Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan, pengumpulan usulan dari masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 akan menggunakan sistem elektronik atau e-musrenbang.
“Iya, tahun ini kita mulai (gunakan e-musrenbang). Jadi kita harapkan APBD 2016 itu dari KUAPPAS berjalan dengan baik jadi kita berantem karena DPRD punya pokok-pokok pikiran yang dimasukkin ke paripurna itu tidak ada lagi. Masukinnya ke e-musrenbang,” terang Basuki seusai membuka dan memberi pengarahan dalam musrenbang tingkat kota administrasi Jakarta Selatan, di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (31/3).
Penerapan e-musrenbang itu sendiri, kata Basuki, merupakan jalan menuju e-budgeting untuk transparansi. Pasalnya, kata dia, selama ini masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja yang diusulkan mulai dari RW, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi.
“Sehingga, kerap kali yang diusulkan misalnya barang A, justru yang muncul bukan barang yang dimaksud,” kata Basuki.
Nantinya, lanjut dia, e-musrenbang tersebut juga akan dikirim melalui sistem Jakarta Smart City yang akan terpantau oleh masyarakat luas.
“Jadi kalau dia nakal, dia ganti-ganti (kegiatan) itu ketahuan. Sampai di kota pun dia masukin ke provinsi itu ketahuan siapa yang masukin, tanggal berapa, jam berapa, itu langsung ketahuan,” terangnya.
Basuki menambahkan, dengan menggunakan sistem tersebut maka pihak DPRD juga akan merasa terbantu. “Selama ini, DPRD bila turun ke lapangan diminta ini itu oleh masyarakat. Namun, setelah selesai pemilihan malah tidak ada pengerjaannya sehingga membuat anggota DPRD itu sendiri merasa stres,” tambahnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
Setuju banget pengadaan “e-Musrenbag” apalagi kalau disikron dgn “e-Budgeting” jadi kan bisa ditelusuri kembali apakah rencana2 itu dijadikan project yg baik atau project mainan, begitu juga dgn pembiayaannya,juga bakal tercantum siapa yg menangani project, bagaimana kwalitas projectnya berapa lama penyelesaain project itu serta garansi apa yg diberikan kepada Pemprop/ DKI. Juga ini bisa sekaligus menyelidiki apakah ada hubungan project tsb dgn wakil rakyat, PNS dan pegawai Pemprop/ DKI lainnya.
Jadi rantainya panjang dan kalau ini bisa dilaksakan berarti akan membersihkan Pemprop/ DKI dari dalam dan juga bisa mengetahui kalau ada tekanan2 dari luar pihak Pemrop atau DKI. Setuju boss….. jalankan terus. Saya juga minta dukungan sepenuhnya dari pak presiden. Saya terkesan dgn kutipan kalimat”Basuki menambahkan, dengan menggunakan sistem tersebut maka pihak DPRD juga akan merasa terbantu”. Iya terbantu membersihkan diri, begitu kan !!!!!!! Supaya tidak ada lagi “POKIR”2 yg berbau siluman.
Nah kalo kompak sejalan begini khan enak dan engga usah pake ribut2 di media..kali ini saya acungin dua jempol buat Gubernur dan DPRD…
(informasi dari smartcity.jakarta.go.id)
Pak nih perbandingan dua musrembang
Masalah Jalan gelap
Alamat Lokasi RT 005,006/07
Usulan Solusi Pembangunan penerangan jalan umum Rw 07 kel. Cipinang
Jumlah 7 titik
Nilai Anggaran 366482600
SKPD Pengusul Kelurahan Cipinang – JAKTIM
SKPD Tujuan Sudin Perindustrian dan Energi – JAKTIM
Lokasi RW 7
Masalah Penerangan Jalan
Alamat Lokasi Jalan Pisangan Timur 9 No.21 Matraman Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13110
Usulan Solusi Pembangunan PJU RT dari RT.001 s/d RT.008 Kelurahan Pisangan Baru
Jumlah 18 Titik
Nilai Anggaran 93812400
SKPD Pengusul Kelurahan Pisangan Baru – JAKTIM
SKPD Tujuan Sudin Perindustrian dan Energi – JAKTIM
Lokasi RW 15
dua masalah yg mirip tapi nilai bendanya beda jauh. mohon di cek pak
Info dari Engkong Sebut Saja Bunga….engga pas…….seharusnya infonya cari lokasi sama tapi muncul harga berbeda (7 titik dg 18 titik)…Pak Ahok yg mantan auditor lsg senyjm2 aja tuh baca infonya,…. lokasi beda harga beda, belum bisa bikin insting auditor keluar…masih kelihatan engga aneh….hehehe
he he he, info ssb, sebaiknya dicheck saja. karena 2 sebab :
.
1. dari pada nggak dicheck, lalu ada kemungkinan lolos n jadi siluman. . . . .
.
2. memicu dan memacu, warga dki/indonesia kehilangan ketidak pedulian dan menjadi peduli. atau merubah alam pikir/persepsi “default” wni sebagai object menjadi subject dalam hiruk pikuk pembangunan negeri ini.
.
salam,
E Budgeting disempurnakan lagi dulu lah, masih banyak komponen yang belum tercakup dalam setiap anggaran. Baik HSPK maupun SSH, ketika RAB non E Budgeting sudah jadi tetapi ketika harus diakurkan dengan E Budgeting masih banyak komponen yang hilang. Maksud Penerapan E budgeting memang baik, namun dalam pelaksanaannya harus ditunjang dengan kesiapan sistem E Budgeting itu sendiri, jika tidak hanya akan menjadi bumerang terhadap pelaksanaan / penyerapan anggaran APBD DKI. ditakutkan banyak Proyek / Rencana kerja yang gagal dilaksanakan hanya dikarenakan tidak ada komponen yang sesuai antara E Budgeting dengan RAB yang sudah dibuat sebelum E Budgeting. Terima kasih