Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pernyataannya kali ini ditujukan pada internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurutnya kelebihan pegawai yang tak kompeten.
“Kita kelebihan orang yang tidak kita butuhkan, tapi justru kita kekurangan orang di sektor tertentu,” kata Basuki saat ditemui seusai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Silang Monas, Kamis (29/11/2012).
Ia mengungkapkan, berlebihnya jumlah pegawai yang tak kompeten disebabkan karena proses seleksi yang buruk di masa sebelumnya. Semua proses penyaringan tidak dilakukan berdasarkan latar belakang kompetensi, tetapi hanya sebatas syarat memenuhi kotak organisasi.
Untuk itu, ia bertekad membenahi proses penyaringan pegawai berdasarkan kompetensi dan kajian kebutuhan pegawai berdasarkan tugas. Termasuk di dalamnya menambah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari level kelurahan.
Rencananya, untuk menyajikan proses seleksi pegawai yang lebih baik, pihaknya akan menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk ikut andil di dalamnya. Dengan cara ini, Basuki berharap semua pegawai di jajaran Pemprov DKI dapat bekerja sesuai tugas dan kompetensinya.
“Karena DKI belum pernah mengkaji kebutuhan orang berdasarkan tugas. Ini yang akan kita bereskan mulai tahun depan. Jangan ada satu orang kerja setengah mati, yang lain malah cuek,” ujarnya.[Kompas]
baguuuuuuuussss Pakkkkkk
Setuju sekali, bereskan pak seluruh jajaran PEMDA DKI Jakarta……
Biar yg mau kerja, yang bertahan di PEMDA
ini lah akibat jika transparansi tidak dijalankan. seharusnya memang dari dulu penerimaan pegawai negeri terbuka seperti yang bapak ajukan di video rapat dengan dinas BKP.
Memang harus seperti itu pak, semua kinerja seseorang dan divisi bisa diukur kok. Sehingga bisa diketahui efektif dan efisien atau tidak.
Yang menjadi masalah di PNS adalah tidak adanya patokan atau standar untuk mengukur kinerja mereka. Berbeda sekali dengan perusahaan swasta. Contoh : Pizza Hut selalu menyebutkan “tunggu 15 menit ya pak/bu” setelah kita order. Atau McD yang menerapkan waktu tunggu 1 menit untuk pelayanan pesanan. Jika melebihi waktu yang ditentukan, konsumen mendapat kompensasi.
Yang paling gampang bisa diterapkan oleh PNS adalah pelayanan publik dalam pembuatan KTP/KK/akte/dll.
Selain pelayanan publik, target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing divisi.
aduuhhh pusing.. pusing deh tuh para PNS… da enak2 santai2 bertaun2 makan gaji buta tiba2 birokrasinya diubah langsung pd kebakaran jenggot smua dah….
Hmmm…. hidup butuh perjuangan.. jadi berusahalah kalian semua pelayan-pelayan negara…
contohlan pemimpinmu (mksdnya Pak Jokowi dan Ahok) ya… bkn Pak SBY dan Budi.. hehe
mudah2an selamat tinggal lah yg kakeknya ,bapaknya, anaknya, cucunya pns dan juga fulus yg harus di sediakan sesuai penentuan YANG KATANYA TERHORMAT……ASU
Dari dulu kalangan swasta memang lebih profesional. Lihat saja banyak BUMN yang mayoritas sahamnya diambil swasta jadi bekerja jauh lebih profesional.
Dan Pak Ahok sama Jokowi aslinya dari kalangan swasta, pasti jauh lebih profesional, yang ngga bener, yang ngga cocok di posisinya, bongkar
Terserah deeeeh… yang berlebihan itu mau dimutasi kemana kek… : ke Kantor Meneg Pemberdayaan Aparatur Penyelenggara Negara kek, ke Kantor Meneg Khusus Penanggulangan Bahaya Salah Urus Negara kek, pokoknya terserah deeeeh… yang penting jangan diboyong ke Ahok.Org deeeeh… kasihan nanti (tukang posting) Mr.sak malah gak bisa kerja karena harus melihat rombongan PNS kelimpungan memikirkan nasibnya, dimana Status PNS-nya (Pegawai Negeri Sipil) terancam berubah menjadi “Pegawai Nyaris Semaput” (PNS). He…he…he…
Yang tidak kompeten di pecat aja.. Rekrut yg baru yg ahli di bidangnya.. Masi banyak rakyat Indonesia yg berpotensi duduk di pemerintahan.. Terutama yg jujur dan konsekuen..