Ahok.Org – Jam sudah menunjuk pukul 23.00 WIB, sudah larut. Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih melakukan rapat penting di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta.
Sepekan belakangan ini, Ahok sedang fokus menyusun anggaran 2013. Penghematan anggaran menjadi perhatian utama Ahok agar dana bisa digunakan secara efektif di pos lain.
Demi penghematan anggaran itu, saat rapat tidak jarang Ahok ngamuk memarahi bawahannya yang dinilai tidak becus. Padahal rapat itu diunggah ke YouTube untuk transparansi. Salah satunya adalah aksi Ahok memarahi dinas PU yang dilihat oleh 1 juta lebih orang di YouTube.
Aksi galak Ahok itu pun membuat sang wagub kian populer. Namun Ahok mengaku sebenarnya ia tidak galak. “Kayaknya aku nggak galak deh, setengah lebih baik kok aku ini, hahaha…” kata Ahok.
Benarkah sikap keras Ahok selama ini hanya pencitraan? Berikut wawancara Isfari Hikmat dari majalah detik dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya yang terbuka untuk umum:
Mengapa Anda galak pada bawahan?
Kayaknya aku nggak galak deh, setengah lebih baik kok aku ini, hahaha… Sama PNS juga baik-baik, nonton videonya juga nggak semuanya galak kan? Makanya kalau nonton video itu, jangan galaknya doang.
Apakah masih banyak yang belum siap dengan gaya Anda?
Nggak juga. Coba saja lihat muka waktu rapat dengan Dinas Sosial. Sudah berubah kok.
Anda tidak takut dibilang pencitraan?
Yang namanya pencitraan, saya jelaskan, pencitraan itu mau dapat untung tidak mau risiko untuk dia kan? Kalau saya berisiko nggak? Berisiko, karena orang benci kan? Gimana bisa bilang… (pencitraan) Bagi saya itu komentar ya…
Apakah Anda sudah galak sejak jadi anggota DPR?
Kalau orang kurang ajar, kita galaklah dikit.
Di Belitung juga sudah begitu?
Kalau di Belitung mungkin lebih galak dari sekarang, hahaha…
Kalau dengan keluarga?
Kalau galak sama keluarga, bisa ditinggal istri, hahaha… Istri nggak mau bantu dong.
Idenya upload video rapat dari mana? Nggak takut dikira menjelekkan bawahan?
(Terdiam sejenak). Ya susah juga, orang nggak melihat prosesnya. Kita sudah ngomong baik-baik sebelum keluar. Semua dipotong 25%. Kalau marahnya sampai histeris mungkin tidak baik, saya kan tidak. Jadi orang tua juga marah sama anak kan, kenapa pas marah sama anak Anda tonjolkan? Itu masalahnya. Mesti menyeluruh juga.
Ada KIP (komisi informasi publik) yang menemui Anda, apa yang dibicarakan?
Saya bilang sama KIP, “apa yang Anda mau?” Orang duit saya saja sudah transparan, nggak usah pusing-pusing lagi bikin mediasi.
Soal pencopotan kepala sekolah?
Aku nggak rekomendasi, aku nggak menyuruh copot. Aku cuma bilang, “Sudah tahu kan visi misi kami? Bapak sudah tahu maksud saya kan? Kalau sudah tahu laksanakan,” Kira-kira begitu saja. Saya kira Dinas Pendidikan oke kok sekarang. Cukup baik. Prinsip kita sederhana, sekolah tidak boleh ada pungutan sepeser pun. Kalau masih memungut berarti Anda tidak cocok jadi kepala sekolah kami, itu saja, sederhana. Kalau mau jadi kepala sekolah ya jangan mungut.
Soal dinas yang membandel?
Saya sudah bilang, tinggal tulis surat ke kepala dinas yang bersangkutan. Bikin tembusan ke saya, semua surat teguran bikin tembusan ke saya. Saya tinggal bikin surat ke bawah, kalau nggak mau nurut copot saja. Jadi nggak usah repot-repot.
