Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penggabungan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) dengan Dinas Tata Ruang menjadi Dinas Penataan Kota, harus menjadi penghematan anggaran. Apalagi, penggabungan itu bertujuan untuk menghilangkan banyak jabatan struktural di DKI yang dilakukan dengan perombakan besar-besaran.
“Harusnya begitu (hemat anggaran). Kami mau hilangkan banyak jabatan struktural. Dilihat saja, yang penting kami mau survei tingkat kepuasan pelanggan,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (16/9).
Ia juga tidak mempermasalahkan bila penggabungan dinas-dinas tersebut justru akan menambah banyak pekerjaan. Sebab, dengan pelayanan prima dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan diterapkan sehingga pekerjaan yang semakin banyak itu bisa teratasi.
Selain kedua dinas tersebut, DKI juga akan memecah Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi dua, yakni Dinas PU Jalan dan Jembatan serta Dinas Tata Air. Dinas tersebut dipecah karena cakupan pekerjaan Dinas PU terlalu luas yang menyebabkan pekerjaan itu tidak fokus dikerjakan. [Beritasatu.com]
Tolong tinjau ijin prinsip dari pengembang pak…atau nama kerennya “plot”…biasanya banyak yang belum memenuhi syarat dalam pembebasan lahan, tapi ujinnya sudah diberikan oleh pejabat ybs…ini biasanya menyengsarakan pemilik lahan atau rakyat banyak…krn terjadi praktek mafia, cara cara kotor untuk mendapatkan lahan…mohon ini diperketat, sehingga pemilik bener2 mendapatkan ganti rugi sesuai dg pasaran…salam…go JB
PAK GUBERNUR BASUKI
YG TERPENTING SELAIN HEMAT ANGGRAN ADALAH
MENUTUP PELUANG KORUPSI BAGI P2 B
SEBAB NANTI KALAU IZIN DIBERIKAN OLEH TATA RUANG . TERUS P2 B OKNUMNYA KAN BISA MACAM MACAM .INI GAK SESUAI NIH?
KALAU DIGABUNG GIMANA MEREKA MAU MENERTIBKAN DIA YG BUAT IZIN MASA DIA NERTIBKAN ,JADI DIA TERBITKAN IZIN PASTI HARUS BENAR.
Buat rumah-rumah dibantaran Kali,embung,waduk,pantai,Ada aturan yg melarang mendirikan bangunan dan Tampa diberi Surat peringatanpun sudah melanggar hukum…
SANGAT SETUJU!! Sebagai warga yg pernah mengalami pemerasan oleh oknum P2B, saya sangat mendukung kebijakan penggabungan. Yang sulit adalah pelaksanaan dilapangan oleh okum2 yg bermental korup. Jadi hrs ada pengawasan dan internal kontrol bagi sistem/prosedur agar meminimlisir tindakan pungli.
Stuju, utk p2b hrs satu generasi dirubah pak, jika tdk masih ada bibit2nya. Say no to corrupt.