Diprotes Ketua RT RW, Ahok Tegaskan Insentif Harus Berbasis Kinerja

7
75

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat diprotes perwakilan RT dan RW di Jakarta soal kewajiban membuat kaporan kondisi got di wilayahnya melalui aplikasi Qlue. Ahok menekankan dirinya tidak pernah bermaksud menambah beban kerja mereka.

Dia menjelaskan, RT dan RW dalam setiap wajib melapor sebanyak 90 kali agar bisa mendapat uang Rp 900 ribu. Artinya, sehari mereka cukup melapor 3 kondisi got dalam sehari.

“Dia itu pengertiannya mesti buat laporan terus. Artinya kan gini, bukan maksudnya mewajibkan dia sehari tiga kali. Kan dia ingin dapat Rp 900 ribu. Ini berbasis kinerja, itu dibagi menjadi 90 laporan. Kalau mau dibagi kan sehari tiga saja,” ujar Ahok di Setu Babakan, Jl Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (28/5/2016).

Ahok menggarisbawahi siapapun yang ingin mendapat insentif maka harus bekerja dengan baik. Baginya tidak ada yang bisa didapat secara cuma-cuma.

Terlebih laporan yang harus di-update tidak melulu harus terkait kondisi negatif. Pihak RT dan RW juga boleh melaporkan alias memamerkan kondisi got di lingkungannya yang bersih dan baik.

“Yang penting kan kamu kalau kamu mau dapet Rp 900 ribu harus berbasis kinerja enggak bisa ambil doang. Kan anggaran kita berbasis kinerja, nanti menyalahi aturan. Kalau kamu laporan, laporan baik juga oke kok,” jelasnya.

“Ini kan laporan membantu, untuk warga agar hidup lebih baik. Kalau RT/RW sama lurahnya enggak benar, bisa enggak mereka laporan ke saya? Itulah sarana pakai Qlue,” tutup Ahok. [Detik.com]

7 COMMENTS

  1. OmSak pemberitaan seperti ini sebenarnya harus diinfokan lebih kuat karena publik sudah (saya juga) bahwa Gub hanya memerintah dan untuk itu diberi uang. Yang sebenarnya kalau dilihat diatas, RT/RW minta uang/dana lah i ya diberi tetapi itu bukan hadiah bukan gratifikasi bukan upeti, untuk itu kamu harus kerja. Dana dikeluarkan karena ada yang harus dikerjakan. Sepertinya RT/RW ini primitive banget masak iya langsung ke dprd karena merasa dihargai HANYA Rp10.000,00 alamaak katahuan sebenarnya siapa mereka. Iyalah baiknya kalau mereka dihargai dengan 12,1T nah ini lebih layak pasti merasa disanjung!! Kita melihat disini mentalitas kerajaan orba mereka yang sepertinya masih menguasai RT/RW yang ada ini dan ini harus diganti. Ibaratnya sekarang tidak ada lagi. Apalagi yang paling utama kalau mereka tidak menguasai IT. Ganti saja hanya jangan buka pertengkaran gitu Om, ganti saja sama yang bisa dan mau.
    Sepertinya mereka juga tetap mau bercokol tapi dengan maunya sendiri dan menuntut untuk mendapat uang dari pekerjaannya yang katanya sukarela dan dipilih oleh masyarakat setempat.
    Nothing is as taken for granted every1. Nah engga ngerti lagi!?

  2. OmSak, Tema seperti ini dan yang sudah beredar di media sebenarnya kan harus ada yang mengcounter. Ibaratnya inovasi/kebijakan PakGub itu harus ada yang menerjemahkan/meluruskan sehingga tidak ambu randul dan terjadi lagi-lagi sepertinya Gub ini repressive sekali. Tetapi kalau melihat katanya survey bahwa mayoritas PNS tidak menyukai Gub maka bisa dimengerti bahwa tidak ada yang (mau) melakukan counter ini. Apa saya mengerti dengan betul. Bagaimana dengan Kominfo bukankah telah diminta PakGub dalam rapim beberapa kali agar mengcounter yang beredar di media, ibaratnya diluruskan: begini kebijakan Gub itu.
    Mungkin dikirimkan orang ke Kominfo untuk tugas ini kan PakGub sendiri mengatakan kepada Pak Ii kalau Kominfo tidak bisa maka akan dikirimkan orang untuk itu. Sepertinya Berita Jakarta itu tidak tanggap, gagap, tidak cerdas apalagi innovative jauh, harus menjadi lebih “aggresive” dan tanggap.
    Bagaimana OmSak, Pak MS dan Ayahnya Aidan (sudah sembuh bocahnya?).
    Saya kira disini PakGub harus “dibantu” untuk apa punya staf punya walikota yang dibayar begitu mahal. Kalau wagub forget it,
    dia seperti orang terima gaji buta, Jakarta bukan Blitar, berhasil di Blitar bukan berarti akan berhasil di JKT. JKT itu keras Bung! Dan not at least Djarot bukan Joko, meski sama2 Jawanya! Memang ada Jawa dan Jawa. Please note it! Ayo kerja kerja kerja!

  3. share aja nih..banyak RT/RW yang gatek atau lebih parah lagi..ngga punya android mobile phone. Jadi harus di koordinasikan dan diinformasikan dengan jelas..misal RT/RW bisa dibantu warga yang memeiliki mobile phone berbasis android/ngerti pakai QLUE..dan /atau CSR bisa berikan mobile phone basis android kepada RT/RW..saat pemilihan RT/RW..Lurah meminjamkan mobile phone tsb (sumbangan CSR) kepada RT/RW terpilih…sebagai sarana dan juga konfirmasi jabatannya..

  4. cara lain mempermudah RT/RW memiliki mobile phone berbasis android..Pemprov DKI bisa kerja sama dengan merk merk yang beredar untuk memberi kemudahan (harga & pembayaran) kepada RT/RW yang membutuhkannya. Syarat menunjukkan surat pengangkatan RT/RW dan KTP nya. Win WIn solusi..pemilik merk mobile phone akan advertise [menjual dengan harga modal + training singkat] dan RT/RW tidak dibebankan bahkan akan rajin.

    BIG QUESTION: jika RT/RW melapor 1000 x dalam sebulan..apakah TKD nya bertamabh ? he..he..harus jelas aturan maennya bos !!

  5. secara pribadi, saya sangat setuju pada penerapan insentif berbasis kinerja.

    Secara langsung akan sangat berdampak besar pada fungsi pelayanan pemerintah, dengan ini saya pun optimis good governence bisa diwujudkan dimasa depan.

    • Pada prinsipnya semua uang yang dikeluarkan berapapun itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak perlu tersinggung ini dan itu. Mau/Minta uang untuk apa gitu ajah! Apalagi kalau itu masuk APBD. Tetapi RT/RW ini sudah bercokol sejak jaman purba jaman kerajaan sekarang dengan adanya serba transparansi, profesional dan Qlue dan kerjacepat, abislah. Sekarang sudah berubah pemerintahan Pak RT/RW tinggalkan paradigma gunungkidul!

  6. @moti. kalau 3 aja dilapor sungguh2. itu sudah berkah buat rakyat jakarta

    soal RT/RW gaptek itu mah alibi aja bosss.
    umur 75 kalau niat belajar tuh sebentar aja. yang ada tuh malas dan alibi aja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here