Ahok.Org – Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengusulkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Indepedent Review Commitee dalam penanganan keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan membentuk tim independen untuk MRT tersebut.
“Ya enggaklah, itu kelamaan. MRT itu sudah mulai dari tahun berapa, sudah bertahun-tahun. Dulunya kan juga sudah dikaji lagi, ini kita tinggal memberikan penjelasan, bukan dikaji lagi. Tinggal memberikan penjelasan, eksekusi, kemudian putuskan,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Jokowi mengatakan akan selalu menerima rekomendasi dan usulan apa pun mengenai MRT. Namun, ia mengatakan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutuskan keberlanjutan proyek MRT.
“Saya enggak mau sekali eksekusi, proyek ini jalan, lalu mandek di tengah jalan. Saya enggak mau, lalu saya putuskan sekarang, tapi tahu-tahu cost-nya tiket mahal. Saya juga enggak mau karena itu akan memberatkan rakyat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian akan saya jalankan,” kata Jokowi.
Terkait ancaman penalti dari JICA selaku pemberi pinjaman dana atas proyek tersebut, Jokowi menanggapinya dengan santai dan siap mengganti kerugian jika proyek itu rugi akibat keterlambatan pelaksanaan. Sampai saat ini Jokowi masih belum mendapatkan jawaban memuaskan mengenai tiga hal yang menjadi hambatan untuk melanjutkan proyek tersebut. Hambatan itu menyangkut laba atas investasi (return on investment), volume penumpang, serta besaran dan pola pinjaman proyek.
“Sudah dijawab (oleh PT MRT Jakarta), tapi belum secara detail menjawab apa yang saya inginkan, secara belum gamblang. Nah, kita usahakan minggu ini gelar pertemuan terbuka karena pasti ada banyak pertanyaan dari masyarakat,” kata Jokowi.
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ketua Umum MTI Danang Parikesit mempertanyakan enam hal perihal MRT. Enam ganjalan MTI terhadap proyek MRT itu meliputi biaya proyek MRT yang terlalu mahal, teknologi yang digunakan MRT sehingga memengaruhi biaya konstruksi. MTI juga mempertanyakan apakah teknologi lebar rel kereta penting untuk pengembangan MRT di masa depan.
MTI juga menghendaki agar tarif untuk konsumen dapat ditekan. MTI mempertanyakan pula pola kelembagaan MRT agar efektif dan mengelola risiko keuangan bagi masyarakat di sepanjang koridor MRT.
Dalam RDP itu, MTI juga menyarankan pembentukan Independent Review Committee oleh Pemprov DKI. “Lembaga ini maksudnya bukan kami, tapi dibuat oleh Pemprov DKI untuk melihat perkembangan MRT dan mendampingi kinerja MRT agar sinergis,” kata Danang.[Kompas]
Masalah komisinya kegedean sih dijaman era Gubernur lama…sebaiknya komisinya jgn dikasih or dihapus..tp yg lama gak mau..tetap mau komisinya, jd jokowidan ahok bingung deh
yang jelas MRT kan gak tiap tahun pembangunannya kan pak??
saya rasa untuk tahun pertama modal pasti besar, tapi setelah berdiri dan beroperasi kan gak bgitu besar biayanya… istilahnya tinggal narik keuntungan.
jadi jangan ditunggu2pak nanti kita malah direpotkan ama orang2 yng gak dukung bapak.. piss..
Sebenarnya masalahnya sangat sederhana, Gubernur hanya minta penjelasan rasional dari Direksi PT MRT tentang biaya operasional (operating cost) dan return of investment atas proyek tersebut, ternyata Direksi PT MRT belum juga mampu menjelaskan, jika biaya operasionalnya tinggi, akibatnya tarip yang harus ditetapkan akan sangat mahal, tentu masyarakat Jakarta akan protes, mau tidak mau Pemda Jakarta harus memberikan subsidi atas biaya operasional MRT yang sangat besar. Akibatnya subsidi yang besar dapat mengganggu pembiayaan program lainnya yang gak kalah penting dari MRT. Bila Gubernur tidak memberikan subsidi, tarip MRT jadi mahal, penumpangnya sepi, ujung2nya PT MRT wanprestasi, gak sanggup bayar hutang dan mau gak mau Pemda Jakarta sebagai penjamin yang harus melunasinya… tindakan Gubernur sudah sangat tepat, minta penjelasan rasional agar jangan sampai Pemda Jakarta dibelakang hari dibebani kewajiban yang sia-sia akibat feasibilty study yang mentah yang nampaknya ditunggangi bermacam-macam kepentingan yang bersembunyi dibalik proyek MRT……….Saluuuut pak Jokowi atas kehati-hatiannya… jangan sampai program Jakarta Sehat, Jakarta Pintar dan penataan kampung terganggu akibat proyek MRT ini.
Stuju sekali bung Kris.
prmainan jebakan spt itu sgt kental dlm dunia perpolitikan utk menggulingkan ssorg dr jabatannya. ujung2nya, rakyat jg yg hrus tanggung kerugian. sbab bila pemda yg hrus lunasi hutang, lah uang yg dipakai kan uang2 kita rakyat juga.
siip lah. pak Jokowi ada di pihak yg membela kepentingan rakyat. trims ya Pak Jokowi n pak Ahok 🙂
Apa yg diminta bpk jokowi hal yg wajar dan simple, org awampun mengerti apa yg beliau utarakan, tpi knp begitu susahnya pihak MRT unt memberikan penjelasan , pasti ada sesuatu yg tdk beres dr proyek ini, apa itu …… mari kita kawal terus proyek …..l
MRT proyek besar. Harus hati-hati. Banyak uang tersedot. Banyak tikus tadahkan tangan. Dana ngga perlu dibilang perlu. Itu bikin MRT super mahal. Pak Gub pikir strategis. Buat apa MRT kalau orang tetap banyak pakai mopri. Kalau orang tidak mau pakai. Kalau gerbongnya melompong. Selama ini. Rencana proyek dicak dulu gua dapat berapa. Habis pasti gua dapat berapa, baru hitungan teknis. Begitulah hobi orang-orang lama. Orang-orang yang buntung hati nuraninya. Buntung akal sehatnya. Cacat moralnya. Kini ada Pak Gub dan Pak Wagub. Saya percaya Anda berdua. Insya Allah, Jakarta jadi lebih baik.