KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, LAWAN KORUPSI!, NEWS » Cegah Titipan Proyek dari DPRD, BTP Minta Rapat Direkam dan Diunggah di Youtube

Ahok.Org – Ketua Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf mengungkapkan modus-modus korupsi di kalangan penyelenggara negara. Salah satunya adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

“Soal pelaksanaan anggaran biasanya diatur oleh ketua DPRD, jadi kadang Bappeda nggak berani untuk menolak. Paling banyak itu terjadi di Badan Anggaran,” kata Yusuf saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014 di Hotel JS Luwansa di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga menjadi narasumber dalam forum yang sama mengamini penjelasan Yusuf.

Karena itu Ahok pun merancang strategi baru untuk meminimalisir upaya kongkalikong antara DPRD dengan SKPD di lingkungan provinsi DKI.

“Wallahu a’lam saya jawabnya. Tapi yang jelas bagi saya, saya sudah bilang sama SKPD, kalau rapat sama DPRD tidak mau direkam suasana rapatnya, terus di-upload ke youtube, tidak usah rapat. Jadi gak usah rapat anggaran kalau ada oknum DPRD ngotot tidak mau direkam,” ucap Ahok kepada wartawan usai acara.

Ahok menegaskan tak semua oknum DPRD berperilaku korup. Dia yakin usulnya untuk merekam dan mempublikasikan rapat anggaran itu akan diterima.

Walau begitu, Ahok siap jika nantinya DPRD menolak untuk direkam dan DKI tak punya APBD 2015.

“Kalau mereka tetap protes, tidak mau lakukan, kami memilih tidak usah rapat APBD. Kita gunakan APBD tahun lalu, karena APBD 2014 pun sudah hampir RP 80 triliun, sudah banyak banget. Itu saja enggak bisa dipakai semua,” ujarnya. [Detikcom]

  • Share/Bookmark
Tags: , , ,

3 Responses to “Cegah Titipan Proyek dari DPRD, BTP Minta Rapat Direkam dan Diunggah di Youtube”

  1. PAK GUBERNUR

    1.
    KALAU KIH SEPERTINYA SETUJU

    2.
    KALAU KMP SEPERTINYA TIDAK SETUJU
    PROYEK2 TSB RAZANYA LEZAT SEPERTINYA

    KL TIDAK ,BAGAIMANA BISA NAIK LAMBORGINI DAN JAGUAR???

    Reply
  2. pak ahok maap sebelumnya soal kebijakan pelarangan motor di tamrin saya rasa itu kurang tepat kemacetan itu sepenuhnya kesalahan motor, penyebab sebenernya adalah:
    1. masyarakat tidak taat pada rambu rambu lalulintas, dan kesadaran terhadap aturan kurang ( 50% )
    2. angkutan umum yg suka getem di sembarang tempat dan mengambil penumpang sembarangan tempat, sering kali nyetirnya kaya org gila (paling sering terjadi di dki) ( 20% )
    3. kapasitas jalan dan kendaraan memang sudah tidak sesuai (10%)
    4. penataan bangunan dan jalan amburadul memang sudah dari sulu (10%)
    5. penyebab lainnya (10%)

    solusi paling tepat: membuat aturan yg ketaat terhadap pelangar lalu lintas, tapi jgn membuat aturan aturan yg kaga jelas, contoh aturan polisi yg paling kaga jelas: menyalakan lampu motor siang hari????? buat apa coba fungsinya tidak jelas

    Reply
  3. maap yah pak hanya saran saja, karena menurut saya itu kebijakan yg kurang logic sebaiknya di kaji ulang.
    oh iya pak ahok 1 lagi pak, busway masih kurang banyak tuh pak masih numpuk, saya naik numpuk banget terlalu sesak melewati kapasitas, dan keamanan di halte busway dan di dalam buswaynya kurang pak

    Reply

Leave a Reply