2 usulkan ke DPRD ya, supaya mrk bikin aturan hukuman cambuk ini….bisa melalui petisi mgkin…

      Reply
  10. Pak Ahok, depan rumah saya di Jakarta Timur sekarang ada bengkel las berdiri di atas jalur hijau. Saya heran orang itu bisa buat bangunan permanen tanpa IMB dan yg kelewatan adalah bisingnya suara yg dihasilkan oleh bengkel las itu. Mereka bekerja sampai malam, sangat menganggu kami sekeluarga. Koq bengkel yg ribut itu bisa dikasih ijin oleh Kelurahan Duren Sawit yg jaraknya hanya 50 meter dari bengkel las itu, padahal daerah kami adalah daerah perumahan bukan untuk komersial. Pasti mereka bayar orang kelurahan ya pak?! Mudah2xan keluhan saya ini didengar atau diperhatikan oleh pak Ahok.

    Reply
  11. muhammad dan grace
    saya sudah baca komentar kalian berdua di atas, kalean sama-sama buat perjanjian bertemu ke balai kota dan berargumentasi di depan pak ahok ya
    hehehee

    Reply
  12. test case, tebang papan iklan yang berada di jalur hijau pasti ada pns yang mencak2 lalu ngadu ke moko, karena terima setoran tuh orang, contoh mudah yaitu pada saat tanggul BKB jebol, disuruh P’Gub pindahkan tidak dipindahkan juga karena masih urus administrasinya itu kata si moko

    Reply

Leave a Reply