Ahok.Org – Dengan dipecahnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi dua dinas, yaitu Dinas PU Jalan dan Dinas PU Tata Air, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengharapkan 3.000 fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang yang belum diserahkan dapat tertagih secepatnya.
“Jadi ada 3.000 SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) yang mesti dikejar. Mereka (pengembang) belum serahkan pada kita,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/9).
Ribuan fasos-fasum yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI antara lain jalan dan marka jalan. Tak tertagihnya fasos-fasum tersebut dikarenakan Pemprov DKI tak mampu meminta kewajiban para pengembang tersebut.
“Ini seharusnya tugas dari Dinas PU DKI untuk mengejar 3.000 fasos-fasum tersebut. Tapi enggak terkejar, karena tugas Dinas PU terlalu luas, banyak dan berat. Akibatnya banyak yang enggak tertagih, masih ada di tangan pengembang,” ujarnya.
Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok ini, mengharapkan dengan terbaginya Dinas PU menjadi dua dinas per Januari 2015, maka ribuan SIPPT yang menjadi fasos-fasum milik Pemprov DKI dapat tertagih semuanya.
Nantinya yang akan menagih fasos-fasum tersebut dari tangan pengembang adalah Dinas PU Jalan.
“Makanya saya tanya komitmen Dinas PU, sanggup enggak menagih ini. Ternyata ada missing link segala macam. Saya harap dengan adanya dua dinas ini bisa dikejar semuanya,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.
Dijelaskannya, Dinas PU Tata Air akan lebih fokus mengerjakan pengendalian banjir, pengendalian limbah dan pengendalian pantai.
Sedangkan Dinas PU Jalan lebih konsentrasi mengerjakan empat urusan pokok, yakni pengembangan jalan strategis, jalan inpeksi, jalan khusus dan fly over.
“Kita ingin nambah jalan. Itu yang dituntut para pengamat. Kan kita sudah bikin jalan-jalan inspeksi. Kita juga mau bikin fly over dan underpass, pengelolaan jaringan utilitas, pengendalian area penembang. Semuanya itu bisa dikerjakan kalau kita pisahkan urusan jalan dengan urusan sumber daya air,” jelasnya. [Beritasatu.com]
Good Pak..cuma tidak ngerti aja dengan struktur pemda DKI yang begitu besar SDM nya apakah tidak dibagi-bagi menjadi sub Bidang – sub bidang.. Harusnya sih ada, contoh bodohnya saja kalau di perusahaan yang jual beberapa produk seperti : mesin cuci, panci masak elektronik, mesin hitung uang misalnya..pasti setiap produk ada Sales, Supervisor dan Sales Managernya yang bertanggung jawab atas penjualan produk tersebut…diatasnya ada GM yang atur dan targetkan penjualan secara keseluruhan, termasuk untuk atur support, delivery, penagihan, dst….Pemda kan juga bisa menerapkan sub. bagian-sub.bagian yang dianggap perlu untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan ke atasan masing-masing, hingga sampai ke Kabag, dst…Kalau ada masalah di delivery misalnya untuk di perusahaan, tinggal Supervisor atau Leader Delivery yang di panggil management atau bisa juga GM untuk diminta pertanggung jawabannya…kalau tidak bisa bertanggung jawab atas tugas, tanggungjawab dan kewajibannya…ya di pecat….masa tidak bisa selesai urusan jalan dan sumber daya air dengan SDM yang demikian banyak Pak ? SOP dan sistemnya yang mungkin harus dibenahi Pak…menurut saya PNS DKI terlalu banyak yang kerja dilingkungan atau dalam kantor balaikota dibandingkan yang kontrol lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Coba aja Bapak test yang sederhana saja, panggil 1 staff PNS DKI bagian sumber daya air yang paling rendah jabatannya Tanyain :
1. apa saja tugas dan tanggung jawab dia
2. standar kerja yang diharapkan dari dia
apa
3. metoda dan cara kerja gimana dan apa
saja yang sudah dia lakukan untuk
menjadi bagian dalam mewujudkan
Jakarta Baru ?
Kalau jawaban staff ini, sesuai dengan harapan Bapak, artinya Bapak boleh berlega hati, karena program Bapak akan jalan dengan baik..tapi kalau ngak…artinya organisasi Bapak perlu dicek lagi dimana salahnya…kenapa perintah bisa hilang ditengah jalan dan tidak semua orang tahu… Kalau Bapak baca buku perang Tiga Negara..jendral akan memeriksa perintahnya apakah dimengerti atau tidak, ya dia akan tanya pada prajuritnya yang paling tolol dan bodoh duluan…ngerti atau tidak perintah Jendralnya apa…kalau dia ngerti, artinya dia mungkin bisa menang perang .Karena yang bodoh dan Tolol aja tau perintah jendralnya dia mesti lakukan apa. Tapi kalau tidak ngerti, ya maaf ngomong aja, atasan prajurit itu yang harus di PECAT karena tidak becus urus orang dia….Semoga bermanfaat …Salam…Go…JB
Wacana INI sudah berbulan-bulan yg lalu,cuma ga dikerjakan…ya percuma!?
bagaiamana kalau dibuat list di website…kalau masyarakat sekitar dan pers tahu siapa saja…mungkin bisa bantu “menagih”…. dan mungkin juga para developer ini akan berusaha untuk keluar dari “daftar hitam” tsb….
Sebenarnya masalah ini masalah kecil pak.
Nih rakyat kasih solusinya.
1. Bapak Ahok tulis saja di website bapak alamat website pengembang + no telp pengembang + alamat email pengembang + nama ceo pengembang + alamat lengkap pengembang satu per satu secara benar, lengkap dan detil datanya.
2. Bapak Ahok minta kepada setiap pengembang untuk bikin apartemen/kondominium total 123 lantai yang murah buat rakyat lengkap dg semua fasilitas berikut dg jalan dan angkutan umumnya.
3. Nah 12 lantai pertama digunakan untuk area komersil yaitu lapak 2 x 2,5m untuk pengusaha ukm
4. Pak Ahok suruh aja 5 orang PNS dinas PU untuk menagih dan mencek langsung, ingat suruh bawa perekam video pada waktu melaksanakan tugas.
5. Beres kan pak…