KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Sistem E-Budgeting Sempat Ditolak di 2014

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku penerapan sistem e-budgeting pada tahun 2014 sempat ditolak. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mau mengisi sistem yang telah disiapkan.

“Kami mau bikin e-budgeting 2014, mereka menolak. Nggak mau isi mereka. Kami ganti, Pak Jokowi langsung ganti Kepala Dinas Pendidikan yang agak mencurigakan itu,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/2).

Basuki menggaku menempatkan Kepala Dinas Pendidikan yang baru, yakni Lasro Marbun. Dia bertugas untuk memotong anggaran yang dinilai tidak sesuai dan pemborosan.

“Kami ganti kepala dinas yang tugasnya memotong anggaran. Lalu dilaporkanlah, Pak Lasro waktu itu memotong Rp 3 triliun lebih anggaran yang nggak guna,” ucapnya.

Karena e-budgeting ditolak, pihaknya mencari cara lain untuk mengamankan anggaran. Salah satu caranya yakni menggunci anggaran dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas Palfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kami pikir sudah aman, sampai 2015, BPKP masih bilang ini ada siluman,” katanya.

Bahkan, Basuki juga mengganti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar tidak ada lagi anggaran siluman. Namun tetap sama muncul pengadaan UPS hingga Rp 6 miliar. Dirinya mengaku kaget dengan munculnya anggaran tersebut.

“Itu saya baca, saya kaget, saya tulis pemahaman nenek lu. Ada UPS Rp 6 miliar, kok gila amat beli UPS, kenapa nggak beli genset saya bilang,” tandasnya. [Beritajakarta]

  • Share/Bookmark
Tags:

3 Responses to “Sistem E-Budgeting Sempat Ditolak di 2014”

  1. Pak Ahok memang mantap…

    Lanjutkan gerakan mengganyang koruptor, mafia, pembunuh, perampok, penjambret & semua penjahat di DKI pak.

    Reply
  2. Kalau kampret mindset PNS rezim lama, rajin dibersihkan kinerjanya, mungkin 2 periode (10tahun), para benalu dan sampah ini baru akan berkurang secara signifikan…
    Padahal mayoritas mereka sdh mengucapkan sumpah jabatan secara agama.
    Mestinya ketika mereka tersangka terbukti korupsi, Kejagung qq kejaksaan sebagai penuntut hukum, menambahkan pasal hukuman melecehkan agama karena melanggar sumpah…

    Reply
  3. Apa yang bisa dinterpretasikan dari data seperti ini, penolakan e-budgeting oleh siapa-siapa saja dan dicatat dan masih adakah oknum2 ini? Benalu2 ini harus sungguh dibersihkan artinya dipecat karena sekarang dan long term mereka hanya menghambat entah dengan jalan apa saja? PakGub harus konsekwen sekali lagi jangan hanya berang. Dulu SKPD dan PNS ini disikat habis!
    Sekarang ada Dr.Oswar Mungkasa yang harapnya bisa membantu PakGub menilai kinerja SKPD (harap dia bukan salah satu mafia) apa kata beliau harus menjadi pertimbangan serius bagi PakGub untuk meREVOLUSI birokrasi DKI JKT ini serius Pak, juga pertimbangan Wagub dan semua penasihat hukum. Pembangkang2 ini pergi atau Anda yang mati!! Jakarta keras PakGub look after yourself and keep up the hard work, we (TA) are with you and fight with you all out!! Give no chance to corruption!

    Reply

Leave a Reply