Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju bila Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta membeli mayoritas saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal itu akan menambah pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada prinsipnya, Basuki tak keberatan dengan usulan agar BUMD membeli saham PT Palyja. Dengan catatan, PT Astratel selaku pemilik 49 persen saham pemasok air bersih di Jakarta itu itu telah menyetujuinya. “Kalau memang pemegang sahamnya setuju, ya boleh-boleh saja. Semua yang mendatangkan duit buat Pemda, saya setuju saja,” kata Basuki di sela-sela kesibukannya di Balaikota Jakarta, Selasa (6/11/2012) siang.
Beberapa waktu lalu, Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham Palyja telah membuat perjanjian jual beli dengan Manila Water, sebuah perusahaan asal Filipina. Kesepakatan dua pihak ini dilakukan tanpa sepengetahuan PAM Jaya.
Sejumlah pihak khawatir penjualan mayoritas saham Palyja ke pihak asing akan memperkeruh kisruh renegosiasi kontrak yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Pemprov DKI diminta agar BUMD membeli saham yang akan dilepas tersebut.[Kompas]
jangan lupa dengan TPJ Pak, harap disinergikan manajemen fokusnya.
Air (blue gold) itu kebutuhan vital masyarakat jangan sampai dikuasai perusahaan asing, setuju dengan langkah Pak Wagub!
Setuju, kita harus mengembalikan amanat rakyat yang tertuang dalam UUD1945, semua yang hayat hidup rakyat banyak harus dikuasai negara, jangan ada lagi penjajahan terselubung! Kita dukung terus Jokowi-Ahok!!! Tetap semangat, Rakyat akan mendukung terusssssssss!!!
Setuju banget. Memang kan pada UUD 45 pasal 33 ayat 3 tertulis air dikuasai oleh negara. Jadi jangan sampai air dikelola oleh Suez Environment, Thames PAM Jaya, PT Astratel, Manila Water.
Yang berhak mengelola air adalah PT PAM Jaya. Tidak ada yang lain-lain, sehingga tidak ada lagi penjajahan. Saya heran koq bisa2nya pada pemerintahan yang lalu air dikelola PT Palyja dan PT Thames PAM Jaya. Memang pemimpin pemerintah yang tandatangan perjanjian itu sudah lupa dengan amanat rakyat (UUD 45)
kami tantang bpk untuk mewujudkan tap water seperti di singapura. bahwa air bersih itu adalah hak rakyat yang pengelolaannya di serahkan kepada pemerintah.
Pak Wagub yth.Mhn posisikan sistem dan skema pelayanan air minum di Jkt sbg bagian dari ketahanan Jkt dan pd akhirnya jg nasional, krn masalah bisnis dan berbagai transaksinya hanya yg tampak dipermukaan. Jkt sensitif thd sumber air, dan saat ini di Barat dikuasai TC, di Timur sedang “bertarung” untuk menguasai pasokan dr Jatiluhur, dan bila pengelolaan di Jkt sendiri oleh mereka, maka sistem air minum menjadi “truf” bagi pihak2 yg akan bernegosiasi dg DKI maupun Pusat. Energy war is know but water is the future war