KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, NEWS, TENTANG JAKARTA » Megawati : Koalisi Setelah Hasil KPU

Ahok.Org – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, jika hasil penghitungan cepat atau quick countbenar, koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi putaran kedua dalam Pilkada DKI Jakarta akan dibicarakan setelah Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan hasil resmi pilkada.

“Kita menunggu keputusan KPUD,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu ( 11/7/2012 ), ketika ditanya koalisi dengan parpol lain untuk menghadapi putaran kedua.

Seperti diketahui, hasil penghitungan cepat sementara dari beberapa lembaga menempatkan pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di urutan pertama. Setelah itu, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hidayat Nur Wahid-Didik, Faisal-Biem Benjamin, Alex Noerdin-Nono Sampono, dan Hendardji-Ahmad Riza Patria.

Diperkirakan, pasangan Jokowi-Ahok akan bertarung dengan pasangan yang diusung Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PDS yakni Fauzi Bowo-Nachrowi di putaran kedua.

Megawati mengatakan, hasil saat ini baru sebagian dari hasil yang diharapkan. Ke depan, seluruh kader dan simpatisan harus bekerja lebih keras, khususnya menarik suara warga yang tak menggunakan hak pilihnya hari ini. Laporan yang diterima Megawati, jumlah warga yang tak nyoblos masih cukup besar.

Selain itu, lanjut Megawati, perlu dilakukan antisipasi kembali terjadinya masalah dalam penyelenggaraan pemilu seperti tak akuratnya daftar pemilih tetap. “Nanti masalah DPT jangan ada lagi. Itu harus kita pantau,” kata mantan Presiden RI itu.[Kompas]

  • Share/Bookmark

One Response to “Megawati : Koalisi Setelah Hasil KPU”

  1. Saya mau MK mengadili apakah DPT itu berdasarkan UUD tidak? Sangat tidak masuk akal, jelas-jelas ada KTP Jakarta ttp beberapa penduduk DKI Jakarta Raya tidak bisa memilih dalam pilkada ini. Ada yang mengira DPT itu sengaja dibuat untuk menyingkirkan nama-nama yang sudah diketahui tidak akan memilih kandidat tertentu. Segera dibetulkan, atau dihapuskan ketentuan DPT ini yang kata orang bule “disenfranchise” hak pemilih.

    Reply

Leave a Reply