Ahok.Org – Pemerintah DKI Jakarta terus menekan skema anggaran 2013. Hal itu dilakukan dalam rangka penghematan dan tanpa mengurangi efisiensi berjalannya program-program unggulan dan program-program pendukung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa pemangkasan anggaran hampir dilakukan di semua pos anggaran. Mulai dari transportasi, pengadaan internet, dan di seluruh pos anggaran yang dinilai angkanya masih bisa ditekan.
“Kita hemat anggarannya dengan meminimalkan jumlah, bukan manfaatnya. Angkanya saja yang ditekan tapi hasilnya tetap maksimal,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Balaikota Jakarta, Kamis (8/11/2012) siang.
Ia mencontohkan, misalnya mengenai transportasi yang di dalamnya tercantum anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan. Basuki menilai ada potensi pemborosan kas daerah dalam proyek pembangunan jembatan.
“Setelah kita cari tahu pembangunannya mahal karena jembatan dibuat dengan lebar 3 meter. Padahal standarnya 1,5 meter, dan pengguna jembatan tetap aman dengan ukuran tersebut,” ujarnya.
Contoh lainnya, kata Basuki, adalah dalam pengadaan internet di wilayah Jakarta. Untuk mendukung program Jakarta Smart City dan program lainnya, Pemprov DKI menggandeng PT Telkom dan Indosat di dalamnya. Sehingga DKI tak perlu lagi merogoh kocek dalam untuk merealisasikan program yang perlu disokong layanan internet.
“Soal internet itu kan kita bekerjasama, kita sama-sama untung, dan Jakarta enggak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang sangat banyak,” tandasnya.
Untuk diketahui, penyusunan skema anggaran DKI untuk tahun depan menjadi isu sensitif antara Pemprov DKI dan DPRD. Pasalnya di masa peralihan kepemimpinan Fauzi Bowo kepada Jokowi rancangan APBD DKI belum sesuai dengan program yang diusung Jokowi. Di lain sisi, tekanan semakin besar karena APBD harus segera disahkan sampai akhir bulan ini.[Kompas]
pengeluaran yang sdekecil-kecilnya dan mendapat hasil/manfaat yng sebesar-besarnya.
EKONOMIS ya pak.
SETUJU.
Jaga kesehatan Pak Ahok…
Bekerja keras tapi harus punya fisik yg kuat ya Pak…
Smoga kesehatan, kekuatan, kasih karunia selalu dicurahkan atas Pak Ahok dan Pak Jokowi..
Dear Ahok
Melototin 50.000 pos anggaran… pasti butuh waktu banyak..
Sebarin aja di web ini… pasti banyak mau bantu mlototin dan kasi masukan pos2 siluman, mana yg markup, mana yg prioritas
salam JB
Permisi pak Jokowi – Ahok
saya hanya menyalurkan usul dari komentator di artikel ini
http://news.detik.com/read/2012/11/09/155647/2087389/10/dki-dari-car-free-day-menuju-car-free-city-car-free-area?nd771108bcj
Pada artikel ini, DKI akan menjadi dari Car Free Day menjadi Car Free City dan Car Free Area…
Dari org yg berkomentar dari artikel tersebut ada usulan yg sgt bagus, dari pernyataannya ” Bagaimana klo PNS & anggota2 DRPD pulang-pergi kantor antar jemput pake bis jemputan?” demikian komentarnya.
Menurut pendapat saya pribadi usulan dari komentator tersebut sgt bgus klo bs dilaksanakan,
saya yakin masalah anggaran untuk anggaran transport bs semakin diefisienkan dan terlebih dapat mengurangi sedikit kemacetan di daerah DKI. syukur2 klo pihak swasta jg memberlakukan spt usulan tadi, kemacetan di jalan semakin berkurang drastis karena karyawan2nya dijemput oleh bis jemputan perusahaannya masing2
Semoga saran sederhana ini dipertimbangkan dan bs membantu menyelesaikan salah satu mslh yg ada di DKI.
terima kasih.
bagikan aja 50 ribu pos anggaran di web ini…. pasti banyak yang bantu..
