Laporan Kunker ke India (Bagian V)

4
150

Ahok.Org – Selasa, 3 Mei 2011 Pukul 06:23:03 siap-siap membereskan baju, pada pukul 09.00 berkumpul di lobby sekalian keluar dari Hotel, selesai pertemuan sore langsung ke bandara menuju Amritsar dengan penerbangan pukul 18.10 dengan menggunakan Air India (kami sudah beli tiket juga dari penerbangan lain, jika Air India tidak terbang karena adanya aksi mogok Pilot, uang uang tiket Air India  bisa dikembalikan tetapi sebaliknya jika Air India tetap terbang, maka kami akan tetap bayar tiket yang kami beli dari penerbangan lain, konsekuensinya, ada tambahan pengeluaran kami), resiko kerugian biaya ini ditempuh untuk mengantisipasi semua jadwal berantakan jika pemogokan pilot air india masih terjadi sampai hari ini.

09:22:42 Selesai sarapan menunggu di lobby Hotel, acara hari ini adalah bertemu dengan Menteri Aparatur Negara dan Reformmasi Birokrasinya, yang juga mengurusi masalah pensiun.

Pukul 09:36:27 kami sudah di dalam bis siap berangkat ke kantor Menpan India.
(Tas aku ketinggalan, lupa sudah check out, ingatnya di India masih sampai tgl 6/5)
09:41:26 kami berangkat (boleh dikatakan tidak ada macet yang berarti, antri panjang di lampu merah, begitu hijau,langsung lancar, pohon-pohon dengan burung yang beragam dan indah-indah (ada UU yang melarang menebang pohon dalam kota dan berburu burung ada pohon di tengah trotoar tidak dipotong selama tidak menganggu pejalan kaki, bandingkan dengan Jakarta dimana pohon banyak dipotong demi trotoar? termasuk untuk tempat iklan).
MRT disini selesai dari perencanaan hingga selesai dikerjakan dalam waktu 6 tahun, sedangkan di Jakarta sudah dibicarakan dan direncanakan dari 20 tahun yang lalu, Saat ini Direktur MRT Jakarta sedang berada di New Dehli untuk belajar, kami sempat bertemu dan berjanji akan bertemu kembali di Jakarta dan berdiskusi soal MRT di Jakarta.
Taman-taman kota yang luas di pelihara oleh pihak swasta (ada papan kecil bertulisan “maintained by ….(Indian oil).” Alangkah banyaknya APBD DKI Jakarta bisa dihemat jika seluruh BUMN dan BUMD atau pihak swasta melakukan pememliharaan taman dan trotoar seluruh wilayah DKI. (Bukankah hampir seluruh kantor pusat para pengusaha besar seluruh Indonesia berdomisili di DKI?!).
Kenapa menggunakan cara seperti di India ini? Inilah sistem bagi rejeki agar semua kebagian honor dan proyek perawatan tamam di DKI? Saya semakin yakin DKI atau propinsi/kabupaten kota manapun tidak butuh ahlinya, tetapi butuh pemimpin yang BTP (Bersih Transparan dan Profesonal), percuma mengaku ahlinya kalau itu BTP ! lebih baik yang berprilaku BTP, ahlinya rekrut dari yang memang kompeten dibidangnya sebagai staf ahli saja.

10:15:49 Kami tiba di Kantor Menpan India
10:20:44 (jadwal resmi pertemuan Pukul 10.00) kami mulai pertemuan resmi,semua tempat duduk sudah ada papan nama dan penjagaan tentara yang ketat sampai ada dua karung pasir di pos penjagaan.(Tuan rumah kali ini berpakaian sipil lengkap). Pertemuan hanya dihadiri sekretaris menteri yang bernama, Ramesh C. Misra, sedangkan Menterinya sendiri tidak hadir, sekretaris menteri menyampaikan penjelasan terkait apa yang mereka lakukan.

10:36:40 Ketua Komisi II giliran berbicara, diterjemahkan oleh sekretaris politik KBRI bapak Leonard Hutabarat, PhD.

