Ahok.Org – Korupsi terus menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas di Indonesia. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, korupsi harus diberantas dari hal-hal kecil lebih dulu.
Jokowi mengatakan, pemberantasan korupsi juga harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ia mencontohkan, pemberantasan korupsi bisa dimulai dari menghapuskan pungutan liar dalam pembuatan KTP dan sebagainya. “Dimulai dari urusasn-urusan kecil lah. Mulai dari urus KTP enggak ada pungutan,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (27/11).
Ia menjelaskan, untuk memberantas pungli dalam pengurusan KTP, sistemnya harus diperbaiki. Menurut dia, penyelewengan yang terjadi diakibatkan sistem dan birokrasi yang tidak efisien. “Sistemnya perlu dipercepat dalam pengurusan izin. Jika sudah, maka akan terkurangi sendiri pungutan liarnya,” papar Jokowi.
Hari ini Jokowi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk menjalin kemitraan dengan lembaga superbodi itu dalam pembangunan sistem pengawasan yang lebih baik.[republika]
Berita Lainnya:
Setuju pak…. berantas semua potensi korupsi yang ada…. biasanya kejahatan terjadi karena ada kesempatan…Maju terus pantang mundur, berantas korupsi di jakarta.. bikin pemerintah pusat dengan Anggota dewan nya yang sangat terhormat malu hati… (memang mereka masih punya malu ya…. he.he,he… kaya nya udah gak punya malu dech yang merasa jadi anggota dewan yang terhormat…) haha
yup..hanya itu solusi untuk memberantas korupsi..sistem on line..dibuat terintegrasi…semua yang mencurigakan pasti ketauan.
lanjutkan gan actionnya. lebih cepat lebih baik.
setuju sekali jadikan jakarta barometer anti korupsi,kami siap mendukung pak jokowi ahok biar negri kita bisa bebes dari korupsi…koruptor adalah penjahat rakya.
setuju sekali jadikan jakarta barometer anti korupsi,kami siap mendukung pak jokowi ahok biar negri kita bisa bebes dari korupsi…koruptor adalah penjahat rakyat.
Pembuatan KTP sampai saat ini belum jga terjangkau P.Ahok msa msih 300rbu! sampai skarang pun sya tdak ber KTP karena biaya terlalu mahal. Sedikit informasi 80% tempat hiburan malam di jakarta utara tdak berizin tapi upeti jalan terus ke berbagai dinas terkait. Coba cek P. jakarta utara malam hari berapa ribu tempat yg ada dan kalikan dengan pajak gelapnya satu tempat biasa kecil harus setos minimal 100rbu
Met Natal Pak Ahok …… mau memberi masukan sedikit tentang korupsi yg sedang berjalan. mendengar komentar pak jokowi tentang tanggul yg jebol di cipinang, saya rasa bapak harus menjadikan case ini percontohan “pembabatan koruptor” di lingkungan pu dan kontraktornya !
buka saja pak kontraktor yg mengerjakan, dana yg dihabiskan dan cek hasil kerjanya yg bisa bikin tanggul jebol. saya yakin ini pasti di markup gila gilaan dan dikorupsi gila gilaan. kepala pu di dki GANTI yg baru. jika mau ada yg namanya “jakarta baru” tunjukan bahwa semuanya “baru” dari tindakan ,cara kerja birokrat, sehingga “hasil” kerja team jakarta baru dalam “membrantas korupsi” … tq