KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » BTP Soal Kinerja SKPD DKI

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk membenahi kinerja birokrat di DKI Jakarta tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpinnya.

Basuki berpendapat, ada pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah bekerja dengan baik, tetapi usahanya tidak maksimal karena tidak didukung dengan kinerja bawahan yang baik pula.

Ia pun mencontohkan berbagai permasalahan yang terjadi di dinas selama ini, seperti truk sampah yang beroperasi di luar jam operasional, gaji petugas kebersihan, sistem pengangkutan sampah, retribusi di TPA Bantar Gebang, hingga melonjaknya jumlah petugas kebersihan.

Menurut Basuki, persoalan-persoalan itu muncul karena ada oknum-oknum di tingkat bawah yang telah sejak lama melakukan pelanggaran demi meraup keuntungan sendiri.

Saat ini, jabatan Kepala Dinas Kebersihan DKI dipegang oleh Saptastri Ediningtyas (Tyas), yang mulai menjabat per Februari 2014, menggantikan Unu Nurdin. Tyas tadinya merupakan wakil Unu. Saat ini, Unu telah dipindahkan ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sementara itu, wakil dari Tyas adalah Isnawa Aji, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Tambora.

“Bu Tyas itu ditipu oleh anak buahnya. Tadinya kita pikir dengan mengganti Pak Unu, masalah selesai. Bu Tyas sama Pak Aji sudah bagus, cuman kan di bawahnya itu. Mereka (Tyas dan Aji) dikadalin bawahannya,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Karena itulah, Basuki menegaskan, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tes terhadap pegawai di eselon III dan IV (golongan III-C hingga IV-A).

“Tidak usah pintar-pintarlah. Kalau terlalu pintar, nanti malah mintarin kita,” ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diketahui, dalam rapat Kamis kemarin, Basuki mengungkapkan kekesalannya terhadap jajaran Dinas Kebersihan DKI yang belum memberikan data tentang petugas kebersihan. Ia pun menegaskan, bila dalam waktu dua pekan data tersebut tidak juga diberikan, maka ia mengancam akan memutasi 90 persen pejabat Dinas Kebersihan DKI.

“Saya akan pindahkan Anda semua ke dinas lainnya, seperti Dishub atau Satpol PP, yang tinggal menunggu jalan saja. Ngapain punya banyak orang, tetapi kerjanya tidak ada?” tekan Basuki. [Kompas.com]

  • Share/Bookmark

10 Responses to “BTP Soal Kinerja SKPD DKI”

  1. Pak wagub,., ngga semua pegawai begitu pak.. saya rasa tinggal dicari bukti, kalu udah ada bukti yang cukup.. laporin aja ke pak gub.. trus langsung dimutasi aja.. hehehe

    Reply
  2. pak Ahok,kalau tidak dibabat habis sampai ke akar2nya,sudah tidak mungkin kinerja skpd2 bisa membaik,kebobrokan sudah berpuluh puluh tahun tersistem,ditaruh orang yang bagus pun langsung masuk ke sistem yang bobrok pak.

    Reply
  3. Copas : ” Tidak usah pintar-pintarlah. Kalau terlalu pintar, nanti malah mintarin kita,” ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

    wah pak Ahok… karna anak2 buah bapak tidak pintar2 makanya mereka memeras warga dan ber-korupsi ria berjamaah sebab mereka sangat menyadari, mutu skill mereka rendah, intelegensi mereka jongkok, prestasi mereka tidak ada yang bisa dibanggakan saat harus berhadapan dengan orang2 petinggi perusahaan yang berpendidikan tinggi, wangi bau tubuhnya dan berpakaian sangat profesional. sedang para PNS jajaran pemprov punya baju seragam bak housekeeping hotel atau petugas cleaning service. Jadi satu2nya prestasi yang mereka bisa raih dan lakukan adalah dengan mampu memberikan setoran uang ke atasannya dari hasil memeras warga yang membutuhkan jasa mereka pak. smakin besar uang setoran ke atasan, semakin mereka dapat promosi jabatan dan disukai atasan.