10:42:10 DR Amitabh Rajan (Additinal Secretary), berbicara sambil menunjukan makalah tentang reformasi birokrasi Indonesia yang dia dapat melalui internet yang ditulis oleh akademisi Indonesi (namanya sang akademisi tidak diberitahukan)
10:49:51 P.K Jha lakukan presentasi “An Overview of 2nd Arc Reports Implementation“, yang utama adalah right to information:master key to good government”

Adanya aturan yang mengatur menyita harta pegawai yang korup sedang mereka jalankan, juga sedang dipersiapkan adalah UU Proteksi terhadap apa yang disebut sebagai “peniup peluit” “whistleblowers”, yang paling diperlukan di reformasi adalah aparat kepolisian dan yang ada hubungannya dengan peradilan seperti Jaksa dan Hakim.
Mereka membangun sistem berdasarkan kerja ARC (administration reform commsion) yang membuat 15 laporan yang dihasilkan oleh seribuan rekomendasi dari berbagai pihak, mereka putuskan mana yang bisa diterima, mana yang akan ditolak dan mana yang bisa diimplementasikan lansung dan mana yang bertahap. Mereka secara rutin melaporkan ke parlemen kemajuan kerja mereka dalam mengimplementasikan 15 laporan yang ada.

11:10:15 selesai Presentasi dan dilanjutkan Sekretaris Menpan berbicara, Ritika bhatia presentasi sejarah dan visi misi departemen ini. Visinya untuk keuntungan warga masyarakat.
Mereka setiap awal tahun ada rapat gabungan guna membicarakan hal-hal yang terfokuskan dibidang keamanan, harga beras,dan pelayanan publik.
Mereka juga memiliki website induk yang menampung seluruh informasi seluruh Departemen (tidak berdiri sendiri-sendiri seperti yang terjadi di Indonesia), mereka ada kata sevottam yang asalnya dua kata,best dan service, jadi maksudnya adalah Beri Pelayanan yang Terbaik. (www.indiagovernance.gov.in)

Sejak 1997 mereka rutin adakan konferensi untuk memperbaiki E-government ini, termasuk membangun MOU dengan China, Brazil dan malaysia.
11:27:57 kembali ke Sekretaris Menpan, dia minta maaf mau permisi karena ada rapat kabinet, sebelum beliau pergi sekretaris Menpam mau memberikan kenang-kenangan kepada Ketua Komisi II, termasuk kumpulan buku-buku reformasi administrasi di India.

11:31:21 Saya bertanya metode rekruittmen PNS dan apa ada tenaga honorer? Bagaimana penggajian terhdap tenaga honorer? Ternyata mereka ada tahapan, sampai ada interview dalam penerimaan,
Honorer/part time hanya untuk pekerjaan yang sangat spesial, jadi tidak ada penerimaan tenaga honorernya, dan tidak ada pegawai honorer.

11:36:16 rekan Muzammil juga bertanya (bahasa Inggrisnya bagus)soal transparansi proses seleksi, ada negara bagian yang nepotisme juga, sebagian dipecat, secara umum penerimaan sangat baik, orang India bangga jika bisa diterima dengan cara yang transparan, joint secretary dan additional secretraynya yang menjawab dan menambahkan.
11:42:52 Nanang Samodra bertanya, apakah PNS boleh menajadi anggota Parpol? apa boleh ikut memilih di Pemilu ? ini diatur oleh UU Perilaku, sama sekali tidak boleh terlibat dalam politik. Bahkan menteri-menteri harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.
PNS boleh memilih sebagai warganegara, tentara dan polisi juga memiliki hak memilih. Apa politisi bisa jadi anggota KPU? Saudari Nurul menyelah, pertanyaan ini tidak relevan dari Nanang, akhirnya mereka bilang biar nanti saja ketemu KPU untuk menanyakan hal tersebut 🙂