Setelah jadi Wagub ada perubahan waktu untuk keluarga?
Keluarga ya bisa, cuma nonton nggak bisa bareng. Kita pagi-pagi masih ketemu. Buat saya juga berubah, sekarang saya harus bangun setengah lima atau jam empat, supaya bisa berolahraga. Kalau nggak, nggak sempat olahraga. Setengah tujuh sudah jalan, makan pagi di mobil. Karena dulu makan di sini waktu setengah delapan sampai. Sekarang turun mobil sudah dikejar orang, sudah ditunggu. Ya sudah kita majuin rapat setengah delapan sekalian, biar cepat.
Apakah curhat sama istri soal Jakarta?
Aku jarang curhat ke istri sih. Istri juga sibuk, tadi ke Pulau Seribu mewakili Ibu (Iriana, istri Jokowi, red).
Pembagian kerja dengan Jokowi seperti apa?
Otomatis terbagi kok sama Pak Jokowi. Seperti beliau bilang bagi kerja nggak ada yang berebut. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kami berdua caranya begitu, mana yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin kita kerjakan. Pak Jokowi juga begitu. Nggak ada pembagian. Beliau keluar, surat menumpuk di meja saya, harus saya bantu kerjakan biar cepat. Saya harus paraf dulu. Beliau lihat paraf saya baru tanda tangan. Saya juga. Kalau rapat, notulen sudah saya baca, paraf, saya kasih ke Pak Gubernur. Biar Pak Gubernur bisa ikuti saya sudah putuskan apa. Saya kalau malam, ikuti Pak Gubernur, laporan, kadang beliau telepon kalau penting.
Kalau saya tidak sanggup datang, saya bilang nggak sanggup deh. Seperti undangan ke Bangkok, beliau nggak mau saya juga nggak sanggup. Saya bilang suruh orang sajalah, deputi. Kadang beliau suruh cari yang doktor-doktor, yang sudah senior, cari yang sesuai bidangnya, yang bisa bahasanya. Semua putusan di Gubernur.
Anda lebih banyak di dalam?
Dari dulu juga lebih banyak di dalam, memang begitu. Kalau beliau keluar masa saya ikut keluar? Nggak mungkin kalau saya keluar beliau di dalam.
Betul pernah kerja dengan Sutiyoso?
Ya saya diminta bantu Pak Sutiyoso, bukan kerja. Saya jadi orang yang menentukan ini masuk akal atau tidak, saya auditornya. Beliau kan mau jadi presiden, banyak orang mau mengajukan permohonan macam-macam. Saya yang ‘bisa iya bisa tidak’, itu saya yang bumper. Makanya saya tahu banyak soal Jakarta. Saya bantu Pak Sutiyoso satu tahun.
Masih ada keluhan birokrasi di DKI Jakarta, khususnya masalah perizinan. Tanggapan Anda?
Keluhan perizinan birokrasi kita tampung dan akan kita pangkas nanti. Misalnya ada 40 langkah untuk mengurus izin, nanti akan kita kecilkan. Yang tidak relevan akan kita hilangkan. Sedang dikaji di Asisten Pembangunan atau Asbang.[Majalah Detik]
Birokrasi yang mewujudkan dirinya seperti TUAN BESAR PEMALAS YANG KORUP, itu bukan sekedar KURANG AJAR tapi juga KURANG KERJAAN !!!
Setuju pak @diding Ireng
Selamat pagi pak BTP (AhoK),
pak Ahok mohon maaf jika pagi-pagi saya sudah mengeluh ke pak Ahok,
pagi ini di RT kami, Jatinegara Lio Rt. 011/003 Jatinegara Cakung Jaktim.
sedang didata untuk pengurusan Kartu DKI Sehat.
Info dari RT kami hari ini adalah hari terakhir pengumpulan data dan baru hari ini pula di beritahukan ke warga jika ada pendataan (pengumpulan dokumen yg diperlukan).
