KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Soal Temuan BPK, Ini Penjelasan Basuki

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terima Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian dalam laporan keuangan 2014. Salah satu hasil pemeriksaan yang dinilai aneh ialah pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang disebut kemahalan, yakni Rp 191 miliar.

Padahal, menurut gubernur yang akrab disapa Ahok itu, pemerintah DKI sudah membeli dengan harga yang murah atau sesuai nilai jual objek pajak. Sedangkan BPK mengkehendaki pembelian lahan itu dengan model taksiran harga (appraisal). Prosedur pembelian itu yang dianggap sebagai temuan oleh BPK.

Yang membuat Ahok marah ialah temuan itu disampaikan saat dia memimpin DKI. Padahal, program pembelian lahan seluas 3 hektare itu sudah dimulai ketika Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI pada 2007-2012. “Masak era Foke mau kampanye, BPK beri predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara saya yang diwarisi program itu dapat predikat WDP,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 7 Juli 2015.

Ahok bahkan menyebut temuan BPK tak berpengaruh pada popularitasnya di mata masyarakat. Sebab, masyarakat merasa dia mampu memacu laju pembangunan di Ibu Kota dengan signifikan. “Buktinya Foke yang dapat WTP kalah sama saya yang dapat WDP. Pokoknya yang membuat saya bisa menjadi gubernur itu bukan BPK, tapi warga DKI,” ujar Ahok.

Menurut dia, penilaian BPK tak adil. Sebab, tak ada standar yang jelas dari lembaga tersebut dalam menerapkan proses audit anggaran. Banyak daerah yang pengelolaan anggarannya tak transparan justru memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian. “Daerah yang dapat predikat WTP itu banyak bupati dan gubernurnya masuk penjara,” Ahok menambahkan.

BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, kemarin. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun, terdiri atas program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. [Tempo.co]

Ahok Pertanyakan Kebijakan BPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku diminta untuk mengisi harga satuan makanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ia pun balik mempertanyakan BPK apakah kebijakan itu juga sudah diberlakukan pada pejabat lainnya setingkat menteri.

Menurut Basuki, permintaan merinci makanan apa saja yang dimakan setiap harinya oleh BPK juga pernah terjadi saat dirinya menjadi Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006.

“Sekarang kasus yang terulang di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang nggak pernah dikutak-katik BPK, Gubernur gaji berapa sih Rp 7 juta. Uang makan rumah tangga Rp 50 juta, sekarang diminta oleh BPK rinciannya,” kata pria yang kerap disapa Ahok itu di Balaikota, Selasa (7/7).

Basuki pun mempertanyakan apakah hal serupa juga diminta kepada pejabat lainnya. Tidak hanya itu, Basuki mendesak agar anggota BPK berani melakukan pembuktian harta terbalik.

“Saya mau tanya (uang) operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabai dan beras enggak?” tanya Basuki.

Basuki juga meminta agar anggota BPK melakukan pembuktian harta terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara, dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

“Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa? biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Kalau nggak bisa buktikan nggak boleh jadi angggota BPK, nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah,” tegas Basuki. [Beritajakarta]

  • Share/Bookmark

15 Responses to “Soal Temuan BPK, Ini Penjelasan Basuki”

  1. tantang balik pak ahok, semua pejabat BPK suruh laporin kekayaan mereka ..

    Reply
  2. Jelas sekali banyak pejabat di BPK dan juga DPRD yg tidak suka dengan cara pak Ahok mau bersih 2 dari korupsi , Jadi alasan apaun akan di cari untuk mencoreng muka gubernur kita.Tapi kita warga DKI banyak yg tau kalo Pak Ahok betul dan kita akan usung menjadi gubernur periode berikut nya. Lawat terus tikus 2 /maling duit republik ini. Cukup sudah derita Indonesia yg sejak 70 thn lalu belum terangkat sebagai negara yg maju dan bersih dari korupsi. Pak Ahok. God bless U and walk in the righteous path in leading DKI , U will be fine.

    Reply
  3. Haha..ini lagu lama oknum2 di BPK.Masa jaman Foke yg “hancur2an” pengelolaan keuangannya apalagi masalah hibah saat pilkada bisa dapat WTP.?Hahaha..kalau setan bisa tertawa mungkin ikut tertawa juga kali..

    Reply
  4. KPK di tahun 2014 pernah menilik kejanggalan rekening Foke , sayang sekarang KPK belum ada pimpinan baru,semoga setelah terpilih Ketua KPK yang baru, segera KPK menyelidiki lagi kasus Foke. God Bless You BTP. http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/19/063629722/kpk-telusuri-asal-uang-di-rekening-gendut-foke

    Reply
  5. Mampuss loe oknum BPK, hajarrrrrrr pak Ahok. Mantapp. Pak ahok memang topcerrrr….

    Reply
  6. Saya setuju sekali usul pak Ahok agar setiap petugas BPK lakukan pembuktian terbalik atas harta mereka. Saya harap KPK mau turun tangan periksa mereka. DKI sekarang dibawah pimpinan pak Ahok yg begitu ketat menggunakan keuangan daerah masih dianggap oleh BPK berpotensi merugikan keuangan daerah merupakan trik pembusukan. Banyak warga DKI lebih percaya pak Ahok dari pada BPK & DPRD. Maju terus pak Ahok, jangan hiraukan mereka.

    Reply
  7. BPK Busuk!!

    Reply
  8. Kita semua tahu Pak Ahok, kalo org BPK disogok kopernya penuh uang dan malam2nya diservice dengan karaoke oleh lonte call-girl, pasti dikasi predikat apa yg kita mauin. Orang BPK itu siluman semua, muka DOMBA tak bersalah, tapi dalamnya lebih parah daripada SERIGALA. Mereka munafik. Bagus nih tema’nya diangkat Pak, coba mereka beri pembuktian terbalik. Sekarang musuh Pak Ahok nambah nih, DPRD dan BPK. 2 lembaga preman TUKANG PERAS. Tapi fans Bpk semakin banyak, rakyat semakin semangat. SIKAT HABIS BAJINGAN BPK itu PAK!!!!

    Reply
    • Coba lihat background ketua BPK sekarang : Harry Azhar Azis, orang Riau, gagal jadi gubernur Riau, rekannya 3 gubernur riau dapat predikat WTP dari BPK tapi semua gubernurnya korupsi ketangkep KPK. Ybs kader Golkar. Pantaslah, mulai main politik, mau jatuhin image Pak Ahok. Dilawan Pak!!!!

      Reply
  9. Kurang pelicin kali ya. Makanya harus pakai pelicin.

    Reply
  10. BURUK MUKA CERMIN DIBELAH….NGAPAIN SEWOT2 BRO…TINGGAL PERBAIKI AJA, GITU AJA KOQ REPOT.

    Reply
  11. videonya mana om sak

    Reply
  12. kalau toh yg mengudit pihak swasta ngapain ada bpk emang bpk kerjanya apa udah digaji besar wah ini ada yg salah negara ini makanya banyak politik uangnya belum lagi KAP memberikan sogokan agar menang. mending di bubarin aja BPK kalau toh dari swasta. ayo selidiki kinerja BPK dan BPKP jangan jangan sama nyuruh swasta mending bubarin habis anggaran negara untuk gaji mereka

    Reply
  13. Ayo…. Bersihkan BPK dari orang orang kotor tai sapi! BPK udah jadi rahasia umum lah oknumnya seperti itu.

    Reply

Leave a Reply