Ahok.Org – Awak media merupakan bagian dari komitmen menjaga transparansi. Keluhan wartawan Balaikota DKI yang merasa terbatasi gerakan peliputannya karena harus mengisi buku tamu setiap kali masuk ke Balaikota direspon positif oleh Wakil Gubernur DKI. Basuki Tjahaja Purnama.
Basuki yang kerap disapa Ahok menegaskan baik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maupun dirinya tidak ada mengeluarkan instruksi apa pun untuk membatasi ruang gerak liputan di Balaikota DKI.
“Kami tidak ada perintah apa pun untuk mengeluarkan aturan itu. Apalagi membatasi wartawan yang tugas peliputannya sehari-hari di Balaikota,” kata Ahok, Jakarta, Jumat (16/11).
Ahok berjanji mengecek siapa yang mengeluarkan aturan tersebut. Kemudian akan memerintahkan aturan tersebut tidak boleh diberlakukan lagi kepada wartawan. Karena awak media merupakan bagian dari komitmen mereka menjaga transparansi dengan memberitakan kinerja gubernur dan wakil gubernur kepada masyarakat.
“Saya akan mengecek aturan tersebut. Dan akan saya perintahkan tidak boleh diberlakukan lagi aturan itu,” tegasnya.
Hal yang senada juga dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat usai rapat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) beberapa hari lalu. Joko Widodo membantah bukan dia yang memberikan perintah tersebut.
“Aturan itu bukan saya yang berikan perintah. Mungkin maksudnya baik, supaya kenal dengan wartawan-wartawan,” katanya.[Beritasatu]
mungkin untuk keamanan balaikota supaya tidak ada “oknum” yg berbuat tidak sepantasnya dengan mengatasnamakan wartawan. sehingga ini bisa menjaga kredibilitas dari wartawan2.
Mungkin maksudnya untuk menjaga Pak Gubernur Jokowi & Pak Wagub Ahok dari gangguan orang yg tdk bertanggung jawab…..bagaimanapun sekarang Pak Jokowi & Pak Ahok adalah pejabat negara alias orang penting yg ngurusin rakyat di DKI 1 dan 2….yg berhak mendapat pengawalan apalagi sedang menjalankan tugas di balaikota
Perlu sekali dibuatkan tanda identitas awak media guna mencegah masuknya WTS (wartawan tanpa surat kabar) serta para pelaku kejahatan.
kebijakan tentang buku tamu harus tetap ada, cuma aturan mainnya saja yang dibenahi.
mungkin itu maksudnya.
benar itu….! setiap tamu yg datang hrs ada datanya.
Kalo nggak..BAHAYA, oknum hitam lagi cari kesempatan.
Buat rekan @Peter Wanga yang pernah mengusulkan agar para simpatisan/pendukung/pengagum pola kepemimpinan JOKOWI-AHOK agar mulai menyatukan diri dalam ikatan kerja relawan untuk mengawal dan menjaga visi, misi dan orientasi Jokowi-Ahok, hal itu memang harus segera dilakukan dan segera direalisasi. Saya sudah menyatakan OK untuk menjadi yang pertama mendaftarkan diri. Kapan kita bisa ketemu dan mulai mengkonsolidasikan diri? Buat semua teman-teman yang sudah begitu intens berkomunikasi via ahok.org ini, rasanya memang sudah saatnya kita bisa bertatap muka secara langsung agar bisa saling kenal satu dengan lainnya kemudian dapat mulai merumuskan langkah ke depan untuk mengawal dan menjaga visi, misi dan orientasi JOKOWI-AHOK dalam rangka mewujudkan JAKARTA YANG MANUSIAWI DAN BERMARTABAT. Saya tunggu komfirmasinya dan inisiatif-inisiatif yang konstruktif dan terarah. Ini alamat email saya : [email protected] — [email protected] atau http://www.facebook.com/didingireng.chairudin — Terima kasih.
Untuk mengawasi tamu perlu CCTV disetiap sudut ruangan (ada bukti). Petugas cukup stay di ruangan khusus, kalau curiga turun ke lokasi.
Betul pak…harus pasang CCTV, untuk antisipasi oknum2 yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan pak Jokowi dan pak Ahok…Kita butuh pemimpin yg tegas terhadap korupsi….I like this…
setuju…!bertamu mesti ada indentitas
wartawan juga harus meninggalkan indentitas, terlepas apa yang mau di liput.Aneh kalau tuan rumah tidak tahu tamu yang berkunjung.
