Ahok.Org – Data angka kemiskinan yang berbeda antara yang dimiliki oleh Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dinilai karena penetapan standar yang berbeda.
Menurut Ahok, data yang dipunyai oleh BPS DKI menggunakan harga kalori yang lama sementara dirinya menggunakan data berdasarkan standar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Saya bilang harusnya pemerintah pusat tidak menggunakan kalori, permasalahannya kan kalori nah ini bisa terjadi selisih. Kalau harga sapi naik misalnya berarti kan harus lebih tinggi, survei harga makanan berubah-ubah tiap bulan. Berati itu patokannya kapan survei. Makanya saya bilang kalau mau fair harusnya berdasarkan KHL,” ucap Ahok saat ditemui di ruangannya, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2012).
Menurut Ahok, saat ini BPS menetapkan garis kemiskinan dengan nilai 2.100 kalori per bulan, dan kalau diuangkan itu setara dengan harga sekitar Rp 379 ribu. Menurutnya ini menjadi permasalahan, dengan perbedaan ini menyebabkan banyak warga DKI yang sebenarnya berada di bawah garis kemiskinan namun tidak tercatat, karena dianggap tidak miskin.
“Kalau kita menggunakan KHL sebesar seperti Rp 1,9 juta kan banyak, makanya kami memprediksi orang yang tidak mampu berobat ada 4,7 juta orang, sedangkan pemerintah dulu memprediksi 1,2 juta orang. Nah ini sisanya kemana? Makanya Jamkesda selalu tidak cukup,” terang Ahok.
Menurut Ahok, jumlah perbedaan angka antara Pemprov dan BPS DKI cukup mencolok. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.
“Ada selisih 20.000-an orang lebih. Ini harus segera dicari jalan keluarnya,” tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.[Detik]
Moooooooantaaaaaaap…! Pak Wagub…!!! Biar BPS mewakili Pemerintah Pusat kalau dia curang (gak fair), omelin saja. Kalau perlu omelin tuh Presidennya : bisa gak sih dia itu ngerekrut orang yang bener buat ngurus data nasib dua ratusan juta rakyat di Indonesia…? Perbedaan data terjadi juga dengan pihak Bank Dunia, dan selisih jumlah penduduk miskin mencapai 65 juta jiwa — versi BPS 35 juta jiwa, sedangkan Bank Dunia meng-klaim dengan jumlah 100 juta jiwa. Gilaaaaaaa…! TIDAK ADA KEADILAN DALAM KECURANGAN, TERMASUK CURANG MENETAPKAN STANDAR UKURAN/KATEGORI KEMISKINAN. Ini sekedar informasi : dalam konteks penanggulangan kemiskinan ternyata Pemerintah Pusat juga sudah membentuk Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan ada juga yang namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) — tapi saya yakin, sumber datanya pasti dari BPS juga, yang tidak cermat dan curang itu. Ada LSM bernama Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan nama Program SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation), http://www.sapa.or.id — barangkali organisasi ini punya sumber data yang berbeda. BRAVO PAK WAGUUUUUUB…!!!
kan biar dibilang peningkatan ekonomi naik, data kemiskinan turun bror.. ngak tahu pemerintah aja…he..he..
tepok tangan buat smua komentator…horeee
tepok tangan buat smua komentator…horeee
tepok tangan buat smua komentator…horeee
Two thumbs up lagi buat pak ahok.
Mungkin selama ini tdk banyak pejabat yg memperdebatkan metode perhitungan BPS, sehingga mereka jalan terus dan faktanya rakyat tetap miskin, itu yg dinamakan egoisme pemerintah / birokrasi, mereka pikir pemerintah adalah kumpulan orang2 pintar dan sudah perduli kepada rakyat sehingga mereka tetap mempergunakan metode yg tdk faktual.
Ayo pak Jalankan metode yg logis menurut bapak … Tinggalkan metode BPS….
