Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mengalokasikan APDB Tahun 2013 untuk masyarakat Jakarta. Anggaran yang mencapai Rp 2 triliun itu rencananya akan dialokasikan pada program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan penataan kampung kumuh.
“Ya kita sudah efisienkan anggaran hingga mencapai Rp 2 triliun walau belum diketok,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Kamis (22/11/12).
Selain itu, Ahok menjelaskan 25 persen anggaran untuk lelang dikurangi dan angka tender sudah diketahui nominalnya. “Jadi untuk kegiatan yang kurang perlu kita coret saja untuk efisiensi anggaran. Namun semua itu tinggal menunggu waktu saja. Tanggal 20 Desember sudah dapat diputuskan pelaksanaan anggaran pada tahun 2013 itu,” pungkas Ahok.[LensaIndonesia]
Good job pak wagub yang terhormat…
jangan lagi ada korup di DKI n semoga menyebar ke seluruh negeri..
Hati-hati Pak Gubernur/Wakil Gubernur… Dana-dana Pemberdayaan Masyarakat yang sudah dikeluarkan oleh Pemrov DKI Jakarta bersumber dari APBD, dari tahun ke tahun, itu tidak sedikit jumlahnya. Tetapi tidak pernah jelas indikatornya : letak keberhasilan pemberdayaan masyarakatnya dimana…?!!! Yang terjadi malah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan dana dari Pemerintah. Orientasi para perumus kebijakan tentang Pemberdayaan Masyarakat juga harus mulai diubah dalam melihat kondisi-kondisi faktual yang terus ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, baik yang bertahan sebagai sebuah paradigma maupun yang terus berkembang sebagai sebuah kebutuhan masyarakat modern. Para pengurus organisasi-organisasi produk kebijakan Pemerintah di level grass root (LMK/LPM, RT, RW), itu juga harus mulai dirubah paradigmanya serta orientasinya — bahkan menurut hemat saya, sudah saatnya dibentuk DEWAN WARGA di tiap-tiap RW yang nantinya benar-benar dapat berfungsi sebagai WAKIL RAKYAT di lingkungan RW-nya masing-masing dan kualitasnya harus lebih bagus dari “wakil rakyat” yang ada di DPRD DKI Jakarta atau di DPR-RI. Untuk membentuk organisasi yang berkualitas maka produk kebijakan pendukung politiknya (legalitasnya) pun harus berkualitas pula, termasuk soal rekruitmen SDM-nya itu juga harus berkualitas. Ini adalah upaya-upaya yang bisa langsung dimotori oleh Pemrov DKI Jakarta Periode Tahun 2012-2017. Terima kasih.