(15/07)—Hal itu terungkap saat komisi 2 DPR RI meninjau kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah provinsi Sulawesi Barat, dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, dalam rangkaian kunjungan kerja komisi II reses masa persidangan III tahun sidang 2009-2010.
Bangunan gedung yang dipakai sebagai Perpustakaan dan Arsip Daerah, ternyata masih kontrak. Aliran listrik pun belum ada. Hal ini mengakibatkan pengelolaan berbagai operasional Perpustakaan dan Arsip yang ada secara manual, keamanan dokumen pun tidak terjaga, karena ruang penyimpanan data tidak dilengkapi fasilitas pendingin, sehingga ruangan menjadi lembab yang dapat merusak dokumen.
Karena keterbatasan yang ada, manajemen penyimpanan belum tertata dengan baik. Dokumen pusat maupun dokumen daerah masih menjadi satu. Contohnya arsip catatan sipil masih ditemukan di dalam satu tempat, tanpa pemisahan yang jelas.
Melihat hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II, Ganjar Pranowo berharap, agar pemerintah daerah memperhatikan permasalahan yang terjadi, Ganjar berjanji, komisi II akan membantu sesuai dengan konteks kepentingan daerah, Ganjar mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar setiap membangun infrastuktur gedung, bukan hanya sebagai lambang kemewahan, tetapi disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan. Selain itu, sumber daya manusia pada daerah-daerah yang baru dimekarkan, lebih menjadi perhatian, agar roda pemerintahan Sulawesi Barat bisa berjalan dengan lebih profesional dalam melayani masyarakat.(dpr.go.id).
Berita terkait : DINAS PERTANAHAN (BPN) PROVINSI SULAWESI BARAT PERLU MEMBENAHI BIROKRASI ADMINISTRASI