terlalu banyak orang-orang tidak kompeten (alias tidak cerdas & tidak jujur) di pemerintahan kita. mudah-mudahan Jakarta Baru bisa mengubah hal-hal tersebut… Hidup Pak Jokowi dan Pak Basuki…
Buat @Awang… : SEPAKAT !!!! Dan, itulah yang seringkali saya komentari : tak terhitung jumlahnya produk kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk kebijakan dalam menetapkan standar ukuran/kategori rakyat miskin, yang sebenarnya tidak bijak — TIDAK ADIL !!! Proses aktualisasi dan action Pemrov DKI Jakarta Periode 2012-2017 di bawah Kepemimpinan JOKOWI-AHOK dalam rangka MEWUJUDKAN JAKARTA YANG MANUSIAWI DAN BERMARTABAT akan banyak menghadapi kendala-kendala politis, disektor kebijakan politik (peraturan-peraturan dan lain-lain sejenisnya) yang sudah terlajur dibuat oleh Pemerintah Pusat. Bukan perkara mudah buat JOKOWI-AHOK untuk melaksanakan seluruh agenda program kerjanya yang bagus-bagus itu KARENA TIDAK DIDUKUNG OLEH ADANYA KEBIJAKAN POLITIK DARI PEMERINTAH PUSAT. Contoh, misalnya, dalam konteks menetapkan standard ukuran/kategori rakyat miskin Kota Jakarta yang sudah ditetapkan oleh BPS berdasarkan kalori itu, kalau BPS tetap bertahan dengan ketetapannya itu maka Pak Wagub harus sabar menunggu dan menjalani proses sampai BPS mau mengubah standarisasinya itu sesuai dengan yang diusulkan Pak Wagub : YAITU BERDASARKAN KHL (Kebutuhan Hidup Layak) — dan ITULAH YANG PANTAS DISEBUT KEBIJAKSANAAN DALAM KEADILAN YANG TIDAK PERNAH DIPAHAMI/DIMENGERTI OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DPR-RI SELAMA INI. Usulan PAK WAGUB itu bukan usulan yang “asal nyembur” saja, dia pasti sudah melihat bermacam parameter, indikator, variable, serta variant-variant lainnya. Dan, inilah yang sekarang (Periode 2012-2017)ada dihadapan mata JUTAAN RAKYAT KOTA JAKARTA : JOKOWI-AHOK adalah SATU-SATUNYA MODEL KEPEMIMPINAN BERKUALITAS YANG ADA DIINDONESIA — JUJUR, CERDAS, CERMAT, TELITI, TRANSPARAN, RASIONAL, RAMAH DAN SOPAN TETAPI TETAP TEGAS DAN BERANI, MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI, KAPABLE, PROGRESIF, DINAMIS DAN SIAP MENGHADAPI DINAMIKA DAN TANTANGAN DIMASA DEPAN, TIDAK CEMEN, TIDAK LOYO, TIDAK TEMBELE, dan DIDUKUNG OLEH JUTAAN RAKYAT KOTA JAKARTA. Jadi, kalau BPS tetap ngotot dan mengabaikan usulan PAK WAGUB, KITA LIHAT SAJA NANTI : APA YANG AKAN TERJADI…?!!!
mantap gan..akhirnya ketauan juga letak kesalahan selama ini. DATA.
tentukan saja pa mulai tahun ini yang valid itu data yang mana, jadi masyarakat juga mengetahui juga.
kalau data dari BPS DKI ga bener ganti aja tuh pa. karena berdampak rakyat yang seharusnya dilayani karena hak nya, jd tdk terlayani karena perilaku laporan ASAL BAPAK SENANG.
Ada selisih 20.000-an orang lebih. ini manusia lho.
kalau data nya ga bener, ganti aja tuh kepala BPS DKI beserta jajarannya.
karena itu menyangkut pelayanan terhadap rakyat
Iya nih, Bro @gals… saya jadi ikut-ikut kurang kerjaan menelusuri perihal terkait. Ini yang saya dapat : ternyata, dalam konteks PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (TERMASUK DI DKI JAKARTA TENTUNYA) itu sudah banyak melibatkan banyak lembaga (organ-organ/sub-institusi) di bawah kendali Pemerintah Pusat setingkat Kementerian. Mulai dari MENKO KESRA, MENKES, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BAPPENAS, kemudian ada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) — tapi, MANA PARAMETER ATAU INDIKATOR KEBERHASILANNYA…?!!! Kenapa jumlah rakyat miskin justru cenderung malah bertambah bukan berkurang…?!!! Itulah Bro masalahnya… Ini YANG BLO’ON SEBENARNYA SIAPA… : RAKYATNYA APA PEMERINTAHNYA…?!!!
Ahh… Pak Ahok luar biasa deh. Mantap pak ! hrusnya memang tdk prlu malu n tdk prlu ditutup2i klo rakyatnya emang sbnarnya miskin. sbab pihak lain pun dpt melakukan pengecekan dg metode lain. n bila variance-nya sgt jauh beda…. patut dipertanyakan motivasi pemerintah sbg sumber resmi tapi menutup2i kenyataan pahit di lapangan. ntah krna malu, atau krna arogansi-nya sbg pemerintah.
dg cara pak Ahok n pak Jokowi buka habis2an transparansi di pemprov DKI, kami rakyat jakarta jd kenal n paham seluk beluk kantor Balaikota n prmasalahan yg dihadapi pak Gubernur. n tentunya ikut memikirkan solusi apa yg baik utk diajukan kpd pak Gubernur.
Trima kasih utk transparansinya ya pak Gub n pak Wagub. saya sgt menghargainya.
yg berpenghasilan dibawah Rp.379rb baru bisa dibilang miskin?trus,,penghasilan diatas itu sedikit misalnya 500rb sudah bisa dianggap berkehidupan layak?gak masuk akal banget BPS!