11:52:19 nurul minta maaf soal komentarnya tadi karena dari partai yang berbeda, bertanya soal award perdana menteri apa berpengaruh terhadap PNS? Nurul juga bertanya soal apa prosedurnya? lalu ada juga pertanyaan ratusan rekomendasi yang ditolak, kenapa? sebelum memecat PNS apa prosedurnya?
Karena sangat bergengsi dan melalui seleksi yang ketat, bisa mencapai 15 yang dapat, tetapi tahun lalu dari 200an nominasi ,hanya 5 orang yang mendapatkan award tersebut, bersaing antara birokrat dan profesonal yang tidak masuk birokrat? jadi sangat efektif, hadiah medali dan uang saja, soal naik pangkat,semua PNS bekerja dengan baik pasti akan naik pangkat, yang mendapatkan award adalah yang lakukan pekerjaan luar biasa, banyak rekomedasi ditolak karena adanya sangkut pait dengan revisi UU yang butuh 2/3 parlemen menyetujuinya.
Sistem mengikuti Inggris dimana semua masukan harus ada bukti pendukungnya.

12:07:37 Ketua menutup dengan menyampaikan terima kasih waktu sangat terbtas ada pertemuan lagi karena masih banyak yang akan kami gali karena negara Kami mau melakukan dan belum berhasil, kami semua mendapatkan paket buku reformasi birokrasi di India.
12:10:04 Pertemuan tersebut diakhiri.
Pukul 12:18:35 Kami sudah berada didalam bis menuju pertemuan dengan komisi urusan dalam negeri parlemennya (home afairs), semacam komisi II di DPR Rirajya Sabha New Delhi. (Acara 12: 15-13:00) rencanya mereka juga akan jamu makan siang pada pukul 13.00-14.00

12:27:27 Bis berhenti karena ditahan, untuk dibagikan pas masuk (KBRI sudah masukan data-data kami atau tidak, sulit untuk masuk Karena pernah diserang teroris, Penjagaan cukup ketat di gedung-gedung pemerintah dan parlemen.

Dalam kartu pas masuk disebutkan tidak boleh membawa kedalam gedung berupa, ponsel, Kamera, senjata api dll.
12:31:10 Portal penghalang baru dipindahkan, karena bisa agak besar, jalurnya kecil.
12:36:27 kami turun dari bis
12:41:26 mulai acara, kata sambutan Chairman M venkaiah naidu, minta maaf atas kesalahpahaman di gerbang yang menahan kami untuk tidak masuk.(jadwal semula pada pukul 13.00).
12:52:32 Ketua komisi memberi sambutan, beliau engatakan kami bisa memahami kondisi keamanan yang ketat, karena kematian Osama bin Laden beberapa hari yang lalu.
Minta dukungan parlemen India guna mendukung MOU G to G yang di tanda tangani oleh SBY dan PM India.
Memperkenalkan diri masing-masing, Pak Dubes turut serta dan memberikan komentar bahwa tidak mudah selaku Dubes untuk merealisasikan 32 MOU kalau tidak dibantu oleh Parlemen di kedua negara.

13:08:16 Sambutan Ketua selesai.
Anggota parlemen India menanyakan sistem Pemilihan Presiden dan DPR RI (legislatif) dan Ketua Komisi II yang menjawab.
13:31:05 Kami masuk dalam sesi tanya jawab, rekan-rekan seperti Nanang dan Nurul bertanya soal sistem politik dan jumlah tenaga ahli, saya tidak tertarik menanyakan hal demikan, karena pertanyaan seperti itu bisa mendapatkan jawabannya di website, pertemuan semacam ini seharusnya digunakan guna makin memperat sesama anggota Komisi yang menangani hal-hal yang sama di Parlemen.
13:40:31 Ketua mengucapkan terima kasih atas interaksi yang telah terjadi dan dilanjutkan dengan makan siang.
14:09:33 selesai makan siang, (Menu makanan ada vegetarian dan non-vegetarian. Kalau makanan daging sudah pasti yang disajikan adalah daging kambing dan ayam tanpa ada daging sapi, sedangkan daging babi hanya ada di hotel).