Begitu mendadaknyakah..?
atau memang sengaja agar kami para warga tidak bisa mengumpulkan dokument sebagai syarat untuk mendapatkan Kartu DKI Sehat..?
dokument memang hanya FC KTP dan KK, tapi jika kepala keluarga atau anggota keluarga sudah berangkat kerja, apakah harus pulang dulu untuk FC KTP ..?
Kalau tempat kerja dekat mungkin tidak masalah, tapi jika jauh terpaksa warga merelakan tidak mendapatkan Kartu DKI Sehat (karena hari ini hari terakhir pengumpulan dokument),,,???
pak Ahok, ini hanya salah satu dari keluhan kami, masih banyak warga yang mengeluhkan dipersulit oleh oknum RT saat mengurus dokument lain.
Mohon perhatiannya pak Ahok.
.Salam.
Sbnarnya Ketua RT ini ga jadi masalah besar bagi warganya sendiri kalau mereka tidak punya wewenang lagi utk mengeluarkan surat2 pengantar dan semacamnya utk urusan dgn pemda/Kelurahan/Kecamatan – krn wewenang yg overdosis inilah maka mereka jadi sok kuasa.
Spt halnya urusan perpanjangan KTP yg wajib butuh surat pengantar RT, kalo ga ada ga bisa dilayani Kelurahan – Ini kan aneh, yg punya kuasa sbnarnya Kelurahan atau RT sih? Kita ambil contoh di Amrik sono, seorang ‘Kepala RT’ (lebih tepatnya sih kepala ‘Neighbor Watch’) tidak punya wewenang utk menentukan dgn surat pengantar apapun itu bahwa salah seorang penghuni adalah warga disitu – alias staf ‘Kelurahan’-lah (district/county) yg wajib satronin si penghuni utk verifikasi domisili disitu, bukan si Ketua NW (NW hanya utk proyek siskamling saja, itupun ada krn butuh, kalo ga ya ga ada, alias suka2 warga situ mo ada/tidak, bukan malah diresmikan dgn SK gubernur kayak disini yg tidak jelas aturan mainnya kalo si RT mulai ‘blagu’, apa bisa dilaporkan ke Ombudsman langsung atau ke Gubernur yg nerbitin SK tsb, atau instansi yg lain). Bahkan tak jarang praktek ‘premanisme pemda’ dilakukan juga oleh Ketua RT ini dgn ancaman2 tertentu yg sudah umum diketahui masyarakat (ini bukan cuma kelakuan anak kecil saja, RT yg ‘jahil’ pun ada cukup banyak jika setoran iuran atau apapun yg diminta ga dikasih, siap2 aja kena ‘dikerjain’, entah properti/usaha anda – kalau ancaman ga bisa urus surat2 masih ga cukup mempan buwat kita), baik yg dari mulut ke mulut atau laporan2 ke forum2 diskusi tertentu, dsb – dah banyak yg tahu dan beredar luas.
Sebaiknya memang dipreteli saja wewenang RT yg kebablasan ini sblm warga marah dan menggantung si Ketua RT ini krn ga jelas statusnya dimata warga dan pemerintah.
Cukup sbg ‘ketua kelas’ saja wewenangnya si Ketua RT ini, murid2 (warga) bisa diabsen langsung sama si guru (Kelurahan), ga perlu lewat ketua kelas ya toh? Masa’ guru ga kenal murid2nya sendiri? Malu atuh sama Socrates! Koq guru bisa se-MALAS itu kenalan dgn murid2nya sendiri.
Sama spt guru-murid, penyampaian pesan guru ke murid2nya bisa dibagikan lewat kiriman surat via pos (lebih praktis, terjamin sampai tujuan, dan profesional) atau e-mail (negri haitek mah pake ini semua bos!), tak perlu lewat Ketua RT jika dirasa ketua kelasnya terlalu malas shg ‘lupa’ dan terlambat (atau malah ga pernah) nganterin surat/pesan guru ke murid2nya spt kasus mba Wiwid diatas.
