Wagub: Tugas Pemerintah Menjaga Stabilitas Harga Sembako

6
98

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama menolak mengatakan,  tugas pemerinta provinsi (pemprov) DKI Jakarta adalah memberikan formula penyusunan kenaikan upah dan menjaga stabilitas harga sembako.

“Bagi kami Pemprov DKI, adalah memberikan yang menjadi kewajiban pemda menjaga stabilitas harga sembako,” ujar Basuki usai berunding dengan perwakilan buruh, Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/11/2012).

Selain itu, katanya, Pemprov harus menjaga biaya transportasi agar biayanya tidak lebih dari 10 persen upah buruh.

Perumahan yang layak bagi buruh juga harus berikan, berikut jaminan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat. Setelah itu terlaksana, lanjut Basuki, kesempatan buruh untuk berusaha terbuka.

“Baru bisa ada perbaikan nasib. Termasuk kesempatan usaha. Jadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita harapkan ini bisa menjadi model di seluruh Indonesia,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Mengenai nominal kenaikan upah buruh atau Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI nantinya, Basuki belum bisa berkomentar lebih jauh.

“Pak gubernur (Joko Widodo) lagi rapat dengan pak menteri dengan dua gubernur lainnya (Banten dan Jawa Barat) untuk menyamakan,” ujarnya.[Tribunnews]

Berita Lain: Ahok: Upah Buruh Harus Demi Keadilan

6 COMMENTS

  1. Antusias dan ekspektasi masyarakat sangat besar thd kepemimpinan Jokowi dan Ahok…jadinya udah ngga bisa bedain mana tugas pemprov atau pemerintah pusat…semoga pemerintah pusat “ketularan” dgn kinerja Jokowi Ahok dan lebih tanggap thdp keluhan seluruh masyarakat di Indonesia

  2. Yupp…setuju dengan ahok, kalau harga – harga tetap bisa dijaga stabil tanpa ada nya kenaikan / inflasi, kita tidak akan sering mendengar tuntutan mengenai upah lagi ke depan, karena berapa pun upah yang layak tidak akan pernah cukup apabila harga2 naik terus. inflasi di daerah naik terus.
    Selamat bekerja jokowi-ahok, buat lah kebijakan untuk rakyat yang mantapss

  3. Betul kata Juragan Gibbor tuuuh… Artinya, begini : Pemerintah Pusat harus lebih cerdas membuat kebijakan berdimensi luas dan standar kualitasnya tidak boleh ada di bawah Pemrov DKI Jakarta (versi Jokowi-Ahok) sekarang ini, gitu kaaaan…? Itu orang-orang yang ada di Pemerintahan Pusat atau di Pusat-Pusat Pemerintahan, yang tidak tau dan tidak paham dengan beragam persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya dan tidak becus mencarikan jalan keluarnya, lebih baik suruh pada ngurus keluarganya aja deeeeh… Jangan coba-coba sok mau jadi pejabat Pemerintahan dan sok memikirkan nasib masyarakatnya kalau otaknya cuma sedikit tapi nafsunya banyak. Iyaaa, kaaaaan…?

  4. Eeeeh… itu si Puspitasari kok sekarang bisa muncul fotonya siiiih…? Aduuuuuuh… Pus, Pus… (meong… meong…) lebih baik komentarnya aja deh yang muncul, gak usah pake foto segala… ntar ini forum malah nyasar-nyasar deeeeh… He…he…he… Gak kok, saya cuma bercanda, dan saya juga sependapat dengan komentar kamu itu. He…he…he… Ditunggu lagi komentarnya yaaa…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here