14:19:56 Kami dalam bis menuju kantor KPU, perjalanan tadi ke bis cukup melelahkan karena cuaca yang panas, anggota Parlemen India juga berjalan kaki sangat sederhana (apakah ini pengaruh dari ajaran Mahatma Gandhi?)
14:31:27 Tiba kembali di KBRI, istirahat dan shalat, baru melanjutkan ke KPU India.
14:51:41 Sudah ada yang mau istirahat tidur, acara diundur pada pukul 16.00 sesuai permintaan pihak KPU India, karena ganti pesawat kami berangkat ke Amritsal berubah menjadi pukul 19.30, kalau menggunakan Air India jadwalnya adalah pada pukul 18:00, akhirnya kamu putuskan bahwa selesai dari KPU kami langsung berangkat menuju ke Bandara, perjalanan tersendat karena sedang waktu pulang kantor sehingga lalu lintas menjadi lebih padat.
15:41:58 Kami berangkat dari KBRI, Pak ketua dan Pak Dubes menggunakan mobik mercedes S class model lama plat CD 33 1.

15:51:39 Kami tiba di KPU
16:01:05 Kami sudah di ruang konferensi mereka, pihak KPU India belum hadir, kami menunggu.
16:04:15 Mereka masuk ke ruangan rapat. Ketua KPU india DR.S.Y.Quraishi (muslim)dan hanya memiliki anggota berjumlah 3 orang.
Tantangan demokrasi yang plural, dimana yang perlu dijamin adalah pelaksanaan yang transparan, sehingga KPU bisa menjaga kredibilasnya dimata masyarakat. KPU India menjadi badan yang sangat kuat karena dijamin dan didukung oleh konstitusi, MA, media, parpol, birokrasi dan rakyat.

16:27:06 Pak Dubes memberikan komentarnya dan meminya Ketua Komisi II untuk bertanya.
16:27:45 Ketua Komisi II giliran berbicara, seperti biasa pembicaraan dimulai dengan memperkenalkan kami semua, Ketua tertarik dengan pemilihan elektronik yang portable bisa mudah dibawa kemana mana dan pakai batere,sistem seperti blackbox pesawat yang tidak bisa dibuka, begitu terkumpul usai digunakan pada pemilu mesin-mesin ini akan dibawa ke KPU dan hasil perhitungan suara telah dapat diketahui dalam 3 hari karena mesin pemilihan elektronik akan dihubungkan dengan mesin penghitung.

16:34:59 Rekan saya Muzammil bertanya: bagaimana perbandingan biaya menggunakan sistem ini dengan sebelumnya? Lalu bagaimana jika mesin ini jatuh atau tercebur ke air ? lalu pertanyaan lainnya adalah Bagaimana mencegah manipulasi mesin ini ?(pertanyaan yang sudah Saya tanyakan).
Harga mesin pemilihan eletronik portable tersebut adalah US$200/unit dan menurut mereka jika dibanting dan pecah sekalipun data-data didalamnya masih bisa diselamatkan.
Pemilu India memang benar-benar tanpa kertas suara, hemat 10 ton kertas suara, jumlah mesinnya sudah diset program, jadi tidak bisa menambah atau menukar dengan mesin lain yang sejenis, chipnya telah dibedakan, KPU India hanya gunakan 1/4 dari jumlah anggaran sebelumnya, investasi mesin ini bisa digunakan untuk 15 hingga 25 tahun. Adapun investasi mesin ini bisa kembali dalam satu kali pemilu.