—–
Mudah2an nanti secepatnya bisa diterima dan dilaksanakan saran/usul saya yg diulang lagi belum lama ini di topik lain agar tidak perlu pakai kartu2an segala macam lagi dan cukup 1 kartu e-ktp saja (atau KTP lama dgn NIK baru) buwat verifikasi data ID anda sebelum bisa masuk dlm sistem JAK-SEHAT/PINTAR ini yg cuma ada programnya di DKI Jakarta saja (daerah lain punya program lain dgn Jakarta).
Bgmanapun biaya yg dikeluarkan utk program fasilitas kesehatan dan edukasi warga Jakarta ini toh wajib ditanggung pemda DKI kan?
Jadi mo ngapain keluar biaya lagi buwat bikin kartu SEHAT dan PINTAR sendiri2 lagi, belon lagi biaya pengadaan card readernya masing2 – cukup 1 card reader saja buwat baca e-ktp yg juga disupport pemerintah pusat (via DepDaGri) utk pengadaan sistemnya, ini jelas lebih murah dan hemat anggaran – dan tentunya: tidak perlu antri dan ‘diperas/dipremani’ lagi cuma buwat bikin kartu SEHAT dan PINTAR yg seharusnya tidak perlu ada dlm bentuk fisik (cukup ada sistem onlinenya saja) selain e-ktp sbg ID verificator. Toh negara2 lain spt Malaysia sudah menerapkan sistem “single ID-card for everything” ini (All-in-One Number/ID: KTP/SIM/HealthCare/EduCare/dst). Kenapa kita tidak ikut sistem yg baik dan efisien ini juga? Kenapa kita membiarkan sistem kita berjalan tidak efisien shg mudah/rentan dikorup utk hal2 yg tidak perlu selama ini?
“Ask why?” – tanya dari sebuah iklan rokok.
“Ciyus? Miapa?” – tanya si 4L4Y.
“Auk ah elap!” – seru si ABG.
—
Segera bereskan sebelum terlanjur K-Seph dan membudaya budaya inefisiensi ini.
~TIA~
setuju bro@TaZ.
keluarga ane juga kgk ad yg kshtau hrs urus krtu sht / krtu pintar.
klo gitu kgk ada akses donk kite jadinye.
1 hal lgi wkt pilkada kmaren.
kluarga kite2 org yg ketauan bkl plh JB kgk dkasih srt ikut pilkada.
akhirnya kite 20 org pake e-ktp.
Buat Bro-Bro semua di Ahok.Org… rasanya mulai ada gejala “penyakit” yang perlu diwaspadai niiiiih. Dari hasil keluyuran di kolom-kolom komentar, di beberapa situs terkenal, mulai ada segelintir orang yang(mungkin sakit hati atau karena sebab-sebab lainnya) mereka mulai meniupkan kemarahannya dengan perilaku rasisnya. Ini benar-benar harus diwaspadai karena ada indikasi bahwa masih ada “gerombolan-gerombolan” (sekelompok orang yang sangat profesional) yang dengan kekuatannya yang selalu bersembunyi dalam kegelapan, mampu menggerakkan massa dengan menggunakan isu-isu SARA. Contohnya adalah Peristiwa Mei 1998… Kalau peristiwa seperti itu sampai terjadi lagi MAKA SEMUA LEMBAGA NEGARA YANG MEMILIKI UNIT-UNIT (SATUAN-SATUAN)INTELEJEN DAN APARAT YANG DIPERSENJATAI HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH KEPADA SELURUH RAKYAT INDONESIA.
Mari kita banyak berdoa semoga sejarah hitam itu tidak terulang lagi
jakarta dibuat lebih baik, ko masih ada yang kurang suka ya.