    Jadi, pak Ahok harusnya pilih orang2 yang benar2 pintar dan punya skill dalam tugasnya layaknya orang2 bisnis profesional. karna prestasi lah yang dikejar orang2 pintar tsb.

    Tapi dengan motto kerja yang bapak katakan diatas, saya jadi sangat menyangsikan niat bapak untuk memajukan kesejahteraan warga DKI disini pak. Mudah2an, pak Ahok tidak sungguh bermaksud demikian seperti yang bapak katakan itu.

    Reply
  4. Pak JB

    1.
    setuju tdk usah terlalu pintar2 ,kl perlu SMA saja
    sebab kl tidak keliru Oknum Dishub yg didug aterlibat Korupsi yg sedang ditangani kejagung

    Gelarnya ; Ir + MT

    Kalau orang pinter berbuat jahat ,akibatnya besar sekali

    malah bisa melakukan Koruspi dibungkus peraturan

    Yg pinter seperti itu

    Jadi sebelum korupsi ,dia pikirkan buat Aturannya dulu seperti apa, setelah Aturan dia buat dia melakukan Korupsi berbalut Aturan tersebut.

    Jadi The New Generation dan Sophisticated Corruption Modus now ; saya sebuat sebagai

    “CONSTITUTIONAL CORRUPTION”

    Sehingga KPK dan aparat Hukum kl tidak cermat dan tanggap mengatasinya ,The worst kena pasal yg paling Rngan

    Mulanya yg koruspi kan jalan terus,tenang tenang saja ,senyam senyum,melambaikan tangan ,dijenguk daun muda senyam senyum.

    Contoh:

    Misalnya :
    produk sasaran yg mau dibeli atau speknya ,dijadikan peraturannya

    sehingga produk lain tidak ada yg bisa masuk

    Usul kedepannya ,peraturan disebut Brand Brand Dunia yg sudah teruji mutunya:

    -Misal Pengadaan Bus trans jakarta harus
    1.
    menggunakan Merk merk yang sudah teruji di Dunia seperti misalnya ;
    Scania,MAN.VOLVO atau Mercedez Benz

    2.
    Atau Merk merk yang diluar disebutkan diatas dengan sayarat:

    a.Masa percobaan penggunaan selama 5 tahun
    b.Pembayaran dilakukan setelah 5 tahun dan dengan sayarat tidak ada permasalahan sesuai yang dicantumkan didlam Kontrak
    c.Menyertakan Sertifikat ISO dari badan Internasional
    d.Menyertakan Standby letter of Credit sebagai persyaratan jaminan mutu selama 10 Tahun.
    e.Surat pernyatan bahwa apabila terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kontrak pembelian atau tindakan pidana Korupsi atau pidana penipuan maka para pihak yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab:

    a. MFR
    b.Supplier
    c. Pejabat pelaksana lelang
    f.Pemprov DKI dibebaskan dari seluruh kewajiban pembayaran apabila Tindakan pidana ditemukan atas pengadaan tersebut

    Kira kira gitu Pak

    Jd kalau yg mutunya atau Brandnya tidak se Top Brands

    Ditambahkan persyaratan spt itu

    Jadi agak mirip
    Apple to apple comparison

    Reply
  5. Kepada YTH SDr AIL dan Grace

    Sdr AIL
    sudah tidak perlu cari bukti sudah terbukti jelas walaupun saya bukan PNS DKI

    ke 1.
    Hasil laporan ex kepala kebersihan yg dulu + Inspektorat sebanyak 3,000 pegawai
    sekarang dibilang 10 ribuan ,apa perlu bukti lagi

    Ke 2.
    Kalau mau melihat sesuatu supya kita tidak terbohongi dan pasti akurat , saya beritahu caranya. yaitu reslut oriented. Orientasi pada hasil.

    yaitu buktinya apa :
    Masalah sampah jakarta gak pernah beres dengan tanpa Korupsi.

    Anda setuju dengan saya?