Nurul, dubes, tenaga BPPT, konsultan Mendagri juga ikut bertanya. Mulai dari soal money politik dan kampanyenya mereka lalu apakag setiap peserta pemilu harus melaporkan berapa menghabiskan dana untuk mencetak baliho dsb.
16:47:04 Ketua ingin melihat cara kerja mesin pemilihan elektronik secara langsung dan meminta demo dari mesin tersebut.
Saya dan Nurul bertanya soal pemilu kami bukan sistem distrik, mereka bilang bisa untuk multinama juga, sistem diseal dengan meterai dan kawat yang ditandai oleh semua partai sehingga tidak mungkin bisa dibuat mesin duplikatnya, kalau dipaksakan juga tidak akan bisa membaca kode yang diacak untuk temukan antar mesin, kami sempat berfoto dan tukar kado.

16:58:19 Kami harus segera meneruskan perjalanan karena harus mengejar pesawat ke Amritsar
17:03:42 sudah berada di Bis, didalam bis kami sempat berdebat perihal sistem elektronik pemilihan karena tidak ditunjang oleh daftar pemilih tetap yang baik, alangkah kasihannya orang-orang yang mau memilih namun dihilangkan hak pilihnya disamping saling tidak percaya, kalau curiga bagaimana cara membuktikannya karena tidak ada yang tertulis.
Kalau di Australia sistemnya tetap manual yang terpenting adalah perhitungan suara langsung via SMS dan melapor ke pusat (wilayah tidak ada telp bisa ke wilayah lain) setelah itu dicocokkandengan laporan tertulis seperti quick countnya (bedanya semua TPS melaporkan), dan yang terpenting adalah nama pemilih yang tidak ada di DPT tetap bisa memilih dengan hanya diverifikasi dan dihitung khusus di tempat terakhir perhitungan seperti KPU Pusat untuk pemilu Legislatif dan Presiden.

Sekarang tinggal memilih mana yang lebih utama, mau menjaga rakyat yang mau memilih namun hilang hak suaranya (nama tidak ada di DPT) atau hanya mengutamakan penghematan biaya dan kecepatan perhitungan dengan resiko hilangkan hak pilihnya.
Saya juga sempat berujar bahwa Ketua KPU India seorang musim dinegara yang mayoritas beragama Hindu, kejadian seperti ini sepertinya susah diterima di tanah air, hal ini langsung jadi bahan diskusi “panas” dan Metro tv juga terus menayangkan kematian Osama, tentu saja rekan dari partai tertentu tidak senang dengan kematian Osama dan berkata bahwa dirinya yakin 50% penduduk Indonesia tidak setuju dengan kematian Osama dan membandingkan dengan apa yang dilakukan mantan presiden AS, George Bush yang membunuh lebih banyak penduduk.

Aku sesungguhnya lebih sedih ketika banyak pejabat tidak bisa membuktikan kekayaannya tidak ada yang protes, kukira persoalan terbesar bangsa ini adalah masih banyak elite yang tidak mengerti dan memahami ke-Indonesia-annya dan saya yang dianggap bukan orang Indonesia asli jadi tidak mempunyai kesempatan menjadi presiden! padahal UU menjamin hal setiap warga, inilah bedanya demokrasi kita dengan India, karena India taat dengan konstitusi dan menjalankan demorkasi yang nekat bermain isu SARA akan ditindak secara hukuk bukan dibiarkan,

17:46:43 masih belum berangkat ke Bandara, menunggu di KBRI.

18:12:10 Kami siap berangkat, ternyata Pak Dubes dan Ibu,juga Pak Leonard Hutabarat sekretaris politik ikut ke Amritsar.
18:50:35 Kami tiba di ruang VIP, ternyata naik pesawat Kingfisher Red, jadwal terbang 19.30, tidak ada makanan.
19:16:25 Kami mulai boarding lewat jalur khusus dan melewati pemeriksaan ketat dengan alat deteksi logam, Menunggu di bis bandara, karena pemeriksaan dilakukan dari ruang vip
19:58:55 baru take off
21:04:51 Kami mendarat di Amritsar

