Ahok.Org – Sudah 36 hari Gubernur DKI Jokowi dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bekerja. Keduanya terus memperbaiki taraf hidup rakyat, salah satunya yakni membahas kemiskinan di Jakarta.
Ahok mengumpulkan pejabat DKI untuk rapat kerja daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi DKI Jakarta 2012 di lembaga pemberdayaan masyarakat Jakarta (LPMJ) Jl Raya Bekasi Timur km 18 Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/11/2012).
Beberapa pejabat DKI yang hadir antara lain Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Keluarga Berencana Provinsi DKI Asep Saripudin, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) Paulus Wirutomo, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Ini kan rakerda soal penanggulangan kemiskinan. Saya pikir ini akan dirapatkan dan akan kita kasih ke audiens hal-hal apa yang akan kita selesaikan,” ujar Ahok yang mengenakan baju dinas krem ini.
Ahok pun berharap dengan adanya rakerda ini, rakyat mendapat perbaikan seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
“Jadi prinsip kita sederhana. Rakyat itu ada jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi yang tinggi. Juga bicara bagaimana mengatasi kemacetan,” tutur Ahok.[Detik.com]
ya..pak Ahok, sadarkan rakyat jgn terlalu punya byk anak 2 aja cukup agar mendapatkan keluarga yg sejahtera
kalau bisa malah tidak perlu anak kandung, bangga dengan adopsi 🙂
Bagus sekali judul dari rakerda nya.Sangat setuju jika kemiskinan kesehatan dan pedidikan perumahan dibahas karena kunci dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat.Pendidikan harus semobyannya Education for all jadi mendidik anak anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang handal dan bisa memajukan Indonesia.Saran saya:1. kalo bisa semua pesantren diambil alih oleh pemerintah agar pendidikannya bisa lebih terjamin kualitasnya dan merubah pola pikir yang kotak kotak menjadi satu nasionalis. 2.kemiskinan agar diatasi dengan memberi jaminan sosial tiap bulan Rp500000 bagi semua warga yang sudah 18th keatas dan tidak bekerja. 3.kesehatan agar kartu sehat juga bisa dipakai dimana saja di Indonesia dan bukan cuma Jakarta saja. 4.perumahan :recana mebuat Rusun sudah sangat bagus dan untuk securitynya Satpol PP diperbantukan dan juga warganya sendiri digilir.
Sekian dan salam suksess Pak Ahok .GBU
Pak Ahok, bagi sluruh warga DKI, kalau ada lelaki yg mrasa kaya mau poligami, hrus bayar upeti tambahan ke pemda, krna pemda hrus mikirin ekstra kursi sekolah, lapangan pekerjaan, jasa pelayanan kesehatannya. spt halnya PPn utk memiliki kendaraan ke-2, ke-3 dsb hehehe… biar keluarga berencana 1 suami, 1 istri plus 2 anak tercapai pak. penyakit keturunan yg merugikan spt epilepsi,diabetes, lemah mental dll. apalagi bagi yg melakukan kawin sirih di jakarta, upetinya hrus dobel pak. anak yg lahir kan tdk diakui scara hukum padahal harus punya akta lahir & KTP.
kalau anaknya yg paling kecil sdh kuliah, baru si suami mau poligami lagi bisa bebas dari kewajiban upeti pak Ahok. hihihiii… skedar saran utk mengatasi kemiskinan pak ! 😀
Untuk soal yang satu ini, Penanggulangan Masalah Kemiskinan, saya benar-benar MEMINTA PERHATIAN PAK WAGUB. Soalnya, banyak hasil pemetaan saya di lapangan terkait dengan pra perencanaan hingga dalam tata pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ternyata banyak yang tidak sinkron dengan substansi Program Penanggulangan Kemiskinan itu sendiri, sehingga (sampai saat ini) bermacam program/proyek yang pada saat awalnya berorientasi pada upaya Penanggulangan Kemiskinan berubah format menjadi lahan basah bagi gerombolan-gerombolan HASIL DIDIKAN PEJABAT GUBERNUR TERDAHULU. Kepala bisa rengat bahkan meledak jika mengingat Penanggulangan Kemiskinan di DKI Jakarta YANG TIDAK PERNAH BERHASIL HINGGA SAAT INI. Padahal, di DKI Jakarta sejak Orde Baru hingga Orde Sutiyoso-Foke sebenarnya sudah sangat banyak uang yang dihambur-hamburkan untuk proyek penanggulangan kemiskinan itu tapi gak pernah jelas indikator keberhasilannya seperti apa dan bagaimana…?!!! LKMD (jaman Orba) menerima kucuran dana program kemiskinan hingga milyaran, kemudian P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) juga menerima dana hibah milyaran (10% Pemerintah Indonesia dan 90% Bank Dunia) yang dikelola melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), kemudian PNPM Mandiri di era SBY yang juga meluncurkan dana milyaran, belum lagi Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga mengucurkan dana hibah hingga milyaran atas bantuan UNICEF, sedangkan dari APBD DKI Jakarta ada PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) produk Sutiyoso yang waktu itu dikelola oleh Dewan Kelurahan kemudian dirubah jadi LMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan — tapi kebanyakan semangat dan orientasinya gak pernah berubah, jadi cuma sekedar ganti nama doang. Jadi, menurut hemat saya : Penanggulangan Kemiskinan bisa berhasil jika semua pelaku dan pelaksana (sejak awal pra perencanaan hingga tata laksana di lapangan nanti) TIDAK MEREKRUT ATAU MELIBATKAN ORANG-ORANG YANG MENYANDANG MASALAH KEMISKINAN MORAL, MISKIN ITIKAD BAIK, MISKIN VISI, MISKIN MISI, MISKIN ORIENTASI dan MISKIN PEMAHAMAN TENTANG MANFAAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Validitas dan keotentikkan data dari Biro Pusat Statistik juga harus dicurigai karena ada kecenderungan metodologinya yang tidak progresif dan pola rekruitmen orang-orang lapangan (petugas survey/pendataan) yang cenderung tidak berkualitas sehingga mempengaruhi hasil kerja di lapangannya dalam konteks Pemetaan Kemiskinan di Ibu Kota.