Setuju … memang seharusnya ada buku tamu,Apa sih susahnya mengisi buku tamu bagi wartawan? Tujuanya adalah supaya balai kota bisa tahu siapa itu wartawan jangan- jangan Itu Terroris berkedok wartawan.Karena DKI 1 dan DKI 2 sedang menjadi sorotan tentu saja ada onum yang senang dan tidak senang.Harus ada aturan demi keamanan balai kota,Tentu saja tidak mengesampingkan kebebasan pers,Hanya isi buku Tamu aja di protes……
Pak Basuki harus tegas, setiap wartawan harus isi buku tamu, demi keamanan. Kalau ke toilet ga perlu isi buku tamu gak apa-apa
Kali perlu juga ya…secara wartawan jama sekarang kadang very very very annoying juga. Berita sih berita tapi gak gitu juga kali, tetep ada kode etik dan etika nya. Tapi kalo di ingat nama mereka kan KULI TINTA, sooo maklumlah kalo kadang tigkahnya kaya ‘kuli’ (maksudnya: kasar g punya santun klo kerja)
hanya wartawan yang tidak mau isi buku tamu yg patut diduga merupakan oknum dengan tujuan tidak baik…kita masuk perkantoran aja perlu meninggalkan identitas….apalagi masuk kedalam balaikota, saya kira itu tidak merepotkan karena semua demi keamanan bersama.
Buku tamu itu penting…untuk mengetahui siapa saja yang hilir mudik di Balaikota, tanda pengenal wartawan sebaiknya juga dikenakan ditempat yang mudah terbaca, soal kebebasan meliput silakan saja dan harus tetap dijaga….ada hal lain kiranya Wartawan juga jaga dong kebersihan, jangan buang abu rokok, puntung rokok dan bungkus makanan sembarangan…………….
hahahaha… kadang wartawan mau dianggap bak sang tuhan… kapanpun masuk bisa… ckckckck… untuk pak ahok..hati2 sama wartawan bodrek… :D:D
Ini sih wartawan nya doang yang males
Jujur saja makin bosan dengan kebebasan pers yang kesannya kalau dia pers maka bebas melakukan apapun di manapun dan kapanpun. Harap dihargai bahwa setiap orang meskipun dia DKI 1 dan DKI 2 tetap juga dia manusia yang butuh istirahat dan waktu pribadi dengan keluarga.
Wartawan selalu menuntut untuk di hargai tapi apa wartawannya sendiri bisa menghargai orang lain? TIDAK MUNGKIN, Pikirnya wartawan jadi kebal terhadap apapun
ANTI Kebebasan PERS
Udah laaaaaaah… gak usah kita ikut ribut soal perilaku wartawan, dia itu udah punya kode etik sendiri dan Pak Wagub pasti sudah sangat paham dengan wilayah-wilayah tugas mereka dan paham tentang manfaatnya bagi proses transparansi serta reformasi birokrasi yang sedang dilakukan di Balai Kota. Kalau memang ada oknum wartawan yang dianggap merugikan atau dianggap melanggar etika pekerja jurnalistik, kan ada Dewan Pers dan ada prosedur somasi yang bisa dilakukan.
kalo ada teroris / hitman yg nyamar jadi wartawan bgmn boss ? gubernur sulsel baru2 ini hampir di bom. bukankah dengan filter seperti pengisian buku tamu untuk membatasi hal2 yg spt itu.
iya betul, ini sebenarnya demi keamanan pakgub dan wagub, mas Diding
Ini APRESIASI saya terhadap keberadaan website ahok.org : dalam konteks lalu-lintas berita terkait dengan JOKOWI-AHOK keberadaan website ahok.org ini sudah cukup informatif dan sangat membantu saya untuk tau lebih banyak tentang aktifitas 2 figur yang sedang jadi buruan media massa ini. Dan ini KRITIK saya : situs ahok.org masih terperangkap dalam situasi statis, tidak mampu merespon dinamika yang berkembang cepat dan pesat dari kalangan simpatisan/pendukung/pengagum JOKOWI-AHOK yang terus membludak dengan bermacam temperamennya, menjadi tidak komunikatif dan tidak mampu mewakili karakteristik JOKOWI-AHOK yang sarat dengan keterbukaan, kebebasan berpikir dan bersikap serta penuh dengan nuansa political education. Ini SARAN saya : situs ahok.org sudah harus dikelola oleh TIM PROFESIONAL yang tidak cuma menguasai teknologi website semata tapi juga menguasai disiplin ilmu komunikasi dan menguasai latar belakang persoalan mengapa Kota Jakarta menjadi carut-marut seperti sekarang ini? Pertimbangan lainnya agar tercipta iklim komunikasi yang intens dan komunikatif antara gagasan-gagasan JOKOWI-AHOK dengan para simpatisan/pendukung/pengagumnya. Jika komunikasi dua arah secara imbal-balik tidak terwujud di dalam situs ini, saya khawatir website/situs ahok.org akan menjadi “keranjang sampah” yang cuma untuk menampung segala macam komentar, saran,dan usulan yang terus mengalir di dalam situs ini — dan secara politis, jutaan warga Kota Jakarta tetap tidak berdaya (miskin inisiatif). Terima kasih.
mungkin agar dibuat identitas bagi wartawan yg mau meliput kebalaikota itu baik sekali agar tidak ada oknum yg mengatas namakan wartawan yang nyelonong kebalaikota dan melakukan hal hal yang tidak diinginkan.semoga jokowi ahok diberi keselamatan oleh ALLAH dan selalu konsisten atas kebaikan rakyat amiin,MAJU TERUS JOKOWI AHOK(pengagum dari BATAM)
Perlu indentitas wartawan yang meliput di Balai Kota. Seperti ada identitas bagi wartawan Polda, wartawan Istana, wartawan olahraga, atau wartawan-wartawan lainnya di kementerian.