Cegah agar gerombolan tsb tdk leluasa menginifeksi melalui ineternet. cari hacker handal kerjain mereka melalui IPnya sebarin virus sejahat2nya agar mereka tdk bisa masuk lagi di situs2 tsb terutama situs ini. kalau perlu cari alamatnya tangkap orangnya pasang pemberat batu bikin mereka jadi karang buatan di laut Jakarta.
bahaya laten agame..wkwkkwkw
bener tuh..tp gw yg khawatirin bapak ahok..hati2 bapak ahok jakarta keras..kita msh membutuhkan peran2 pemimpin seperti anda..saya harap anda selalu waspada kalau perlu di kawal pak..terima kasih..
sore pak basuki.sy ingin lapor masalah sampah di kali disekitar bendungan jago sunter kemayoran begitu banyak menggunung berpotensi menyumbat pintu air ato bendungan tsb,mohon pak basuki bs sampaikan ke pak jokowin utk segera ditanggunglangi.terima kasih pak basuki atas perhatiannya dan sehat selalu.
memang bro2 yang suka mejeng di ahok.org,mereka2 yg ga suka dah mulai cari peluang untuk menjatuhkan mereka,memang orang2 itu karena da gah bisa ngantongi uang2 proyek pemda lagi,makanya mencari jalan untuk menjatuhkan mereka dengan cara yang tidak zentle,satu lagi yang harus kita waspadai dengan adanya isu2 zender melalui agama.
Pak, saya ada input penting: Lapangan tenis di Patiunus akan digusur dan dibangun apartment dsb. Ini kan FASUM ya, kok bisa seenaknya mau dirobah peruntukannya? Warga tdk setuju pak. Mohon ditinjau. Tks, Suradji.
Buat Bro @TaZ dan Pak Wagub… Itu soal RT/RW memang harus direkonstruksi lagi kebijakan politiknya (SK. Gubernur DKI Jakarta No. 36/2001) biar paradigma RT/RW itu bisa sejalan dengan visi, misi dan orientasi Pemrov DKI Jakarta Periode 2012-2017. Betul juga apa yang dibilang Bro @TaZ itu : coba tengok lagi sejarah RT… itu produk fasisme Jepang yang dulunya bernama “Tonarigumi” dan hanya dijadikan alat untuk menyelamatkan aset-aset penjajah Jepang yang ada di Indonesia ketika mereka kalah perang pasca jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian di era Soeharto “Tonarigumi” diadopsi menjadi Rukun Tetangga (RT) dan dikembangkan dengan dibentuknya Rukun Warga (RW). Jadi, kalau kita tanya sama orang-orang tua jaman dulu : siapa sih orang tolol yang ngusulin supaya ada RT/RW…? Gak ada yang bisa jawab, semua gak ada yang tau, kecuali dia paham sejarah. Dari situ kemudian kita bisa pahami bahwa dari sejak awal dibentuknya organisasi RT/RW itu memang sudah sarat dengan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa. Persoalan pasti muncul ketika organisasi RT/RW mewujudkan dirinya menjadi semacam “organisasi asal ada” saja, dengan kualitas SDM yang juga “asal ada yang mau”, maka organisasi ini akan tergagap-gagap (kelimpungan dan jadi senewen) ketika harus menyesuaikan diri dengan visi, misi, dan orientasi Pemrov DKI Jakarta Periode 2012-2017 sekarang ini. Sebab lainnya… jaman Sotiyoso RT/RW gak pernah dididik soal pentingnya visi, misi dan orientasi dalam sebuah organisasi. Bukannya sesuatu yang tidak mungkin dalam kondisi yang masih seperti itu bakal ada RT bahkan RW yang bertanya-tanya kebingungan : visi, misi, dan orientasi itu binatang apaan siiiih…? Naaaah, loe… apa gak bikin sakit kepala tuh pimpinan organisasi masyarakat semacam itu…?
Setuju, mending di bubarin aja tuh RT/RW, ada beberapa melakukan kolusi dan nepotisme juga dengan oknum kelurahan.
Yang mengangkat seseorang menjadi ketua RW dan RW siapa? Prosesnya spt apa? Tidak transparan.