21:34:01 Kami menuju hotel di Amritsar, populasi penduduknya 6 juta jiwa
21:56:31 Kami tiba di hotel, katanya langsung makan malam dulu baru masuk ke kamar tidur
22:04:48 Kami ke lantai 1 untuk makan malam
22:49:33 Di kamar Hotel yang sangat bagus, mau mandi dan istirahat ,besok pagi pukul 09.00 akan mengunjungi Golden Temple (saya berpikir, untuk apa?? Kita lihat saja besok…)

Amritsal

BTP

4 COMMENTS

    • saya mahasiswa di salah satu universitas di kalteng.juga salah satu pengagum bung Ahok.kalau bisa tolong minta nomor yang bisa untuk di hubungi,barangkali beliau berkenan untuk membagi waktu.

  1. ‘ga da makana’ – ga gisa brenti ngemil ya bos? hehehe…
    .
    anyway,
    saya justru setuju KPU memakai sistem voting elektronik spt India ini, bukan cuma soal penghematan tapi efisiensi birokrasi juga.
    Klo ga salah program e-ktp sudah mulai di taon 2011, jadi bisa di-integrasikan dgn sistem voting elektronik ini (e-voting) jika nanti ada pemilu.
    Kalau e-ktp pemiliknya sah/valid stlh diverifikasi pihak berwenang (DukCaPil), ya otomatis masuk DPT kan? Yg terjadi skrg ini, biar punya KTP belon tentu masuk DPT, krn ga linked/online antara server KTP dgn KPU punya, jadi harus cara manual, makanya ada masalah DPT ini, musti ada undangan dari KPU baru bisa milih/nyoblos (kasih KTP ga guna bos! ditolak dan dicurigai malah! kenyataannya di lap. bisa beda dgn perintah – ‘bisa’ dari Hongkong!), gitu lho masalahnya.
    Kalo dah e-voting gini, tinggal inquire/minta data aja dari server e-KTP, semua yg valid langsung masuk ke database KPU, yg domisili Jakarta ya otomatis masuk DPT Jakarta dan KPU tampilkan DPT tsb di websitenya. Kalo mau diverifikasi/dibuktikan, tinggal minta auditor independen spt yg biasa dilakukan perush. swasta besar/multinasional – kan ada bagian IT juga auditor/konsultan (publik) ini, gitu aja koq repot.
    Sekarang tinggal pilih saja, cara manual dgn kertas coblos yg ongkosnya mahal dan lebih rentan masalah (problem ‘suara yg gak sah’ cuma ada di sistem manual spt ini dan e-voting gak kenal status ini, DPT yg selalu bermasalah sampai hari ini, dst) atau cara e-voting (biaya lebih murah ga perlu keluar duit lagi s/d 25-30 tahun lagi, aman dan cepat diproses dan masalah keamanan data ga lebih parah daripada cara manual selama aparat keamanan yg menjaga dapat dipercaya, jumlah DPT pasti = jumlah KTP valid jadi ga perlu musti ada undangan KPU yg ‘cacad sistemik’ spt itu lagi).
    Takut jumlah suara dimanipulasi? kan bisa dibackup dulu datanya, jadi ada duplikasi database suara yg masuk. Jika mencurigakan tinggal di-compare keduanya krn harus selalu sama datanya.
    Klo masih ga mau e-voting, ya mungkin sistem birokrasi kita yg musti introspeksi dulu (apa masih ada yg titip tender proyek pengadaan barang pemerintah/KPU, pak? oh ya lupa, KPK saja masih diobok2 terus saat ini sama polisi/politisi busuk di senayan, busyet dah! tanya kenapa), kenapa menolak sistem canggih yg bagus ini yg bahkan dipakai di negara ‘miskin’ spt India ini (yg IT-nya sangat maju dan SDMnya banyak dipakai perush2 IT global yg besar spt Microsoft, selain bio-technologynya yg mulai unjuk gigi juga – btw, kita sudah mulai rekayasa genetik skala besar blom?).
    Malu aku sama India, scr pilkada DKI 2012 kemaren masih harus nyoblos bini tetangga lagi… huhuhu… 🙁

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here