Ahok.Org – Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi pada hari Selasa, 24 Januari 2012 di Jakarta.
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2011, tindaklanjut hasil pemeriksaan Semester I BPK TA 2011 dan masalah aktual lainnya. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.
Mensesneg Sudi Silalahi menjelaskan bahwa TA 2011 pagu belanja APBN-P Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 1.998.616.060.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 6,54% dari pagu definitif TA 2011 sebesar Rp 2.138.423.857.000,- Menurut Mensesneg, laporan realisasi anggaran Bagian Anggaran 007 Kemensetneg TA 2011 merupakan laporan konsolidasi dari 9 (sembilan) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), yaitu: UAPPA E1 Sekretariat Negara terdiri dari 5 (lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu Sekretariat Negara, Komisi Hukum Nasional, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia serta 2 (dua) satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). UAPPA E1 Sekretariat Kabinet terdiri dari 1 (satu) satker, yaitu Sekretariat Kabinet. UAPPA E1 Sekretariat Presiden terdiri dari 5 (lima) satker, yaitu Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali. UAPPA E1 Sekretariat Wakil Presiden terdiri dari 1 (satu) satker, yaitu Sekretariat Wakil Presiden. UAPPA E1 Sekretariat Militer Presiden terdiri 1 (satu) satker, yaitu Sekretariat Militer Presiden. UAPPA E1 Paspampres terdiri dari 1 (satu) satker, yaitu Paspampres. UAPPA E1 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri 1 (satu) satker, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. UAPPA E1 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terdiri dari 1 (satu) satker, yaitu UKP4, dan UAPPA E1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Penyerapan Anggaran
Sudi Silalahi menjelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.616.278.582.550,- atau 80,87% dari pagu belanja APBN-P Kemensetneg tahun 2011 sebesar Rp 1.998.616.060.000,-. Sisa anggaran yang tidak terserap selama tahun 2011 sebesar Rp 382.337.477.450,- atau sebesar 19,13% dari pagu belanja setelah APBN-P 2011.
Hasil Pemeriksaan BPK
Sudi Silalahi juga menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Semester I BPK tahun 2011 pada Kementerian Sekretariat Negara tertuang dalam 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat sebanyak 40 temuan dengan 55 rekomendasi, terdiri dari 1 LHP atas laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010 dan 3 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Terhadap laporan keuangan tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Mengadukan Kepala BPN
Anggota Komisi II DPR RI juga mengadukan Kepala BPN RI kepada Mensesneg terkait kebijakannya yang dinilai lamban dan tidak efektif dalam penyelesaian konflik-konflik dan sengketa pertanahan diberbagai daerah. Masalah ini disampaikan kepada Mensesneg agar menjadi perhatian dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPN RI saat ini. Komisi II juga melaporkan ke Mensesneg bahwa Panitia Kerja (Panja) Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II sudah memutuskan untuk tidak melakukan rapat dengan Kepala BPN. Komisi II menilai bahwa anggaran BPN setiap tahun terus meningkat, namun kinerja BPN kurang optimal. Komisi II juga meyesalkan BPN yang tidak konsisten melaksanakan beberapa kesepakatan dalam pelaksanaan gelar perkara di Jambi beberapa bulan lalu, sehingga warga setempat mengadu lagi Komisi II. Sudi Silalahi mengatakan bahwa surat pengaduan dari pimpinan DPR, MPR dan DPD RI terkait Kepala BPN tersebut telah diterima Sekretariat Negara dan sudah diketahui Presiden.
Pengelolaan GBK dan Kemayoran
Komisi II DPR RI juga menyoroti masalah pemanfaatan aset-aset negara yang belum maksimal terutama pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK) dan pengelolaan Komplek Kemayoran, terutama status lahan yang kini terletak Hotel Sultan dan Bank Panin dimana kedua lahan tersebut dimenangkan pihak swasta di pengadilan. Komisi II mengingatkan Mensesneg agar lebih efektif mengelola aset-aset negara yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gelora Bung Karno ditengarai banyak digunakan bukan untuk kegiatan olah raga. Komisi II juga mengingatkan Mensesneg agar jangan sampai negara kalah dengan swasta di pengadilan jika terjadi sengketa atas aset-aset negara khususnya di Gelora Bung Karno dan Kemayoran.
