Ahok.Org – Pertarungan para pasangan calon menuju putaran kedua Pilkada DKI semakin sengit. Kedua kandidat berusaha mengerahkan kemampuan untuk dapat memikat warga Ibukota.
Mendekati hari pencoblosan 20 September mendatang, calon gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI-P dan Gerindra, Joko Widodo mengungkapkan, telah menyiapkan gebrakan untuk menghadapi putaran kedua Pilkada DKI.
Di sela acara halal bihalal bersama wartawan di Jakarta, Senin (10/9), pria yang akrab disapa Jokowi itu bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, gebrakan yang disiapkan salah satunya menyangkut program mengatasi masalah klasik Ibukota, yakni, kemacetan dan banjir.
“Yang namanya Jokowi dan Basuki akan buat gebrakan program yang tidak atau belum terpikirkan oleh siapapun, baik soal kemacetan dan banjir. Jadi jangan sampai kita dilihat itu monoton, akan kita keluarkan bahwa kita punya program yangg belum pernah dan dipikirkan orang selama ini,” kata Jokowi.
Ketika didesak soal gebrakan tersebut, Jokowi bungkam. Dia khawatir jika diungkapkan sekarang akan ditiru oleh pesaingnya, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
“Kalau dikeluarkan gebrakannya sekarang nanti diikuti lagi, saya tidak mau pakai strategi cermin begitu,” katanya.
Seperti diketahui, pada putaran pertama lalu, dalam setiap kampanyenya di putaran pertama lalu, pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo itu selalu mengampanyekan mengenai kartu sehat dan kartu cerdas.
Menurutnya kedua kartu tersebut merupakan sebuah sistem untuk melindugi warga terutama masyarakat kelas bawah. Belakangan, Gubernur Fauzi Bowo dalam setiap kesempatan mengampanyekan hal serupa.
“Membangun sistem kartu ini kita yang pertama, yang lain mengikuti. Nanti diikuti lagi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membantah jika dirinya hanya sebatas pencitraan. Menurutnya, selama menjadi Wali Kota Solo, dirinya hanya bekerja, hasil dari kerja itu yang kemudian diangkat oleh media karena dianggap baik.
“Saya tidak pernah beri apapun pada media. Saya hanya bekerja. Setelah bekerja menghasilkan output, dan dianggap baik, maka diangkat media,” katanya.
Dalam acara halal bihalal yang digelar di Rumah Makan “Sari Kuring”, di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan itu, Jokowi mendapat kejutan dari istri almarhum mantan Gubernur DKI Heng Ngantung, Evi Mamesa. Evi memberikan sebuah karikatur kepada Jokowi. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Jokowi mendapat dukungan dari Partai Pakar, dan tiga Koperasi Bajaj.
Terkait dengan isu korupsi yang berhembus, Jokowi menegaskan, pada 2010 dirinya mendapatkan Bung Hatta Anti-corruption Watch.
Penghargaan ini merupakan apresiasi dari yayasan Bung Hatta kepadanya karena dianggap sebagai pejabat yang anti korupsi. Bahkan pada tahun yang sama, Kota Solo menjadi tiga besar kota paling bersih dari pungutan dan korupsi berdasar Internasional Transparancy of Indonesia.
“Nilainya memang belum 10, masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi ini juaranya Indonesia. Jadi jangan dibolak-balik, yang baik menjadi tidak baik, dan yang tidak baik menjadi baik,” katanya.
Sementara terkait dengan isu SARA yang semakin marak menjelang pencoblosan putaran kedua, Jokowi memohon agar tidak diangkat kembali. Menurutnya, isu ini tidak akan berpengaruh apapun terhadap dirinya dan Ahok. Hal itu karena Jokowi merasa yakin warga Jakarta telah cerdas.
“Banyak yang tanya soal ini, saya tetap akan menjawab itu dengan tertawa dan senyum,” katanya.
Dalam kesempatan yang berbeda, maraknya upaya saling menjatuhkan dan memojokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di media sosial seperti Twitter semakin santer terasa. Namun, berbeda dengan aksi kampanye hitam yang beredar di media cetak dan elektronik maupun media massa lainnya, kampanye hitam yang terjadi di dunia maya tersebut bisa dikatakan bebas dari jeratan hukum pidana pemilu.
“Memang sayangnya media sosial itu berada di ranah privasi, apalagi ditambah dengan belum ada regulasi yang mengatur,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Jamaluddin F. Hasyim, yang ditemui usai menghadiri acara Deklarasi Mahasiswa untuk Pilkada Damai, Jakarta, Senin (10/9).
Meski belum diatur, menurut Jamal, apabila ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang mengundang konflik dan masuk ke dalam pelanggaran Pemilu, maka Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berhak menertibkan hal itu.
“Ya kami masih menganggap itu bagian dari demokrasi, dan ini adalah wewenang KPU DKI untuk menanggapi itu, kalau masuk konflik, itu menjadi ranah Panwaslu,” katanya.
Untuk itu, Jamal meminta semua pihak untuk saling menjaga etika ketika menggunakan media sosial agar tidak terjadi konflik. Diharapkan di kemudian hari ada regulasi yang mengatur mengenai ‘perang’ di dunia maya ini.[suarapembaruan]
