KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, LAWAN KORUPSI!, NEWS » BTP Minta Inspektorat DKI Lebih Aktif Cegah Korupsi

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta Inspektorat DKI berperan aktif melakukan pencegahan tindak korupsi di satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Tugas Inspektorat membantu SKPD/UKPD yang mungkin tergoda (main) untuk hilangkan kesempatan itu. Kenali masing-masing SKPD/UKPD, sehingga bisa diketahui karakter orang ini bagaimana. Harus setajam itu. Kasih tahu kalau ini tidak bisa, itu tidak bisa,” kata Basuki, usai menyaksikan penandatanganan komitmen integritas pengawasan Inspektorat DKI, di Balai Agung, Rabu (4/2).

Oleh karena itu, kata Basuki, Inspektorat DKI hendaknya diisi oleh orang jujur mengingat tugas yang diemban bukan menangkap kesalahan yang dilakukan SKPD/UKPD, melainkan membantu pencegahan korupsi.

Inspektorat DKI, lanjut Basuki, juga harus berlaku selayaknya orangtua yang membantu anak-anak tidak di jalan yang salah. “Jangan lah kayak dulu, sengaja dibiarkan di jalan yang salah terus diperes,” ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyindir jajaran Inspektorat DKI sebelumnya yang memanfaatkan kesalahan pegawai untuk mengambil keuntungan sendiri. “Kan (memanfaatkan) gitu enggak boleh. Ada oknum LSM, aparat, yang main, Inspektorat harus bantu. Inspektorat masih ada yang pakai HP mahal itu pasti orang lama,” ungkapnya.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, berjanji siap mengubah paradigma lama tersebut. Di masa mendatang, auditor Inspektorat DKI harus melakukan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan penyelewengan.

“Kalau sekarang kan mereka-mereka ini jadi semacam pembina, pengendali, sahabat, dan teman. Jadi dia tidak boleh gembira kalau temannya tersangka,” tegasnya. [Beritajakarta]

  • Share/Bookmark

4 Responses to “BTP Minta Inspektorat DKI Lebih Aktif Cegah Korupsi”

  1. Pak Gubernur

    Saran cara mengatasi Korupsi di Pemprov DKI

    Ke 1.
    Moratorium Penerimaaan PNS

    Ke2.
    Tawarkan pensiun Dini karena sudah kebanyakan PNS
    Makin banyak PNS makin banyak kemungkinan terjadi kesempatan dan kebocoran anggran

    Ke3.
    System diperkuat dan selalu menggunakan system yg Profesional

    Ke 4.
    IT diperbaharui

    Ke 5.
    Kesra di naikkan

    Ke 6.
    Menggunakan Konsultan Internasional, KPMG,Deloitte dll,biar mereka yg membuatkan system dan membant inspektorat dan Gubernur secara Objektif dan Legal

    Note:
    Mereka tidak akan mungkin mau disogok,apabila ada data yang bodong ,ini fakta
    Karena reputasinya Internasional

    Ke 7.
    Menggunakan Kontraktor atau suppiler yg bonafide atau kelasnya Internasional ,jangan tanggung tanggung
    BUMN dll

    Contoh:
    Buat dan perbaiki jalan ,Kota internasional maka gunakan kontraktor kelas international dan semua jalan besar kelasnya klas 1

    Buat sheet pile kali miring miring,tidak rapih ,tidak dipasang pagar besi atau tembok ,nanti orang kejebur ,
    Gunakan Konsultan asing dr Belanda atau Amerika.
    Jangan tanggung tanggung

    Kontraktornya BUMN

    contoh lain:
    Stasiun Pompa
    1.Yg jaga tidak gunakan seragam tidak pakai sepatu
    2.Rumah Pompa warnanya blentang blentong
    3.Tidak ada pengaman pagar
    4.Dilihatnya tidak elok

    Buat semua standardnya sama ,seperti Kota kota Internasional

    Karena dengan dibuat bagus maka secara tidak langsung mendidik untuk bersih dan disiplin

    Reply
  2. Usulan yang Baik, semoga pak AHok atau stafnya mebaca usulkan diatas dan dapat diimplementasi segera, kami rindukan Jakarta me punyai jalan yang berkelas International.

    Reply
  3. tambah asyik saja.

    ijin membangun melanggar perda minimal 200jt sebagai ongkos tutup mata.

    inspektorat ngapain aje?

    Reply
  4. Masih Sulit Pak Ahok mencegah dan memberantas korupsi. Beberpa alasan:
    1. Masuk PNS dulu hanya segelintir itu anak buah Bapak yang murni tanpa uang embel-embel. Kapan uang mereka kembali?
    2. Budaya “orang timur” masih kental. Para tamu di beberapa kantor SKPD/UKPD masih juga tertangkap mata telanjang menyisipkan Ankpauw berisi rupiah. apakah tiap sudut kantor bisa pasang CCTV?
    3. Budaya antri belum. Jalan TOL (artinya pakai nambah uang sedikt agar cepat) masih digunakan masyarakat apabila anak buah bapak tidak langsung mengerjakan sesuatu yang diurus.

    Reply

Leave a Reply