Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menegaskan rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta harus sesuai dengan impian warga Jakarta, bukan Pemprov DKI. Untuk itu, Pemprov DKI akan mensosialisasikan rencana tata ruang pada warga DKI.
“Pak Gubernur ingin sesuai dengan impian orang Jakarta bukan Pemprov DKI,” ujar Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2012).
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ahok ini sebelum bertemu planolog dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pertemuan ini terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta yang akan dijadikan Perda yang akan mengatur kegiatan pembangunan warga di DKI pada Juli 2013.
Sementara planolog Yayat Supriyatna memberikan masukan pada Pemrov DKI untuk mensosialisaikan RDTR pada warga sebelum hal itu dijadikan Perda.
“Masyarakat harus disosialisaikan, dari tingkat kelurahan sampai pada tingkat yang paling atas, semua pelaku harus memahami itu tentang rencana tata ruang,” ujar Yayat.
“Wagub sudah berkomitmen tata ruang ini betul-betul milik masyarakat dan jangan ada yang ditutup-tutupi lagi,” imbuh Yayat.[Detik.com]
Bapak ahok yg terhormat , selamat terpilih sebagai wakil gubernur utk daerah jakarta , saat ini jakarta rasanya bukan tempat tinggal warga miskin karena semakin terusir akibat harga lahan yg mahal yg dimainkan orang kaya .
Dan utk diketahui biaya utk tinggal hampir merengut 25 persen dr gaji pekerja .
Hok , bangunlah perumahan rakyat murah yg rapi dan bersih ,
Terapkan pajak 50 persen buat yg spekulasi rumah dan tanah .
3. Terapkan bb yg mahal agarmenghindari rumah dan bangunan kosong
Hok tolong terapkan itu semua utk kebersamaan kita sebagai bangsa indonesia.
Berikan kami kesempatan hidup ditengah kota jakarta dimana kemerderkaan itu di perjuangkan oleh bangsa kita bersama .
Layakkah itu tanah dan bangunan utk spekulasi diatas tanah negara indonesia ?
Dalam konteks KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA seperti sudah diatur dalam Konstitusi Dasar (UUD-1945), saya sangat setuju dengan usulan dan semangat, Pak Effendi ini. Tapi, jujur aja… dalam konteks seperti itu Jokowi-Ahok tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri, itu dibutuhkan kekuatan politik yang riil, yang solid, yang kompak, untuk (dan dengan kedaulatan rakyat yang penuh) memaksa DPR-RI agar mengubah kebijakannya tentang agraria (tanah) bagi pemenuhan kebutuhan rakyat yang berpenghasilan rendah miskin, pengangguran (tapi dia warga negara Indonesia), dan rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin. Artinya begini : Indonesia sudah lama masuk dalam lingkaran kapitalisme-liberal yang tidakmampu dihindari oleh para pembuat kebijakan nasional. Maka, silahkan saja (siapa saja) orang memperkaya diri dan mengoleksi rumah kosong ASALKAN SELURUH RAKYAT DI INDONESIA (baik miskin apalagi kaya dan juga rakyat yang menganggur)SUDAH TERPENUHI KEBUTUHANNYA MEMILIKI RUMAH SENDIRI. Naaah… kebijakan seperti itu harus dibuat oleh Presiden dan DPR-RI, Gubernur/Wakil Gubernur (dalam konteks seperti itu) hanya menjadi pelaksana kebijakan Pemerintah Pusat. Jadi, bisa diupayakan ke arah sana, tapi Jokowi-Ahok harus didukung oleh sedikitnya (gak usah banyak-banyak) 1 juta orang warga Kota Jakarta untuk bersama-sama memperjuangkan hal itu. 1 juta warga DKI Jakarta…? Apa gak kelimpungan tuh DPR-RI,yang katanya wakil rakyat itu…
tolong disampaikan ke pak jokowi atau pak ahok .Pak saya ada ide untuk mengatasi kemacetan dijakarta mohon di sampain kan ke pak gubernur.
Saya fadhil anshari mahasiswa ugm jurusan teknik sipil konsentrasi transportasi.
sbenernya bangkitan perjalanan di jakarta yg paling besar ada pada perjalan dri rumah-kantor atw sbaliknya atw pada perjalanan sekolah-rumah atw sbaliknya
problemnya adalah setiap masyarakat dijakarta melakukan perjalanan dgan menggunakan 1 vehicle for 1 people.
maka utk mengatasi hal tersebut dlm rangka mengurangi kemacetan maka ada 1 kebijakan yg bsa dilakukan. Yaitu melakukan/membuat kebijakan bhwa setiap perusahaan wajib mengadakan bus karyawan.
Dgan cra mendata alamat karyawan sehingga karyawan2/anak2 sekolah bsa plg dalam 1 perjalanan dgn menggunakan kendaraan yg lebih sedikit. Sehingga jalan dijakarta tidak dipenuhi dgan mobil2 pribadi.
Lalu stelah itu diberlakukan 3 in 1 wajib pada semua ruas jalan pada daerah bussines district. Sehingga tdak terjadi kemacetan.
utk merealisasikannya maka pemda DKI bsa memberikan subsidi pada perusahaan utk membeli mobil karyawan tsb. Atw dgan memanfaatkan kopaja2 atw metromini jakarta dgan cra diperbaiki atw di berdayakan menjadi mobil karyawan/anak sekolah. Saya rasa itu tdak terlalu mahal jika dibandingkan dgan proyek MRT yg diwacanakan. Tlg direspon.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih
Slamat Bertugas Bpk Jokowi dan Bpk Ahok.! Agar lebih tertib MOHON AWASI Pelaksana/Pelaku IMB yang suka MELECEHKAN SK.GUB MEMBERI IZIN BANGUNAN TERUTAMA PENCACAHAN KAVLING di REAL ESTATE yg sudah pasti SK.nya sehingga merusak Lingkungan /Koefisien bangunan/kepadatan penduduk/menutup saluran got/mementingkan keuntungan pribadi merugikan orang lain YANG MARAK TERJADI DI JAKARTA BARAT KLDRS
tata ruang kota untuk sekarang ini sudah amburadul.banyak daerah sebagai penyangga banjir sudah menjadi pusat perbelanjaan. bagaimana mengembalikan fungsinya ? minimal menggantinya…
transportasi juga banyak masyakat sekitar jakarta yg bekerja dijakarta , bekasi, tangerang depok, dan bogor. bagaimana dan dengan cara apa agar tidak macet ? skr kini semua sudah bottleneck ke arah jakarta.
yg harus dipikirkan jokowi dan ahok adalah transportasi massal penyangga tersebut. ( misal : MRT yg akan dibangun bukan dr Lebakbulus melainkan dr Parung hingga lebak bulus dan dr lebak bulus sampai sudirman di supply busway or monorel apapun itu )