Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai menerapkan sistem penarikan retribusi secara elektronik melalui auto debit ke Bank DKI terhadap PKL di Ibu Kota. Hal ini dilakukan agar pedagang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan sebagai upeti kepada preman.
Tak hanya itu, melalui sistem bank Ahok juga nantinya bisa menambah modal usaha untuk mereka. Akan tetapi hingga kini, sistem e-retribusi Bank DKI tersebut belum memadai.
“Sekarang saja masih ada Rp 300 miliar apa Rp 500 miliar yang belum tersalurkan karena kan banyak yang macet,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).
“Kita paksa para pedagang pakai kartu ini, transaksi ini. Kalau pakai transaksi ini saya bisa tahu berapa sih omzet pemasukan dia, dagangannya gimana, orang ini pintar dagang atau enggak,” lanjutnya.
Dengan begitu, kata Ahok, penyaluran bantuan melalui kredit untuk pedagang pun dapat lebih mudah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah terorganisasi dengan baik.
“Dari situ kita waktu menyalurkan kredit, misalnya mau 100 ribu PKL juga gampang. Asal mereka semua sudah teroganisir seperti ini, gampang kasih kreditnya,” terang Ahok.
“Makanya kita butuh bank yang melakukan, sistem bank yang melakukan. Sistem Bank DKI, makanya dia harus ada sistem IT yang baik,” sambungnya.
Menyadari sistem IT yang dimiliki Bank DKI belum berfungsi optimal, maka Ahok pun menarik eks dirut IT bank swasta untuk membenahinya. Dengan begitu diharapkan sistem transaksi non-tunai yang ingin diterapkannya bisa berjalan lebih baik.
“Sistem IT payah, makanya saya minta bekas Direktur IT dan Operasional Bank Mandiri sama BCA masuk ke Bank DKI. Untung mereka mau, ini lagi diberesin,” tutup Ahok. [Detikcom]
ya itulah tantangan bagi pemerintah DKI. Padahal wacana transaksi non tunai sangat bagus. Adanya transaksi non tunai, informasi tsb akan menjadi sumber data bagi penunjang keputusan pemberian kredit. Sama halnya dengan SID Bank Indonesia.