Tolong dibenahi Pak Gubernur,
Soal macet jakarta,
kelihatannya dari awal gebrakan pak jokiwi-basuki mulai kepleset,wong macet kok
yang diurusin transportasi massal !! yang bikin macet itu karena terlalu banyak kendaraan,jadi kurangi dulu jumlah kendaraannya
solusinya : adalah melarang kendaraan luar ber plat nomor bukan B,masuk jakarta,dan merekalah yang akan dilayani transportasi umum,dan pasti solusi ini didukung masyarakat jakarta.
wkwkwk… nanti gantian mobil leter B ga bisa keluar jakarta bgmn?
Kalau liburan plat B biang nya pembuat kemacetan di Wil. Jabar bro………..
he he he ,mas kemacetan jkt itu keadaan
ruar biasa,yang lain harusnya ngalah dong !untuk org sakit yang dibawah ambulance aja
kita ngalah,apalagi utk kepentingan banyak
orang jkt
Plat B itu gak cuma jakarta lho.. dipinggiran2 jakarta contoh sya di bekasi juga masih dapet Plat B walaupun secara administratif ada di wilayah Jabar.
makanya dengan adanya rencana kebijakan plat ganjil genap sekarang udah ok nih
maju terus .lurus fokus tetep konsisten dan semoga anda DIBERKAHI atas apa yang anda lakukan sekarang oleh TUHAN YME..maju terus untuk mensejahterakan rakyat (BATAM)
saya teringat dengan Statement pak ahok, “kalo kita ingin menguji karakter seseorang KASI DIA KEKUASAAN . dan saya sangat setuju teori ini .
maju terus inspirasi ku . tuhan memberkati . amin
Dear team Ahok.org
Sekedar share dan maaf menyimpang dari bahasan di atas.
Ini mengenai PRJ yang saya baca beritanya di detik.com, (http://news.detik.com/read/2012/12/01/135444/2106771/10/pemprov-dki-ditarik-sewa-stand-rp-4-m-ahok-ancam-boikot-prj)
Saya punya saran,
1. sebaiknya PRJ dikembalikan lagi seperti jaman pertama kali berdiri yaitu di Lapangan Monas, masalah transportasi di Monas sangat mendukung sekali tidak seperti di Kemayoran itu.
2. Tolong nanti masalah parkiran di benahi, jangan ada lagi preman2 parkir yang berkuasa karena mereka se enaknya memungut biaya parkir yang terkadang bisa sampai ratusan ribu sekali bayarnya (mengenai parkir saya dapat cerita dari teman yang membawa mobil dan prkir di luar PRJ)
3. Pelaksanaan PRJ untuk tahun depan sebaiknya di ambil alih langsung oleh pemprov DKI.
4. seharusnya lbih banyak stand2 yang mengangkat tema daerah terutama Betawi.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga share saya ini di baca Oleh Team Ahok.org dan disampaikan langsung ke Pak Basuki (Ahok).
terima kasih.
mohon ditinjau pd pasar jaya,khusus blok F tanah abang
Namanya sdh kebiasaan atasannya ngangguk2 saja gak ngerti,sekarang bosnya gak bisa dibodoh2in.orng yg tdk bisa menerima kemarahan (apalagi atasan kita) adalah orang yg tdk mau maju,kecuali atasan marah gak beralasan.salut buat ko Ahok,cuma hati2 pesan saya krn bnyk yg sakit hati dan mencelakakan diri anda.
RT dipilih warga kan. Pengalaman gw ngutus segala macam, kayaknya ga ada tuh dipersulit ama kepala RT.kurang interakdi sodial kali??..ga ada ruginya kan, atau anda manusia super duper sibuk? Buat kawan2 berkorbanlah dikit, jgn mau gampang Doank..sistem pembagian tugas itu juga pasti sudah dipikirkan sama para2 pemuka masy (muspika). Kebanyakan sikap malas dan mau gampang sendiri yg membuat orang2 berpikir negatif..gw sering kok ngeliat orang2 datang kekelurahan ga bawa pengantar dari rt dan rw dgn alasan ribet malas dll.
kami selalu berdoa bapak basuki sehat selalu salam ora et labora sir