Masalah tarif parkir di Komplek Kemayoran juga disoroti Komisi II termasuk 30 hektar lahan yang dikuasai Perumnas dan lahan yang dikelola PT. Ocean Development (OD). Masalah Taman Ria Senayan juga ditanyakan kepada Mensesneg. Apakah Taman Ria Senayan dibangun dan diserahkan kepada developer atau dijadikan taman atau hutan kota sesuai dengan masukan Komisi II?.
Pesawat Kepresidenan
Komisi II DPR RI menanyakan perkembangan pengadaan pesawat Kepresidenan yang sudah disetujui Komisi II beberapa waktu lalu. Mensesneg menjelaskan bahwa pesawat kepresidenan saat ini sedang dalam tahap pemenuhan aspek Cabin interior dan security system sehingga diharapkan pada tahun 2013 Indonesia sudah memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Penyerahan dari Boing kepada Indonesia telah dilakukan tanggal 20 Januari 2012 lalu. Menurut rencana Kementerian Sekretariat Negara ingin menambah tangki pesawat dari yang tadinya satu tangki menjadi 4 tangki sehingga lebih kuat dalam menempuh perjalanan dinas ke luar negeri. Pengadaan pesawat tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 800 milyar. Menurut Mensesneg, anggaran tersebut ditekan lagi sehingga dapat menghemat anggaran pembelian pesawat tersebut.
Terkait dengan judicial review di MK mengenai UU tentang Kementerian, Mensesneg menjelaskan bahwa prosesnya masih berlangsung di MK dan terus dikawal karena UU ini merupakan produk hukum bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Mensesneg juga menjelaskan bahwa Kemensetneg telah berupaya keras untuk melaksanakan reformasi birokrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian/lembaga dan menghemat anggaran yang ada. Reformasi birokrasi terus dilakukan Kemensetneg dengan memangkas 50 jabatan sehingga mampu menghemat anggaran sebesar Rp 201 milyar. Menurut Sudi Silalahi rapat-rapat di hotel atau di tempat-tempat mewah dan perjalanan dinas juga sudah dikurangi. Hal ini merupakan masukan dan bentuk kerja dari UKP4. Mensesneg menegaskan bahwa keberadaan UKP4 masih sangat dibutuhkan.
Kesimpulan Rapat
Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:
Pertama, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011. Untuk itu terhadap berbagai temuan hasil pemeriksaan yang masih belum diselesaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI.
Kedua, Komisi II DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya atas upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga penyelenggaraan KTT ASEAN ke-18 dan ke-19 dan KTT terkait lainnya serta Bali Democracy Forum ke-4 tahun 2011 dapat terlaksana dengan baik.
Ketiga, Terkait dengan penyerapan anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2011 sebesar 80,87%, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya agar ditahun-tahun yang akan datang lebih efektif dalam perencanaan anggaran, sehingga tingkat tingkat penyerapan anggaran bisa lebih dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Keempat, Terkait dengan pengadaan pesawat kepresidenan agar proses pengadaan tersebut terlaksana dengan transparan, efisien dan efektif, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara agar segera menyampaikan rincian proses beserta berserta penganggarannya yang harus selesai tahun 2013.
Kelima, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara agar dalam pengelolaan aset-aset negara, khususnya di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran bisa lebih memberikan manfaat yang optimal kepada negara. Terkait dengan hal tersebut Komisi II DPR RI telah meminta kepada BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset negara di Komplek Gelora Bung karno dan Komplek Kemayoran untuk selanjutnya akan didalami oleh Panja Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI. (Kamillus Elu, SH).