di Jakarta ini tempat kumpulnya orang2 pintar se Indonesia …. manfaatkan
Salam Jakarta baru
PEMBERITAHUAN DARURAT UNTUK SEMUA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGINGINKAN/MERINDUKAN/MENGHARAPKAN MODEL KEPEMIMPINAN DI DAERAHNYA (PROVINSI/KOTAMADYA/KABUPATEN) MASING-MASING AGAR BISA MENDAPATKAN SEPERTI JOKOWI-AHOK yang jujur, cerdas, transparan, terbuka, amanah, mengabdi dan melayani masyarakat, sopan, beradab, adil, tegas dan terjaga integritasnya serta berani sesuai dengan konteksnya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur yang memiliki vivi-misi berorientasi ke KEADILAN UNTUK RAKYAT. Pemberitahuan darurat ini dapat disebar-luaskan oleh setiap orang agar dapat diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia dimana pun berada terkait dengan adanya pertanyaan wartawan kepada JOKOWI usai acara diskusi di LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) mengenai : WACANA ATAU KEMUNGKINAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG NANTINYA TIDAK LAGI DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILUKADA, TAPI DIPILIH OLEH DPRD MASING-MASING DAERAH — DENGAN ALASAN UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK (Sumber : Tribunnews.com, 08/10/2012).
CATATAN PENTING :
1. SUDAH TERBUKTI bahwa selama lebih dari 32 tahun rakyat Kota Jakarta dipaksa atas nama Undang-Undang/Kebijakan yang mengharuskan Pemilihan Pemimpin Kepala Daerah/Gubernur dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) MAKA SELAMA ITU PULA RAKYAT KOTA JAKARTA TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SEORANG PEMIMPIN/GUBERNUR YANG BERKUALITAS DAN BERMUTU dan tidak seperti yang bisa didapatkan pada proses pemilihan langsung oleh rakyat Kota Jakarta saat sekarang ini. Contoh : TERPILIHNYA JOKOWI-AHOK SEBAGAI PEMIMPIN KEPALA DAERAH DKI JAKARTA YANG BISA DILIHAT DAN DIUJI KUALITAS MAUPUN MUTUNYA SEBAGAI PEMIMPIN ;
2. JIKA ALASANNYA UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK maka bisa dibuat skala perbandingan yang sangat rasional dan sangat masuk akal mengenai akibat-akibat kerugian yang harus ditanggung selama lebih dari 32 tahun oleh rakyat Kota Jakarta yang disebabkan oleh dimunculkannya figur-figur/tokoh-tokoh Pemimpin Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, dengan cara-cara politik yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu, melalui Sidang Paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan atas nama Undang-Undang (kebijakan politik) yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu — patut diduga bahwa selama masa lebih dari 32 tahun itu rakyat Kota Jakarta sudah mengalami kerugian yang sangat luar biasa hingga tidak dapat lagi dinilai dengan nilai-nilai ekonomis semata KARENA KERUGIAN AKIBAT ULAH DAN PERILAKU PEMIMPIN YANG TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK BERMUTU ITU merambah ke berbagai aspek/dimensi kehidupan manusia meliputi : aspek kesejahteraan ekonomi rakyat, keadilan (sosial/politik/ekonomi), kesejahteraan hak-hak sebagai warga negara, pengayoman dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hak kesejahteraan lingkungan hidup yang layak bagi warga masyarakat, hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaaan, dlsb., dlsb., dlsb.;
3. Dengan demikian, wacana untuk menggunakan kembali cara pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, patut diduga hanya akan memutar kembali jarum sejarah pemilihan Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, yang dapat merugikan hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupannya, dan patut diduga bahwa wacana seperti itu hanya pantas dimunculkan oleh orang-orang (atau gerombolan-gerombolan) dengan gejala sakit jiwa oleh karena dorongan rasa takut dengan fenomena kemunculan PEMIMPIN-PEMIMPIN BERKUALITAS DAN BERMUTU SEPERTI JOKOWI-AHOK DI TIAP-TIAP DAERAH.
Terima Kasih.
Tertanda :
Inisiatif Warga Kota Jakarta untuk Keadilan Rakyat dan Pemimpin Berkualitas.