Ahok.Org – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengendus indikasi adanya kerugian negara sebesar Rp 4,9 miliar dari BUMD DKI di bidang pengelolaan daging, PD Dharma Jaya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun menanggapi temuan BPK itu.
“Kalau memang korupsi, tangkap aja. Suruh Jaksa. Korupsi-korupsi gitu tergantung aparat yang bisa nangkap,” ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp 1,1 miliar dari PD Dharma Jaya. Perusahaan itu hingga kini tak menyumbangkan dividen ke pendapatan asli daerah (PAD).
Meski begitu, Ahok menyatakan, pihaknya belum dapat membubarkan BUMD itu. Malah kini Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 15 miliar kepada BUMD DKI itu mengingat kebutuhan daging semakin meningkat.
Apalagi, aset-aset Dharma Jaya terbilang cukup besar. Di antaranya, 200 ribu hektar lahan di Perth, Australia. 30 Ribu hektar dari lahan itu pun sudah dibuat kandang sapi dan sisanya masih berbentuk savana. Kemudian PD Dharma Jaya juga memiliki saham di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Surabaya yang merupakan produsen daging terbesar di Jawa Timur serta aset berupa mesin pemotongan hewan.
“Makanya kita kasih PMP dulu. Kalau dibubarin kan harus bayar pesangon orang yang kerja, terus takut aset-aset dicuri. Nah, jalanin dulu, pembenahan, asetnya musti dijaga. Kalau enggak, asetnya gimana? Hilang nanti,” pungkas Ahok.
BPKP DKI menemukan pengeluaran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan PD Dharma Jaya. Hasil audit itu pun telah disampaikan kepada Pemprov DKI.
“Kita menemukan ada masalah serius di tubuh PD Dharma Jaya. Ada transaksi dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka,” ujar Kepala BPKP DKI Blucer W Rajagukguk. [Liputan6.com]
Apakah 4.9M sudah termasuk komisi yang diterima oleh manager???
Moga2 tidak terjadi di perusahaan air minum yang akan diakuisisi.
Sebaiknya pemiskinan koruptor perlu dipertimbangkan.
dirut dan direktur operasional harus bertanggung jawab dan dipidanakan, bila perlu tuntut hukman menimal 20 th dan hartanya dirampas semua untuk pemprov dki
asset ribuan hektar tanah di aussie????
koq kayak kekurangan lahan aja sih di Indonesia??
Bikin aja di sini, jangan cuman di Jawa aja, banyak pulau2 lain yg berpotensi.
hati2 pak Ahok, banyak asset yg bisa balik nama jadi milik pribadi, dgn cara perusahaan di gembosi dulu…lalu dijual murah lah asset2 nya.
Dengan alasan penyelamatan perusahaan.
Di swasta pun banyak spt ini.
ambil tanah di australia kan tidak salah. sapi2 australia terkenal sangat baik dagingnya. untuk dapat hasil maksimal, selain daging, susu, & kemudahan pakan ternak seperti kualitas rumput yang bagus… smuanya baik dibuat disana. harusnya Jakarta / Indonesia tidak bisa sampai tinggi harga daging & produk dairy lainnya karna dari tempat pengolahan negara sendiri di australia. dan masuk ke Indo harusnya juga bebas cukai. Tapi lagi2 karna korupsi, begitulah… dipermainkan harga supaya bayar harga daging lebih mahal karna seolah2 import padahal dari peternakan Indo sendiri hehehehee…. cerdik mainnya ya para koruptor negara kita ini 😉
hehehe kalo Singapore spt itu, wajar, lahan mereka hanya paviliun kecil di Asia Tenggara. Kalo Indonesia? kita punya savana/lapangan rumput yg sangat luas. Tinggal datangkan sapi nya, adaptasi, kembang biakan, pasti bisa. Atau sapi2 asli lokal, hanya diberi pakan terbaik dan teknik peternakan yg bisa dipelajari lbh baik lg.
Soal korupsi, modus spt itu terus ya, 🙂 bahan dari sini, export di proses dikit jd bahan jd, masuk lg dgn label import…
tunggu tanggal mainnya….Indonesia BARU… 😉
Betul sekali bung Wirss.. memindahkan sapi2 australia untuk diternakkan di Indo ibaratnya semudah memindahkan hewan beruang kutub dari kutub utara sana dan hewan Yetti dari tibet ke kebun binatang ragunan Jakarta / taman safari Indo ya hahahahaa…. 😀
jelas beda Grace, itu iklim nya kan drastis, tentu anda tau jg.
Kalo savana aussie, masa tdk ada lingkungan yg serupa di Indo???
o ya, tanah di australia, sebelum dibeli, apakah terjadi pengalihan kepemilikan pd waktu dekat2 sebelum dibeli pemda????
harus di teliti jg itu….
yg mengherankan anggotaDPR yg wakil partai, seharusnya UU Korupsi hukumannya diperberat 30-40tahun bahkan bisa dihukum mati!!! Masak korupsi ratusan milyar cuma 5-10 tahun, semua orang juga mau menggantikan, kalo hukumannya segitu….pantesan ga ada yg kapok! Sungguh aneh pemikiran anggota Dewan kita????
punya 200.000 hektar tanah di australia yah udah tambahin modal pak ahok, trus utus yg punya hati dan punya ilmu urusin sapi tok di australia, masa se jakarta gak ada yg pinter soal sapi, apa pinter jadi calo sapi aja hehehe