Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan terburu-buru untuk menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Monorail. Mulai 1 Juni 2014, Basuki akan menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur.
Jokowi menegaskan, pembahasan PKS monorel masih berlangsung. “Masih banyak yang harus dibahas,” kata Jokowi di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2014).
Salah satu hal yang perlu dikaji, lanjut dia, terkait lokasi pembangunan depo monorel. Selain itu, skema arus keuangan, baik dari tiket maupun pengembangan properti juga masih harus dibahas lebih lanjut.
Kendati demikian, Jokowi mengaku, PT JM telah memenuhi persyaratan PKS yang diusulkan Pemprov DKI. Hanya saja, bukan berarti program monorel langsung disetujui. “Banyak hal yang perlu dikalkulasi dan dilihat. Perlu kehati-hatian dalam mengkaji apa perlu pembangunan depo di tempat yang diusulkan, memang belum rampung semua,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, ia akan menyerahkan perihal itu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt gubernur.
Berulang kali pula Basuki menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun terkait keberlanjutan monorel. “Saya menolak (tanda tangan), ini namanya bukan politisasi, ini namanya memang monorel enggak layak dibangun (di Jakarta),” kata Basuki, Sabtu (24/5/2014) lalu.
Dengan wewenang sebagai Plt, Basuki memiliki hak untuk tidak menandatangani PKS monorel yang dinilainya banyak hambatan. Apabila PKS tidak kunjung ditandatangani, maka kepastian persetujuan itu menunggu hingga masa non-aktif Jokowi berakhir.
Basuki menilai, PT JM tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Jokowi dengan menunjukkan progres kinerja yang baik. Salah satunya terkait perencanaan pembangunan proyek monorel yang tak kunjung usai.
Rencana bisnis PT JM dinilai tidak realistis. Basuki mengatakan, PT JM memasukkan target jumlah penumpang yang terlalu besar. Sekadar informasi, di dalam PKS yang lama, ada klausul yang menyebutkan hak PT JM untuk mengelola lahan seluas 200.000 meter persegi.
Menurut Basuki, PT JM hanya ingin meraup keuntungan dengan membangun properti di stasiun monorel. Maka, Basuki lebih memilih melelang hak penggunaan udara bagi perusahaan dan meminta mereka membangun monorel. [Kompas.com]
Nunggu lagi, capek deh…batalin deh..
Jalur KA sts Jatiegara – Senen – Kota – Kp. Bandan – Tg.Priok, sebaiknya dilayangkan, bagian bawah bisa dijadikan jalan akternatip.
Penambah ruas jalan di wilayah DKI Jakarta…
Pak JB
Hebat
Untuk mengatakan tidak walaupun 1 kata itu sulit
Dan keberanian dan keyakinan untuk mengatakan tidak yang tidak diyakininya itu hal yg luar biasa.
Kemungkinan besar mereka memang tidak bisa melaksanakannya sehingga meminta hal yang mengada ngada sehingga terkesan kalu tidak jadi seakan akan bukan mereka yang tidak bisa tapi pemprov yang tidak bisa menerima permintaannya.
Biasa dalam bisnis besar unsur macam macam involved.
kondisi skrg ama waktu kajian dulu dah berbeda, kalau mengharap untung dari properti bkn mengurai kemacetan yang ada tambah spot buat macet lagi kalau itu properti rame , tunggu sampai pt jm nya nyerah aja dech
Batalkan saja pak..bisa nggak..pemprov rugi banyak nggak klo di batalin.
Cari alternatif kawasan lain yg berguna..dengan kajian terbaru.. dengan kontrak yg baru dengan orang baru
pak ahok, good 🙂
batalin aja pak..cari investor lain yg niatnya emang bangun monorel bukan depa depo yg dijadikan tempat komersil..emang niatnya PT JM itu apa?..apa karena dia banyak utang sama adhi karya makanya pikirannya mrk bangun tu properti buat bayar utang / ngembaliin duit ke adhi karya???..ini konspirasi..kalo saya Pak JokowiAhok..sudahlah batalkan PT JM, ganti dengan investor lain..tapi mungkin kajiannya yg agak lemot..tapi pak Jokowi kan bntar lagi jadi presiden,,mungkin kebijakan pusat bisa bantu mempercepat pembanguan Monorel..bantu2 pak Ahok lah…hehe
Menurut sebagian besar rakyat Indonesia PT JM itu cuma calo alias koruptor yg sedang mencari mangsa.
Lebih baik pak Jokowi dan pak Ahok dg tegas bilang : BATALKAN kepada PT JM
Ntar jadinya proyek monorel kayak proyek Hambalang… Negara dirugikan rp2,5 trilyun sebab proyeknya tidak layak, dipaksakan dan abal2
Bangunan di hambalang malah jd apaan itu ya?
Uang rakyat sia sia….tanggungjawab siapa itu???????
mantab…jempoool…kl ragu jgn dkerjakan,make everything clear !
Rakyat Jakarta sudah tahu bahwa PT JM itu adalah CALO dan Calon Koruptor.
Warga DKI meminta dg sangat kepada Jokowi untuk menyeret PT JM ke KPK dan PPATK untuk diselidiki hartanya.