Memang wartawan yang meliput di Balai Kota bagaikan sebuah komunitas yang saling mengenal, sehingga jika ada orang baru atau “penyusup” mudah diketahui. Tapi, bukan rahasia lagi profesi wartawan sekarang sering disalahgunakan oknum-oknum tertentu yang tidak suka melihat sepakterjang Jokowi-Ahok menjadi DARLING media massa (cetak, internet, elektronik) dan KESAYANGAN masyarakat DKI.
Saya rasa, wartawan2 memang sebaiknya ditertibkan saja. jd hanya mrka2 yg lolos seleksi tim security balaikota dg kartu pass khusus saja yg boleh liput DKI 1 & DKI 2. Trlepas dari media massa mana saja, yg penting, wartawan perwakilan dari tiap2 unit media massa sdh ditentukan hanya boleh si A, B saja yg punya kartu pass. hehehe…
Kayak taksi2 yg boleh ambil penumpang di bandara vs yg hanya boleh drop off penumpang saja. sderhana manajemennya kan ?! 🙂
wartawan kadang lebay juga, gak tau diri… ada saat2nyalah utk wawancara cari berita jgn setiap langkah Jokowi diwawancarai, capek deeh
Seharusnya kerja DKI 1 dan 2 bisa lebih kencang lagi. Faktor yg membuat terhambat adalah tidak lain wartawan itu sendiri, kemana2 di ikutin dan bukannya membantu malah menahan dengan wawancara dll memberikan pertanyaan yang konteksnya bukan di daerah yang disinggahi *merujuk pada komentar pak Jokowi*. Usulan pada pemimpin gmn kalau membuat tim khusus terdiri dari wartawan dalam jumlah terbatas yang kerjanya merekam semua kegiatan pemimpin .. jadi wartawan lain hanya melihat dari video itu saja untuk meliput. Dan di berikan jam khusus untuk wawancara. Dan wartawannya yang punya otak dikit, jangan pertanyaan yg sama di ulang lebih dari 1x di waktu yang sama ataupun berbeda
Buat @waspada, @L1N, dan semuanya deeeeeh… Aduuuuuuuh… kalau bicara soal rasa khawatir, saya juga bukannya gak khawatir dengan keselamatan 2 figur yang sedang asyik kita pergunjingkan ini. Saya ini bukan sehari atau dua hari bahkan puluhan tahun menunggu sosok-sosok figur dengan karateristik kepemimpinan model Jokowi-Ahok ini bisa segera muncul dari dasar bumi atau jatuh dari langit ke 7 (terserah deeeh, pilih mana?). 2 figur ini “gue bangeeeeeeeet, gitu lho”… Ini wujud mimpi-mimpi saya tentang kepemimpinan berkualitas yang sudah berpuluh-puluh tahun hanya menjadi mimpi, dan baru muncul dengan wujud nyata dalam periode Pilgub 2012-2017. Jadi, andaikan sisa umur saya bisa diberikan kepada 2 figur kepemimpinan berkualitas ini maka saya berikan kepada mereka supaya bertambah panjang lagi umurnya. Kembali ke konteks rasa khawatir itu : SEGALA MACAM BENTUK KEKHAWATIRAN YANG ADA DI DALAM BENAK BANYAK KALANGAN MASYARAKAT ADALAH WUJUD KEGAGALAN PEMERINTAH/NEGARA DALAM MENJAMIN RASA AMAN MASYARAKAT LUAS (RAKYAT). Kita cuma rakyat, gak punya senjata, gak punya wewenang untuk melakukan tugas perlindungan keamananan dan keselamatan publik, itu domainnya kepolisian dengan unit-unit intelejennya yang harus mampu mencium bau bahaya — kecuali hidungnya pilek semua. Hal seperti itu benar-benar di luar jangkauan kemampaun kita dan bukan tugas Hansip Kelurahan. Apa kita mau pake cara yang ekstrem, radikal tapi lucu sekaligus sensasional yaitu dengan cara memobilisasi jutaan simpatisan/pendukung/pengagum Jokowi-Ahok untuk mengawal dan menjaga Jokowi-Ahok setiap saat…?!!! Sudah laaaaah… kita gak perlu mengambil alih tugas pengamanan yang sudah jadi “lapangan pekerjaan” Kepolisian…
Jika Pak Gubernur dan wakilnya memerlukan software dan perangkat lunak untuk memudahkan program transparancy silakan menggunakan software ini. Supaya setiap kali meeting Dinas-dinas Keuangan punya data lengkap. Murah dan berteknology tinggi dari Micrososft.
Daripada buku tamu mendingan dibikin sistem ID Card elektronik saja kyk di setneg. Trs dibikin media center di balaikota. Wartawan yang boleh meliput disitu harus terdaftar dan di beri ID Card. Jadi tiap hari wartawan tinggal “absen” ke mesin absensi.