UU Th 2008

DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2008

• No 1 Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING
• No 2 Tentang  Partai Politik
• No 9 Tentang PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
• NO 10 Tentang Pemilu, Anggota DPR,DPRD dan DPD
• No 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• No 12 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Th 2004 Tentang Pemerintah Daerah
• No 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• No 15 Tentang Pengesahan Traty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
• No 16 Tentang Perubahan atas UU No 45 Th 2007 Tentang APBN tahun Anggaran 2008
• No 17 Tentang Pelayaran
• No 18 Tentang Pengelolaan Sampah
• No 19 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
• No 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
• No 21 Tentang Perbankan Syariah
• NO 35 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
• N0 36 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
• No 37 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
• N0 38 TENTANG PENGESAHAN PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
• No 39 Tentang Kementrian Negara
• N0 40 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
• N0 41 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 )
• No 42 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
• No 43 Tentang Wilayah Negara
• No 44 Tentang Pornografi

UNDANG-UNDANG TERKAIT PEMBENTUKAN DAERAH:

• NO 3 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
• NO 4 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA
• NO 5 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA
• NO 6 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA
• NO 7 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA
• NO 8 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA

• NO 22 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• NO 23 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• NO 24 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
• NO 25 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI
• NO 26 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
• NO 27 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
• NO 28 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
• NO 29 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA
• NO 30 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
• NO 31 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
• NO 32 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
• NO 33 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
• NO 34 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

• N0 45 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• No 46 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• No 47 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
• No 48 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG
• No 50 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
• NO 51 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN
• NO 52 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• NO 53 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA
• No 54 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN DI PROVINSI PAPUA
• NO 55 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA
• No 56 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT