Ahok.Org – Wali Kota Surakarta yang juga calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi serius tujuh titik rawan kecurangan dalam Pilkada DKI putaran kedua yang bakal digelar pada Kamis (20/9/2012) lusa.
Berdasar rilis data dari Jaringan Pendidikan Pemiliuh untuk Rakyat (JPPR), terdapat tujuh titik yang berpotensi rawan kecurangan yaitu permasalahan daftar pemilih tetap (DPT); penggunaan dana kampanye,; mobilisasi aparatur negara; pencoblosan dengan menyobek gambar pasangan calon; munculnya Forum e-Democracy (FeD); kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta; dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini menyatakan bahwa semua kerawanan tersebut harus dikontrol, tidak hanya oleh relawan, tapi juga oleh masyarakat termasuk pengawasan LSM.
“Itu harus diawasi dan dikontrol baik oleh masyarakat atau tim, misalnya tentang DPT, jangan sampai ada DPT ‘hantu’. Begitu juga Panwaslu harus benar-benar sebagai pengawas dan berposisi netral,” tandasnya.
Jokowi menambahkan posisi pegawai di pemerintah juga sangat rawan dengan adanya mobilisasi birokrasi. Karenanya pegawai birokrasi diharapkan bersikap netral. “Birokrasi itu harus netral dan itu harus berhati-hati,” katanya.[Kompas]