    Kita kan sudah Merdeka 70 THN dr dulu kan malah tambah maju yg ngurus sampah ,sekarang Malah Doktor (S2) kalau S2 ngurus sampah saja gak becus, Kita mau bicara apalagi tentang hari depan Bangsa KIta ,setuju.

    Kota Jakarta itu Ibukota dan metropolitan kelas Dunia.

    kalau mau bicara jujur sudah tidak boleh lagi ada penyapu jalan yang tidak menggunakan TRUCK Sweeper, selain tidak cepat, juga kurang manusiawi dan kelihatan NORAK, emangnya pertunjukan budaya .

    SDRI GRACE
    Pak wagub bilang Gak Usah Pinter2 itu kan arti kiasan ,arahnya maksudnya kalau kepinteran sekolahnya atau Degreenya suka merasa saya pikir saya pintar ,jadi kalau melakukan sesuatu yg menyimpang atau berbohong agak orang lain tidak tahu.

    Semua orang yg melakukan Korupsi pikirannya sama

    Gak bakalan ketahuan ,artinya dia anggap orang lain bodoh .

    kalau dia yakin pasti ketahuan mana mau ada yg Korupsi

    Reply
  6. @Grace bukan pintar bodoh yang jadi ukuran tapi Nuraninya dan sistem pengawasan, saran saya untuk pak Ahok perlu dibuat sistem pengawasan berlapis dan dikurangi tatap muka antar pegawai, coba dikontrol memakai sistem kerja swasta seperti KPI harian, audit hasil kerja Tapi untuk level pengawas perlu dicari orang yang bener ya.

    Reply
  7. Memang harus sabar, karena mafia PNS tahu, pak Ahok sebagai Wagub tidal bisa kasih tindakan langsung apt seorang Gubernur!

    Reply
  8. Mantap sekali penjelasan panjang lebar dari pak Baracuda.

    Menurut pendapat saya pak Ahok perlu menghire satu atau lebih advisor semacam strategist begitu supaya bisa membantu pak Ahok misal bisa curhat, tukar pendapat, minta pendapat, dll.

    Selain menghire 1 atau lebih advisor, pak Ahok wajibkan agar semua PNS memberikan usulan, gagasan, ide brilian setiap hari dan kepada pak Ahok dan dicatat di laptop.

    Selain itu juga pak Ahok harus mewajibkan setiap PNS untuk mencatat 10 kegiatan diurutkan dari yang paling penting untuk dilaksanakan setiap harinya.

    Kalo pak Ahok menjalankan 3 saran saya pastinya kinerja pak Ahok dan kinerja PNS di DKI akan membaik dg signifikan.

    Reply
    • sy stuju skali dgn usul2 dr bg.muhammad, komen2 dr bg.muhammad slalu bagus..
      knp tdk bg.muhammad saja yg jd advisor p’ahok, malah sy kira bg.muhammad cocok utk djadikan eselon 2

      Reply
  9. Pak ini lagi ngomongin korupsi bukan?
    hmm.. pns korupsi sekarang mungkin biasa kali ya, soalnya saya punya teman dia seorang pns di kalibata. mungkin bisa dibilang udah cukup lama mungkin 10thn lagi pensiun. dia selalu curhat pada saya setiap uang honor yg seharusnya ia dapat tapi malah dititipkan keteman sekerjanya tetapi teman sekerjanya malah tidak memberikan langsung ke teman saya malah di ambil oleh orang yg dititipkan.
    apakah ini tindakan biasa saja?

    tetapi teman saya tidak pernah marah mungkin bukan rezeki dia bilang, saya memang bukan orang pns tetapi saya penasaran apakah sistem pemberian honor itu manual?

    intinya sih, kita bisa lihat dari hal lebih kecil aja (honor) masih banyak yg korupsi apalagi yg gede (gaji).

    ya sepertinya pak wagub mesti lebih kerja keras nih kalau mau ngilangin korupsi di indonesia ini, saya berharap sih kinerja para pns di maksimalkan lagi, perarturan diperketat tetapi juga penghasilan kinerjanya harus adil biar kalangan bawah tidak makin sengsara.

    Reply

Leave a Reply