PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN PEMILU INDONESIA

• Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka (DPR, DPRD).
• System Distrik Berwakil Banyak (DPD).

Dan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

• Parpol (untuk anggota DPR, DPRD)
• Perseorangan (DPD)

Dapil DPRD= Daerah Tingkat II

Dapil DPRD II= satu daerah pemilihan.

Dapil DPRD= Kab./Kota atau gabungannya.

Dapil DPRD II= Kecamatan atau gabungan Kecamatan.

DPRD II: Sekurang-kurangnya 20, sebanyak-banyaknya 45.

DPRD II: Sekurang-kurangnya 20, sebanyak-banyaknya 45.

• KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
• KPU yang berpedoman pada azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

• Merencanakan dan mempersiapkan Pemilu.
• Menerima, meneliti, dan menetapkan Parpol peserta Pemilu.
• Membentuk PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai TPS.
• Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap dapil.
• Menetapkan seluruh hasil Pemilu.
• Mengumpulkan dan mensistemisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilu.
• Memimpin tahapan kegiatan Pemilu.

• Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
• Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
• Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
• Menetapkan peserta Pemilu.
• Menetapkan dapil, jumlah kursi dan calon anggota dewan.
• Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
• Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan.
• Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.

• Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
• Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Prov/Kab/Kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.
• Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuki tiap tahapan.
• Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan.
• Memuktahirkan data pemilih berdasar data kependudukan dan menetapkan daftar pemilih.
• Menetapkan peserta Pemilu.
• Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat nasional.
• Membuat berita acara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan peserta Pemilu dan Bawaslu.
• Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
• Menetapkan dan mengumumkan perolehan kursi Dewan.
• Mengumumkan calon anggota Dewan terpilih.
• Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.

• Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik.
• Menindaklanjuti segera temuan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.
• Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota KPU, Sekjen dan pegawai yang terbukti mengganggu tahapan Pemilu berdasar rekomendasi Bawaslu.
• Melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilu.
• Menetapkan kantor akuntan public dan mengaudit dana kampanye.
• Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

• Terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol dan 5 orang wakil pemerintah (hak suaranya ditentukan berimbang).
• Susunan: Ketua, 2 Wakil Ketua, Anggota.

• Paling banyak 11 orang (non partisan).
• Susunan: Ketua, 1 Wakil Ketua dan Anggota.

• Keanggotaan sebanyak 7 orang.
• Susunan: Ketua merangkap anggota dan anggota.
• Memperhatikan keterwakilan 30% perempuan.

• Dibantu oleh sekretariat umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum, dibantu seorang Wakil Sekretaris Umum.
• Sekum dan Wasekum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
• Sekum bertanggung jawab pada KPU secara teknis operasional; dan kepada Presiden secara teknis administratif.

• Sekjen dibantu oleh 1 Wakil Sekjen.
• PNS yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
• Calon dipilih oleh KPU dari masing-masing 3 calon yang diajukan oleh Pemerintah.
• Pegawai diisi oleh PNS.

• Sekjen dibantu oleh 1 Wakil Sekjen.
• Calon diusulkan oleh KPU masing-masing sebanyak 3 orang kepada Presiden, dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
• Pegawai diisi oleh PNS dan tenaga professional lain.

• Pelaksana KPU dalam menyelenggarakan Pemilu adalah PPI*, Panitia Pemilihan Indonesia.
• Berkedudukan di ibukota Negara.
• Keanggotaan: wakil-wakil Parpol peserta Pemilu dan Pemerintah.
• Susunan: Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekr., anggota-anggota. (bukan unsur pimpinan KPU).
• **PPD I (Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I)
• **PPD II (Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II)
• Sekretariat (PPI, PPD I, PPD II, PPK): dibentuk dan dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat; yang ditetapkan dengan Kep. Mendagri.

-Personalia Sekretariat¸ diangkat dan diberhentikan oleh:

PPI à Mendagri

PPD I à Gubernur

PPD II dan PPK à Bupati/Walikota.

• KPU Provinsi (diusulkan oleh Gubernur- disetujui oleh KPU).
• KPU Kab./Kota (diusulkan oleh Bupati/walikota- disetujui oleh KPU Provinsi).
• Penetapan keanggotaan KPU oleh Presiden; KPU daerah oleh KPU.

• KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis- tetap.

• Berasal dari tokoh masyarakat dan tidak menjadi pengurus Parpol.
• PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kab/Kota atas usul camat.
• PPK dibantu oleh secretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari PNS yang ditunjuk Camat- pegawai sekretariat PPK adalah pegawai kecamatan.

• Warga yang tidak menjadi pengurus Parpol.
• PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kab/Kota atas usul camat.
• PPK dibantu oleh secretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari PNS.

• Ad hoc
• Keanggotaan: 3 orang (Ketua dan Anggota-anggota).
• Dipilih dari dan oleh Anggota KPU.
• Merekomendasikan tindak lanjut hasil kepada KPU.

• Ad hoc
• Keanggotaan: 5 orang (Ketua merangkap anggota dan Anggota-anggota).
• Terdiri atas 3 orang anggota KPU dan 2 orang dari luar KPU.
• Menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat.

• Dibentuk sampai tingkat kecamatan.
• Keanggotaan terdiri atas Hakim, Perguruan Tinggi, Unsur Masyarakat.
• Susunannya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung (Pusat), Pengadilan Tinggi (Tingkat I), Pengadilan Negeri (tingkat II dan Kecamatan).

• Ad hoc
• Dibentuk oleh KPU, sampai tingkat kecamatan.
• Keanggotaan sebanyak-banyaknya 9 orang (Panwas pusat), 7 Panwas Provinsi/Kab/Kota, 5 Panwas Kecamatan; yang diisi oleh unsur kepolisian Negara,tokoh masyarakat kejaksaan, perguruan tinggi, pers.

• Bersifat tetap di tingkat nasional.
• Adhoc pada tingkatan bawah sampai pada kecamatan.
• Terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Parpol.
• Dibentuk melalui tim seleksi oleh KPU

• Bersumber dari APBN dan pihak luar.
• Besaran APBN= Rp. 1,3 Trilyun.

• Bersumber dari APBN dan APBD
• Besaran APBN= Rp. 4,4 Trilyun.

• Bersumber dari APBN
• Besaran APBN= Rp. 21,8 Trilyun.

(Rp. 21.833.386.525.59)